Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batam, Sulaiman Nababan mengatakan beberapa tahun lalu, Pemko Batam pernah melakukan KPS pengelolaan sampah dengan swasta. Kerjasama ini menguntungkan karena pelayanan kesampahan pada masyarakat meningkat dan menguntungkan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena Pemko Batam tidak mengeluarkan anggaran untuk pengelolaan sampah.
“Produksi sampah setiap tahun meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri. Sehingga perlu teknologi yang tepat dalam pengelolaan sampah di Batam,” katanya.
Menurut Sulaiman Nababan, sejak 2011 lalu, Pemko Batam membentuk tim pengkajian ulang KPS. “Hasilnya, tim merekomendasikan, KPS pengelolaan sampah harus dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.
Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini mengatakan tujuan penandatangan kesepahaman ini untuk membantu Pemko Batam dalam persiapan proyek KPS pengelolaan sampah. Sasarannya, agar persiapan proyek memenuhi kesesuaian dari aspek hukum, sosial dan lainnya sehingga layak untuk ditawarkan kepada swasta.“Sehingga investor yang akan menanamkan modalnya mempunyai kepercayaan,” katanya.
Targetnya, sebut Emma dalam satu tahun MoU tersebut dapat direalisaikan sehingga tahun depan sudah bisa ditenderkan dan proyek mulai dilaksanakan. Direktur Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas, Bastari Panji Indra mengatakan kebutuhan infrastruktur di Indonesia semakin berkembang. Namun, kemampuan pemerintah untuk menyediakan sangat rendah karena keterbatasan anggaran. “Bappenas sejak lima tahun lalu mensosialisasikan alternatif untuk mengajak bekerjasama dengan swasta terkait penyediaan infrastruktur untuk masyarakat,” katanya.Kerjasama Pemerintah dan swasta akan menguntungkan kedua belah pihak. Bappenas, sebutnya, meminta kepada pemerintah daerah maupun DPRD untuk memfasilitasi sehingga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Batam.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan Pemko Batam pernah melakukan kerjasama dengan swasta terkait pengelolaan sampah. “Batam pernah mendapatkan penghargaan Adipura tiga kali berturut-turut, salah satunya karena KPS tersebut, pelayanan persampahan pada masyarakat maksimal,” katanya. Namun, kata Dahlan, KPS tersebut berhenti ditengah jalan karena perusahaan merugi dan akhirnya mengundurkan diri. Hal ini, akunya dikarenakan perencanaan yang kurang baik. “Semoga hal ini menjadi pelajaran. Dan dengan ditandatanganinya kesepahaman ini, kedepan, perjanjian KPS pengelolaan sampah lebih baik di segala aspek,” akunya.
(crewhumas_ev)