Rombongan Komisi IX DPR RI dipimpin Ir. Abdul Aziz Suseno, dan diterima oleh Wakil Walikota Batam Rudi SE didampingi oleh Kepala Dinas di jajaran Pemko Batam.
Adapun agenda yang menjadi pembahasan pokok dalam pertemuan ini adalah untuk membahas permasalahan pengelolaan iuran, manfaat jaminan sosial, pengelolaan dan pengembalian investasi PT Jamsostek, yang telah dihimpun dalam kegiatan seperti pembelian saham dan penyertaan modal yang tidak terkait dengan kepentingan peserta. Pertemuan ini dianggap perlu bagi Panja untuk melaksanakan fungsi pengawasannya.
Direktur Investasi PT Jamsostek, Elvyn G Masassya dalam paparannya menjelaskan PT Jamsostek telah mendapatkan dukungan yang sangat signifikan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan programnya, diantaranya terdapat Peraturan Gubernur Kepri No. 18/XI/2005 tentang Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi. Untuk Batam sendiri, Pemko Batam telah mengeluarkan Keputusan Walikota Batam tentang Pembentukan Tim Koordinanasi Fungsional Program Jamsostek Kota Batam dan Instruksi Walikota Batam tentang Pelaksanaan Program Jamsostek di Kota Batam dan beberapa aturan daerah yang mendukung lainnya.
Disampaikan Elvyn selaku Direktur Investasi PT Jamsostek, bahwa harga sewa rumah susun sewa (rusunawa) di Kota Batam berkisar Rp. 400 ribu per rumah yang dapat ditempati oleh empat orang penghuni, artinya tiap satu orang pekerja hanya perlu membayar Rp 100 ribu untuk biaya sewa perbulannya. Hal ini memberikan manfaat langsung yang sangat besar bagi pekerja.
Saat ini terdapat tiga rumah susun pekerja yang telah didirikan oleh PT Jamsostek di Kota Batam. Rusunawa Bumi Lancang Kuning dibangun di tahun 2001, terdiri dari 6 twin blok dengan jumlah kamar 564. Rusunawa Muka Kuning yang baru selesai dibangun di tahun 2010, terdiri dari 1 twin blok, dengan jumlah kamar 78. Serta Rusunawa Kabil yang masih dalam proses pembangunan, dimana saat ini sudah rampung dibangun 3 twin block dari total 10 twin block yang direncanakan.
Selain mendirikan rusunawa bagi pekerja, dalam mewujudkan program financial benefitnya, PT Jamsostek juga melakukan Program Dana Peningkatan Kesejahteraan (DPKP) dan Kemitraan Bina Lingkungan (KBL). Untuk tahun 2010, tercatat PT Jamsostek telah menggulirkan senilai Rp 12, 485 miliar untuk dana DPKP dan BKL untuk wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Dana ini berwujud beasiswa, pelayanan kesehatan cuma-cuma, kemitraan, dan bina lingkungan.
Menutup laporannya, Elvyn kemudian menyampaikan bahwa disadari hingga saat ini, partispasi aktif pekerja untuk mendaftarkan diri ke Jamsostek masih dinilai cukup rendah, “Hanya 30 persen saja tenaga kerja yang baru terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Namun pihak Jamsostek akan terus melakukan sosialisasi agar tenaga kerja lainnya dapat mendaftarkan diri. Untuk Kantor Cabang Batam I sendiri, akumulasi kepesertaan program paket di Tahun 2010 tercatat berjumlah 2.937.669 dan kantor cabang Batam II berjumlah 580.764. Sedangkan untuk akumulasi kepesertaan program JPK di tahun 2010 berjumlah 108.793 untuk kantor cabang Batam I dan 49.554 untuk cabang Batam II.
Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI Abdul Aziz mengatakan Batam memiliki kedudukan khusus bagi Jamsostek, dimana Batam dijadikan sebagai contoh peningkatan kesejahteraan pekerja lewat pembangunan Rumah Susun oleh Jamsostek yang untuk pertama kalinya dikembangkan di Tahun 2001, selanjutnya program yang sama menyusul dilaksanakan di Jabodetabek dan Jawa Timur.
Terhadap laporan yang disampaikan tersebut, Panja Jamsostek selanjutnya akan melaksanakan kroscek secara langsung ke lapangan dengan melakukan peninjauan terhadap tiga rusunawa dan melaksanakan fungsi pengawasan dengan bertemu dan dialog langsung dengan para pekerja dan stake holder yang terlibat dalam program PT Jamsostek.
Sedianya Panja Jamsostek terdiri dari dua tim, dimana tim pertama melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam dan Tim kedua melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan. Menurut Ir. Abdul Aziz, semua laporan masukan, dan fakta yang nantinya didapat dilapangan selanjutnya akan dibahas kembali oleh kedua tim untuk dapat mengambil kebijakan yang tentunya ditujukan untuk lebih meningkatkan lagi kesejahteraan tenaga kerja dan lebih meningkatkan lagi fungsi PT Jamsostek.
Wakil Walikota Batam Rudi SE, mengatakan Pemerintah Kota Batam sangat konsen dan peduli kepada para pekerja di Kota Batam. Mengingat sektor industri merupakan sektor terbesar di Kota Batam. Oleh karena itu Pemerintah daerah berupaya memperhatikan para pekerja baik membantu penyediaan rumah susun, pengobatan gratis di tingkat Puskesmas, dan memfasilitasi pembahasan Upah Minimum Kota. Wakil Walikota Batam berharap dengan besarnya kontribusi pekerja di Batam kepada Negara, Pemerintah Pusat dapat memperhatikan Kota Batam dalam bentuk dana bagi hasil maupun kegiatan pembinaan tenaga kerja di Kota Batam. (crewhumas_bb)