Perlunya direvisi UU terdahulu karena aturan tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang sehingga perlu penyempurnaan. Dalam sambutannya, Mulyadi mengatakan RUU ini terdiri dari 20 Bab dan 54 pasal. Dalam RUU tersebut diatur juga peruntukan Rusun bagi orang asing.
Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika yang menerima rombongan ini menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada anggota DPR RI yang telah menjadikan Batam sebagai kota untuk mendapatkan masukan-masukan guna penyempurnaan RUU Rusun. Batam, pada tahun 2009 dan tahun 2010 telah menerima penghargaan Adiupaya Puritama dari Menpera. Ria menjelaskan setiap tahun yang menjadi persoalan di Batam adalah pembahasan UMK dan komponen perumahan yang menjadi permasalahan. Tentunya dengan keberadaan Rusun ini bisa mendorong kesejahteraan upah dan bisa memperbaiki nilai UMK di Kota Batam.
“Wilayah Batam tidak seperti provinsi lain yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk terus bertambah dan daerahnya tidak bisa dimekarkan karena sebagian besar lautan. Untuk itu konsep pembangunan vertikal di Kota Batam perlu dikembangkan,” kata Ria memaparkan kondisi Batam.
Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RUU, Syamsul Bahrum, Asisten Ekonomi Pembangunan mengatakan bahwa Rusun memang sangat diperlukan. Pada tahun 2005 saja terdapat 27 ribu Rumah Liar (Ruli) yang berada di lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya. Dari RPJM Wako dan Wawako, Batam membutuhkan 357 twin blok sampai dengan 400 twin blok. Sementara yang sudah ada saat ini baru 48 twin blok yang tersebar di Tanjung Piayu, Batam Centre, Muka Kuning, Tanjung Uncang dan Batu Ampar. Masukan lain yang disampaikan dari pihak Pemko yakni agar dalam RUU tariff Rusun bukan tarif untuk rumah sederhana melainkan tarif rumah kecil sehingga biayanya bisa lebih murah.
Ria sendiri memberikan masukan bahwa setiap pembangunan rumah, developer perlu menyediakan fasum 6 persen dari luas lahan dan 3 persen diantaranya untuk pemerintah. Jika membandingkan Rusun yang ada di Indonesia dan Singapura, maka Rusun di Indonesia tidak memiliki fasilitas umum. Misalnya sekolah Taman Kanak-kanak (TK) tidak terdapat di Rusun padahal ini sangat diperlukan. Begitu juga dengan sarana kesehatan, hal ini menurutnya sangat penting sekali sebagai bahan masukan. Dari kalangan Akademisi, Lagat Siadari dari Universitas Batam (Uniba) mempertanyakan tentang pasal 15 ayat 3 yang mengatur tentang Badan Hukum bagi orang asing. Menurutnya, dalam memberikan subsidi dan insentif kepada orang asing untuk memiliki Rusun maka harus berhati-hati.
Hal yang dikemukakan oleh Ketua REI, Mulia Permadi, bahwa pengembang lebih memilih untuk membangun Rusunami sementara pembangunan Rusunawa dilakukan oleh pemerintah. Ia beranggapan bahwa pembangunan Rusunami tidak berkembang positif karena masih bergantung pada mekanisme pasar, mengingat cosh yang dikeluarkan untuk pembangunan Rusunami lebih besar yang menyebabkan harga jualnya menjadi mahal.
Menanggapi saran dan masukan yang disampaikan oleh seluruh stake holder, Mulyadi bersama dengan delapan anggota dewan lainnya menyambut positif. Menurutnya, masukan ini akan dibahas di komisi dan akan disampaikan kepada Badan Legislasi sebelum diparipurnakan. Dalam pertemuan siang itu juga hadir Anggota DPRD Batam dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam.