HUMAS PEMKO BATAM– Masyarakat Kecamatan Batuaji siap mengawal pembangunan yang diprogramkan Walikota Batam, Muhammad Rudi. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Batuaji Idham acara Silahturahmi dan Halal Bihalal Walikota dan Wakil Walikota Batam bersama RT/RW, Tokoh Masyarakat Kecamatan Batuaji di Auditorium Unrika, Jumat (20/7).
Masyarakat Batuaji juga menyampaikan ucapan terimakasih karena Walikota turun langsung menyelesaikan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Batuaji. “Anak kami sudah diterima di SD maupun SMP Negeri dengan solusi menambah kelas,” katanya yang juga sebagai Ketua LAM Batuaji.
Acara halal bihalal malam itu dihadiri Anggota DPR RI, Nyat Kadir, anggota DPRD Kota Batam, Sugito, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Batam. Nyat Kadir mengatakan halal bihalal ini momentum setelah Ramadhan sebagai umat muslim saling bersilaturahmi dan saling memaafkan.
“Karena di Batam sangat majemuk terdiri dari berbagai suku ada di Kota Batam. Saya melihat Batam sudah banyak kemajuan dan hasil survey tingkat kepuasan masyarakat Batam terhadap Walikota dan Wawako tinggi. Jalan jalan semakin bagus jadi sekarang masyarakat semakin nyaman dan betah tinggal di Batam,” sebutnya.
Dalam sambutannya Walikota Batam, Muhammad Rui mengatakan dalam dalam melaksanakan pembanguan tentu tidak bisa mengikuti kemauan seluruh masyarakat. Atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan tentunya ada bersinggungan dengan masyarakat namun semua dilakukan demi kepentingan bersama.
Salah satu program pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat yakni program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK). Tahun 2018, dianggarpan Rp1,1 miliar untuk program tersebut. Walikota berpesan agar dalam menggunakan anggaran ini masyarakat dapat menetukan skala prioritas.
“Persoalan kemacetan sudah teratasi, begitu juga sampah sudah dikoordinir oleh kecamatan, banjir sudah mulai berkurang, dan untuk KTP sudah kami selesaikan Persoalan yang masih belum selesai pendidikan dan status lahan perumahan,” ujar rudi.
Menanggapi PPDB, Walikota mengatakan pembagian zona dilakukan menurutnya untuk memberi keadilan. Namun system zonasi ini menurutnya tidak bisa diterapkan di Batam. Ini karena jumlah anak tidak sesuai dengan jumlah sekolah. “Pemko mau membangun unit sekolag baru tapi terkendala masalah lahan,” jelasnya.(HP)