Home Siaran Pers Wako Rapat Kerja Terbatas Bersama Presiden RI

Wako Rapat Kerja Terbatas Bersama Presiden RI

0
125

BATAM- Walikota Batam Ahmad Dahlan  menghadiri rangkaian acara kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono  beserta Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono di Tanjung pinang dan Bintan pada hari jumat hingga minggu (25-27/2).

Robongan Presiden tiba di Bandar Udara Raja Fisabilillah Bintan pada hari jumat pukul 11.30 WIB dan langsung  menuju Gedung Daerah untuk melaksanakan Ibadah sholat Jum’at. Kemudian pada sore harinya bertempat di Gedung Daerah Tanjung Pinang,  Presiden SBY menyaksikan penyerahan langsung Bantuan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Kredit Usaha Rakyat Tahun 2011 dan Bantuan Sosial kemasyarakatan untuk Propinsi Kepri dan dilanjutkan jamuan makan malam terbatas pada malam harinya

Pada hari sabtu, Presiden berkesempatan meresmikan nama baru proyek pariwisata di kawasan Wisata Lagoi Bintan. Proyek Konsorsium Landmark Berhard tersebut menanamkan investasi sebesar 16 Triliun untuk mengembangkan industri Pariwisata di Bintan.

Sebelum bertolak kembali ke Jakarta pada hari minggu (27/2) Presiden di dampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II berkesempatan mendengarkan secara langsung  presentasi Gubernur, Bupati dan Walikota se provinsi Kepri tentang rencana pembagunan Daerah lima tahun kedepan. Bertempat di ruang Bandara Haji Fisabilillah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II mengelar rapat kerja terbatas dengan Gubernur dan Wali Kota serta Bupati di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (27/2).

Dalam rapat kerja terbatas tersebut Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan  lima hal yang menjadi perhatian utama pembangunan Batam lima tahun kedepan. Dijelaskan Walikota kelima usulan tersebut adalah: Pertama, terkait dengan status pengelolaan pulau Rempang-Galang yang masih masih belum ada kepastian dari Pemerintah Pusat. Hal ini mengakibatkan wilayah pulau-pulau di batam yan sekarang di lrik oleh investor, jelas Wako. “Sebagai contoh Pulau Janda Berhias saat in telah masuk investor dan statusnya telah resmi masuk dalam kawasan FTZ” kata Wako.

Kedua, Pemko Batam meminta agar pelabuhan kontainer Batu Ampar di tetapkan sebagai Peabuhan Kontainer tetap atau Permanent Container Port yang dilengkapi peralatan yang memadai sehingga Batam diharapkan menjadi  pelabuhan terbesar di Kawasan Indonesia Barat. Poin ketiga yang disampaikan Wako adalah terkait  draf regulasi kepemilikan properti bagi warga asing yang tinggal di Batam. Dimana pembelian hunian oleh warga asing di Batam sebagian besar dilakukan secara individu oleh ekspatriat, sementara sebagian kecil lagi oleh perusahaan-perusahaan asing untuk tempat tinggal para karyawannya.

“Di Singapura dan Malaysia, sudah sejak lama memberikan izin hak pakai hunian kepada warga asing hingga 80-90 tahun, bila di Batam diterapkan  pemberlakuan hak pakai selama 70 tahun kepada warga asing diyakini akan mendukung daya saing properti di Batam, tambahnya.

selanjutnya,  terkait dengan pemberlakukan Visa On Arrival (VoA) bagi daerah Batam Bintan dan Karimun. Kementrian Kehakiman telah menetapkan fasilitas VoA sebesar US$ 25 per orang untuk masa tinggal 7 hari. Wako meminta kepada Presiden agar menurunkan menjadi US$ 10 per orang per grup dengan jumlah minimal 4 orang dalam satu grup. Dengan demikian bila  VOA kembali ke US$ 10 kita yakin akan dapat mendatangkan wisatawan mancanegara lebih banyak ke Kota Batam,” jelas Wako. mengingat Batam sebagai salah satu destinasi wisata terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta.

Sementara poin terahir yaitu Permintaan wako untuk penanganan pulau-pulau terluar sebagai batas  Negara Kesatuan Republik Idonesia dengan Negara Singapura dan Malaysia. Seperti diketahui terdapat empat pulau terluar di Kota Batam yang ditetapkan sebagai pulau terluar diantaranya  Pulau Nipah, Pulau Putri,Pulau Batu Berantai dan Pulau Pelampung. Wako meminta agar Pemerintah pusat memprioritaskan penyelamatan kemungkinan hilangnya pulau terluar akibat ancaman kenaikan muka air sebagai dampak dari pemanasan global dalam bentuk reklamasi oleh Pemerintah Pusat.

Dalam arahannya Presiden Republik Indonesia memuji pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai rata-rata 7 persen dan  melebihi pertumbuhah ekonomi Nasional. Presiden berharap lima tahun kedepan Kepri menjadi basis Ekonomi Nasional dan menjadi daerah yang maju seperti Singapura dan Malaysia. (crewhumas/yd)

NO COMMENTS