HUMAS PEMKO BATAM– Wakil Walikota (Wawako) Batam, Amsakar Achnmad didaulat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2018 di Kota Tarakan, Rabu (25/7). Panitia telah menunjuk enam orang pembicara pada Rakernas XIII APEKSI Tahun 2018 diselenggarakan di di Kayan Multifunction Hall Hotel Tarakan Plaza, Jalan Yos Sudarso, Kota Tarakan.
Lima orang pembicara lainnya yakni Staf ahli Kemendagri Dr Suhajar Diantoro, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Sukarwo, Cahya Wijayanti Dirjen Perdagangan Kemendag, Staf ahli Mendag Dr. (H) Hermawan Kertajaya dan Walikota Balik Papan. M Rizal Effendi.
Dalam pemaparannya, Wawako menjelaskan kondisi status Batam yang berbeda dari kota-kota lain di Indonesia. Pemerintah Kota (Pemko) Batam menurutnya tidak berwenang penuh mengalokasi lahan karena pengalokasian lahan dikelola Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri dalam proses pembangunan di Kota Batam,” katanya.
Ia menyampaikan konsep pembangunan Batam melalui kebijakan Walikota Batam, Muhammad Rudi yakni mengembangkan pariwisata dengan membangun infrastruktur jalan di Kota Batam. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam yang turun hingga level terendah di tahun 2016 lalu.
“Kenapa kami melakukan pembagunan jalan, karena kami ingin meningkatkan daya saing Batam seperti negara tetangga seperti Singapura dan Johor Malaysia. Agar orang nyaman ke Batam dan tentunya menambah minat untuk berinvestasi di kota terdepan dengan luar negeri di wilayah Sumatra,” paparnya.
Wawako menjelaskan sumber dana yang digunakan untuk pembanguan infrastruktur dengan melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya mengurangi anggaran SPPD. Dalam forum itu juga disampaikan bahwa sejak 2016 lalu Pemko Batam telah mulai menggunakan system non tunai. Disamping itu yang menjadi kebanggaan bagi Kota Batam, telah berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan lebih dari 400 perizinan.
“MPP Kota Batam salah satu yang terbaik se Indonesia. Banyak juga kawan-kawan dari kabupaten/kota di Indonesia yang sudah melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam untuk mempelajari system perizinan yang dilakukan di MPP Kota Batam,” ucapnya bangga.
Sebelum Rakernas XIII APEKSI Tahun 2018 dibuka oleh Sumarsono Dirjen Otda Kemendagri RI, seluruh peserta APEKSI dari Kabuoaten/Kota se Indonesia dijamu oleh Walikota Tarakan, Sofian Raga dalam acara Welcome Dinner. Atas nama masyarakat Kota Tarakan ia mengucapkan terimakasih karena telah memberikan kepercayaan kepada Kota Tarakan sebagai tuan rumah Rakernas XIII tahun 2018.
Ia mengatakan Pemko Tarakan bersama komponen masyarakat mengembangkan Tarakan sebagai kota perdagangan, jasa, perikanan dan pariwisata.
“Semoga melalui acara ini peserta dapat berkunjung ke objek wisata yang ada di Tarakan. Mudah-mudahan Rakor Apeksi di Tarakan dapat berjalan lancar dan menyenangkan baik bagi masyarakat dan seluruh peserta dari seluruh Indonesia,” katanya memberi sambutan.
Tema pada Rakornas XIII APEKSI Tahun 2018 “Penguatan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Daerah”. Dari 98 kota tergabung dalam APEKSI sebanyak 96 hadir dalam acara tersebut. Terdiri dari 64 Walikota dan 24 Wakil Walikota dengan total peserta 4000 orang. Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Airin Rahmi Diani menuturkan kegiatan Rakernas ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya.
“APEKSI menjadi corong untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada Pemeintah Pusat,” katanya.
Gubernur Kaltara, Iryanto menyampaikan bahwa ketika ia menjabat sebagai gubernur Kaltara sudah berstatus sebagai daerah otonomi penuh. Menurutnya tidak mudah menjadi daerah otonomi. Mengingat keterbatasan dana dan fasilitas serta sumber saya manusia saat itu. Kaltara terdiri dari empat kabupaten dan satu kota.
Soni Soemarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dalam sambutannya mengatakan kerjasama antar daerah harus dilakukan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Ia menekankan kerja sama daerah dalam mensejaheterakan rakyat. Menurutnya ini merupakan sebuah mekanisme pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rmelalui pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
“Kerjsama ini harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Contohnya, kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Surabaya, Makasar dalam bidang Pariwisata dan Informasi Teknologi, “sebut Sumarsono.
Ia juga menyampaiakan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal di daerah.
Ini dipengaruhi oleh, adanya konsentrasi kegiatan ekonomi dan alokasi investasi pada satu titik atau wilayah tertentu sehingga peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat tidak merata.
Dalam kesempatan itu ia juga mengajak agar tidak ada lagi perselisihan dan membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pembukaan Rakernas XIII APEKSI Tahun 2018 ditandai pemukulan Gong oleh Soemarsono.(HP)
018 ditandai pemukulan Gong oleh Soemarsono.(HP)