HUMAS PEMKO BATAM– Wali Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi memutuskan untuk mengganti Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 10 Batam. Rudi menyerahkan kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Hendri Arulan untuk mengusulkan nama pengganti Kepsek terdahulu. Untuk calon Kepsek menurutnya tidak diambil dari internal sekolah tersebut. Wako didampingi Kabid Pendidikan Menengah, Hernowo dan Kasi di Dinas Pendidikan menggelar pertemuan dengan majlis guru SMP Negeri 10 Batam.
“Ini kan hak prerogative Walikota. Serahkan kepada Hendri agar hari ini diajukan,” kata Wako usai pertemuan dengan guru di SMP Negeri 10 Batam, Selasa (17/7).
Kepada para guru Wako menyampaikan agar tetap melanjutkan proses belajar mengajar. “Jalani dan tanpa keraguan. Proses jangan ditindaklanjuti sampai ada Kepsek baru,” sebutnya.
Wako mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mengimbau seluruh Kepala Sekolag agar melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai aturan dan tidak ada pungutan. Jika di lapangan ada permasalahan yang ditemui menurutnya bisa dibicarakan bersama-sama.
“Jika ada masalah ajaklah yang lain-lainnya duduk bersama, ajak polisinya, jaksanya. Ini ada begini bagaimana tindakan kita. Wajib belajar itu wajib dan diatur Undang-undang, kekuarangan apa misalnya PAD tidak cukup. Kita dudukkan bersama-sama. Tindakan harus dilakukan di sekolah jangan di kedai kopi,” sebutnya.
Menyangkut berapa jumlah siswa yang sudah membayar Wako mengaku tidak tahu karena datanya tidak ada. Menurutnya jika sekolah negeri cukup diyakininya hal ini tidak akan terjadi. Karena masyarakat tidak akan berlomba untuk masuk ke satu sekolah saja. Masyarakat tidak sampai 50 persen bisa masuk ke sekolah negeri dan tempat mereka tinggal tidak ada sekolahnya.
“Zona ini dibentuk oleh Pak Mentri karena tidak meratanya sekolah negeri di seluruh republik ini termasuk di Kota Batam. Di Kecamatan Batam Kota misalnyam yang mau sekolah ada 10 ribu daya tampung 10 ribu clear. Lagi-lagi pemerintah punya urusan dan tergantung duit dan tanah. Sudah ajukan kepada Pak Lukita kita harus dudukkan. Satu urusan wajib pemerintah dan masyarakat banyak tidak mampu maka dia masuk ke negeri,” katanya mengakhiri.(HP)