Batam – Pemerintah Kota Batam akan berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menyelesaikan masalah pembangunan di zona penyangga (buffer zone).
“Dalam pemberian izin kita ingin duduk bersama. Kita minta harus selektif betul,” kata Plt Walikota Batam, Rudi, Selasa (17/2).
Selain akan melakukan pertemuan dengan BP Batam selaku pemegang hak pengelolaan lahan di Batam, Rudi juga berharap kepada pengusaha yang sudah mendapat izin dari BP Batam tak serta merta melakukan pembangunan.
“Kita harap masyarakat yang dapat surat dari BP, tidak semerta-merta langsung membangun. Sehingga buffer zone sewaktu-waktu mau digunakan, bisa langsung,” ujarnya.
Ia merencanakan ini sebagai tanggapan atas banyaknya lahan buffer zone yang dialokasikan BP Batam kepada pelaku usaha. Seperti yang beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat Tiban Indah dan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang.
Satu lokasi buffer zone yang biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai fasilitas umum, dibangun menjadi tempat usaha kuliner angkringan. Pihak pelaksana pembangunan mengaku sudah mengantongi izin dari BP Batam dan Kecamatan Sekupang. Namun hal ini dibantah Camat Sekupang, Zurniati. Ia mengaku tak pernah keluarkan izin untuk membangun angkringan di lahan fasum tersebut.