2010, Target Pendapatan Daerah Kota Batam Rp1,006 Miliar
BATAM- Proyeksi target pendapatan daerah Kota Batam tahun 2010 Rp1,006,855,286,983.00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp155,584,747,361.00, Dana Perimbangan sebesar Rp717,758,018,489.00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp32,509,231,775.00 serta Pembiayaan sebesar Rp101,003,289,358.00. Proyeksi target pendapatan daerah Kota Batam tersebut disampaikan oleh Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan pada sidang paripurna di DPRD Kota Batam, Kamis (26/11) dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Kota Batam Tentang RAPBD tahun 2010.
Yang masih menjadi permasalahan dalam menetapkan pendapatan daerah dalam RAPBD Kota Batam diantaranya, penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi dalam penyusunan APBD masih menggunakan draf. Sehingga perhitungan penerimaan masih bersifat asumsi. Selain itu potensi dari sektor PAD yang sudah terdata masih belum dapat dicapai, seperti retribusi jasa usaha yang ditiadakan karena tidak dapat diterapkannya Perda. Penerimaaan PAD berasal dari pajak-pajak daerah.
Untuk tahun 2010, pajak hotel mengalami penurunan dengan asumsi tingkat hunian hotek sebesar 68 persen dengan potensi loss 10 persen. Namun untuk pajak restoran mengalami peningkatan dengan adanya penambahan wajib pajak. Pajak lainnya yang diasumsikan mengalami peningkatan yakni pajak reklame, penetapan pajak penerangan jalan yang mengalami peningkatan dengan asumsi adanya pertumbuhan pelanggan yang diperkirakan mencapai 5 persen. Pemko Batam juga mengasumsikan penerimaan dari sektor pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami peningkatan, Kenaikan ini dipengaruhi oleh izin yang dikeluarkan oleh Otorita Batam/BP Kawasan Batam.
Sementara untuk penerimaan dari retribusi, ada beberapa retribusi yang ditiadakan oleh Pemko Batam. Seperti retribusi pelayanan kesehatan ditiadakan begitu juga dengan penerimaan retribuis pelayanan persampahan. Retribusi pelayanan persampahan ditiadakan karena, adany kebijakan KPS pengelolaan persampahan dan penerimaannya dimasukkan dalam pos pendapatan hibah dari lain-lain sumbangan pihak ketiga. Sementara untuk retribus biaya cetak KTP, KK dan pencatatan sipil mengalami kenaikan sehungan dengan perubahan tarif serta penambahan objek retribusi. Seperti retribusi keterangan pindah dan pindah datang, rribusi surat keterangan tinggal sementara (SKTS) sesuai dengan Perda No.8 tahun 2009.
Lebih lanjut Walikota mengatakan, permasalahan utama belanja daerah yang dihadapi dalam penyusunan RPABD Kota Batam diantaranya, masih banyaknya aspirasi yang diperoleh melalui Musrenbang Kota Batam, hasil reses DPRD Kota Batam serta hasil kunjungan Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan masyarakat. Disamping itu, realisasi belanja tahun lalu dihadapkan pada permasalahan kesiapan lahan siap bangun. Termasuk ketersediaan material dan kondisi cuaca serta fluktuasi harga yang mempengaruhi pekerjaan di lapangan sehingga perlu dilakukan revisi kegitatan.
Arah kebijakan anggaran tahun 2010 mengacu dan memperhatikan pelaksanaan program daerah yang tertuang dalam RPJM Kota Batam tahun 2006-2011 dan hasil aspirasi masyarakat dan hasil reses DPRD Kota Batam. Untuk penggunaan belanja menurut Walikota, dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan prioritas dan plafon anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dan utilitas perkotaan dan hinterland. Peningkatan kualitas kebersihan dan pengendalian banjir. Peningkatan perekonomian masyarakat, melalui bantuan modal, bantuan sarana produksi dan pembinaan koperasi, UMKM, pasar dan PKL.
Sidang paripurna yang juga dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Ria Saptrika ini dipimpim oleh Ketua DPRD Kota Batam, Surya Sardi. Usai menyampaikan laporan KUA, Walikota menyerahkan RAPBD Kota Batam tahun 2010 kepada pimpinan dewan untuk selanjutnya dibahas bersama-sama antara badan anggaran DPRD Kota Batam dan badan anggaran Pemko Batam.
(crew_humas/dv)
Categories: Siaran Pers