Diselenggarakannya Musrenbang tingkat Kota Batam ini guna mengsingkronkan hasil pembahasan ditingkat forum SKPD dengan kegiatan reses untuk dijadikan pedoman rencana pembangunan dan rencana APBD 2011. Melalui Musrenbang Tingkat Kota Batam diharapkan dapat diperoleh masukan untuk menyempurnakan rencana kerja daerah yang akan dipadukan dengan usulan kegiatan.Peserta yang turut serta dalam Musrenbang yang berakhir pada Sabtu mendatang diiukuti oleh 400 orang yang berasal dari unsur Muspida, unsur pimpinan dan Anggota DPRD Batam, tokoh masyarakat, pihak Provinsi Kepri dan pegawai di jajaran Pemko Batam.
“Melalui kegiatan ini dewan juga akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Diharapkan dari pokok pikiran ini dapat diperoleh kriteria-kriteria awal,” katanya.
Sekretaris Bappeda Provinsi Kepri, Jerino Sudarno mengatakan agar dalam meningkatkan pembangunan daerah dapat disinergikan dengan visi dan misi kota. Ada lima prioritas pembangunan Provinsi Kepri, yakni pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatkan infrastruktur darat, laut dan udara, peningkatan perekonomian melalui investasi serta peningkatan infrastruktur dasar dengan memehuni fasilitas listrik dan air. Jerino yang mewakili Kepala Bappeda, Suhajar menuturkan bahwa dalam lima tahun ini pembangunan Kepri mengalami banyak peningkatan dan banyak yang telah dicapai. Terutama dibidang pendidikan, infrastruktur dan angka partisipasi sekolah terus meningkat. Melalui Musrenbang Tingkat Kota Batam ini ia mengharapkan belanja modal dapat ditingkatkan.
Pada tahun 2010, belanja modal untuk Pemko Batam yang dianggarkan sebesar Rp42,7 miliar yang membiayai berbagai program di 11 SKPD. Untuk sarana pendidikan Rp16,6 miliar, infrastruktur pedesaan Rp13,7 miliar, untuk transportasi laut, udara dan jalan Rp1,9 miliar dan bantuan desa Rp784 miliar se Kepri. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Batam, Zainuddin yang mewakili Ketua DPRD Batam, Surya Sardi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Batam. Melalui Musrenbang Tingkat Kota Bata mini selain menjadi ajang silahturahmi juga menjadi wadah bertukar informasi, bertukar pendalat dan bermusyawarah untuk menghasilkan rumusan yang penting guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2011.
“Disini kita menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan hingga kecamatan yang diakomodir untuk dirumuskan,” ujarnya.
Melalui Musrenbang Tingkat Kota Batam, DPRD Batam menyampaikan tujuh poin yang merupakan pokok pikiran yang menjadi arah dan acuan bagi RKPD Kota Batam tahun 2011. Diantaranya pokok-pokok pikiran yang disampaikan yakni, agar dapat menyerap kegiatan dari hasil reses maupun evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Batam. Pembangunan harus mengutamakan pelayanan dasar yang penanganannya harus dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Khususnya yang terkait bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat termasuk penyediaan air bersih, jalan dan listrik. Pemko Batam juga harus membuat kebijakan untuk mengatasi pengangguran di Pemko Batam melalui kegiatan padat karya. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi dalam pelayanan public. Serta memperhatikan sektor industri, pariwisata dan Kantibmas di Kota Batam dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu Gubernur.
Menyambung apa yang disampaikan Zainuddin, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengungkatkan bahwa untuk mencapai kesepakatan dan komitmen pembangunan Kota Batam harus berpedoman pada RPJMD 2006-2011. Hampir lima tahun memimpin, menurutnya sudah banyak pembangunan yang telah dicapai. Namun ia tidak menampik masih adanya kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar, sosial dan umum. Memuhi kebutuhan tersebut, menurutnya APBD bukan satu-satunya solusi. Untuk itu perlu dukungan dari pihak swasta, termasuk masyarakat dalam hal pemeliharaan. Adapun RKPD tahun 2011 mengacu pada peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur termasuk utilitas perkotaan. Kemudian peningkatan SDM yang bermuatan Imtaq, optimalisasi pasar pemerintah, belanja modal dan PK5. Melakukan pengembangan dibidang kepariwisataan, peningkatan investasi dan penanaman modal serta peningkatan kapasitas daerah.
“Juga optimasasi pemamfaatan teknologi informasi. Pengendalian pembinaan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dahlan juga menghimbau agar pelaksanaan Pilgub di Batam berjalan aman. Kepada PNS di linkungan Pemko Batam, ia mengingatkan untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik. Karena apabila terlibat politik, maka ia akan member sanksi. Mengingat banyaknya usulan kegiatan tahun 2011 mendatang, menurutnya itu baru sebatas usulan dan akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang Tingkat Kota tersebut. Musrenbang ini menurutnya merupakan langkah awal dan kembali akan dibahas pada Musrenbang tingkat Provinsi. Namun ia mengingatkan bahwa pembangunan saat ini berbeda dengan dulu yang menggunakan system top down.
(crew_humas/dv)