HUMAS PEMKO BATAM – Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla mengatakan perubahan teknologi berpengaruh pada efisiensi birokrasi. Mulai dari efisiensi budgeting maupun rekruitmen tenaga administrasi. Diakuinya bahwa teknologi kini sudah sangat berkembang sehingga pemerintahan bisa diatur dari mana saja.
“Handphone yang kita miliki lebih canggih dari computer yang dibawa terbang ke bulan. Gubernur, Bupati bisa mengatur pemerintah dari mana saja. Tujuannya bagaimana pemerintah melayani masyarakatnya lebih baik dan lebih cepat,” kata Jusuf Kalla dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).
Hasil evaluasi SPBE ini diserahkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) kepada 616 intansi pusat, Polri dan Pemda. Harapannya bagaimana melalui SPBE ini pelayanan di pemerintahan lebih efisien, terpadu, lebih cepat dan berstandar. Kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementrian serta lembaga diminta untuk mengikuti aturan ada sesuai yang diatur melalui Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang SPBE.
“Pemda, Kementrian dan Lembaga agar masuk ke dalam jaringan internet nasional yang terpadu,” pesannya.
Meski pemerintah telah menggunakan system elektronik ini namun menurutnya harus berkesinambungan dan terintegrasi. Ini sangat perlu agar pada saat perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat sampai tingkat daerah sudah diketahui apa perencanaan dan tugas masing-masingnya.
“Kementrian tahu jembatan mana yang akan dibangun dan gubernur harus sudah membuka jalan dan bupati bertugas membuka lahan. Mewujudkan itu tentu semua harus tersambung dalam jaringan nasional, sehingga ke depan rapat-rapat berkurang,” ucapnya lagi.
Syafruddin, MENPAN-RB mengatakan implementasi SPBE yang terpadu bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Juga untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang suda ada. Misalnya antara Kementrian, Lembaga dan Pemda terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah melakukan inventarisasi dan membentuk SIMDADU (Sistem Informasi Daerah Terpadu). Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batam sejak awal sudah mendukung SPBE ini. Bentuk dukungan ini dapat terlihat dari penerapan E-Planning, E-Processing, E-Budgeting di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
“Bahkan MPP kita sudah menerapkan system OSS. Ini salah satu upaya kita untuk mempercepat pelayanan perizinan dan mempermudah pelaku usaha tentunya,” kata Jefridin.(HP)