Jakarta - Walikota Batam Ahmad Dahlan menghadiri Rapat Teknis dengan Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP), Kamis (25/4) di Hotel Arya Duta Tangerang. Letak Batam yang berbatasan dengan Negara Malaysia dan Singapura menjadi perhatian khusus demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Rapat teknis tersebut membahas tentang dukungan teknis perundingan batas Negara Indonesia wilayah laut dan udara dengan narasumber Walikota Batam, Ahmad Dahkan dan Kelompok ahli BNPP yang juga dosen Lemhanas, Hasyim Jalal.
Sekretaris BNPP, Triyono Budi Sasongko mengatakan dengan diadakanya acara ini dapat melahirkan terobosan dalam pengelolaan batas wilayah Negara sehingga terwujudnya tiga domain utama yaitu penegasan batas wilayah Negara, keamanan batas wilayah Negara dan pembangunan daerah batas wilayah Negara, kokohnya NKRI dan harkat martabat Negara.
“Pengelolaan potensi maritim harus menjadi prioritas dan perlu kerja ekstra khususnya di wilayah perbatasan Negara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti di selat Malaka dan selat Singapura yakni Kota Batam,” katanya
Menurut Triyono beberapa persoalan diperbatasan antar Singapura-Indonesia-Malaysia belakangan dibutuhkan perhatian khusus untuk wilayah perbatasan Negara di provinsi Kepri khususnya Batam. “Diperlukan pencerahan melalui rapat teknis ini dan nantinya melahirkan rekomendasi sehinga kedaulatan Negara dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat tercapai,” jelasnya.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan dalam paparannya mengatakan Kota Batam memiliki letak yang strategis diantara dua Negara Singapura dan Malaysia. “Letak Batam yang strategis ini menjadi andalan pembangunan dan perekonomian nasional,” katanya.
Batam didisain sebagai kota industri, pariwisata, perkapalan dan jasa. “Batam memang tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) untuk diolah. Untuk itu perlu memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM),” paparnya.
Menurut Dahlan, kedepan akan dibentuk BNPP Kota Batam agar mempermudah koordinasi dengan BNPP pusat.
Hasyim Jalal mengatakan persoalan yang harus dibahas dengan negara tetangga mencakup batas wilayah barat, laut dan udara. “Batas Zona ekonomi juga perlu dibahas lebih komprehensif,” katanya.
Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan ini diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga.
Selain itu, kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.
Tweet
