HUMAS PEMKO BATAM– Wali Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi meresmikan sejumlah paket pekerjaan Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) Tahun 2017 yang tersebar di empat kelurahan di Kecamatan Bengkong. Atas seluruh proyek pembangunan yang terdiri dari pembangunan drainase, semenisasi jalan dan batu miring masyarakat Kecamatan Bengkong menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Seperti yang disampaikan oleh Ketua RW 18 Kelurahan Bengkong Sadai, Bambang jalan lingkungan di RT 03/RW 18 Telaga Indah telah disemenisasi sepanjang 100 meter. Peresmian jalan ini ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh Wako didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri.
“Pemotongan tumpeng ini sebagai salah sau bentuk syukur dari warga karena jalan kami telah disemenisasi. Kami harap ke depan pembangunan infrastruktur melalui PIK terus meningkat terutama untuk membangun drainase,” ujarnya meminta kepada Wali Kota.
Hal lain yang disampaikan masyarakat agar pembangunan melalui PM-PIK dapat dilakukan secara merata di kelurahan yang ada di Bengkong. Mengingat masih banyak jalan lingkungan, drainase yang masih rusak sehingga menyebabkan banjir. Warga Bengkong juga mendukung penuh pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Wali Kota. Menurut mereka apa yang dilakukan Wali Kota untuk kepentingan masyarakat Kota Batam meskipun ada warga yang dikorbankan.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh seluruh warga di empat kelurahan tersebut Wali Kota berkomitmen untuk meningkatkan anggaran PM-PIK setiap tahunnya. Tahun anggaran 2017 Pemko menganggarkan Rp1 miliar untuk PM-PIK, tahun 2018 meningkat Rp1,3 miliar per kelurahan. Direncanakan pada tahun 2019 akan datang dianggarkan Rp1,3 miliar. Hingga berakhir masa jabatannya pada 2021 akan datang, anggaran PM-PIK ditargetkan Rp1,8 miliar tiap kecamatan. Meningkatnya anggaran PIK setiap tahun diharapkan dapat terjadinya pemerataan pembangunan infrastruktur di kelurahan terutama di Kecamatan Bengkong.
“Pembangunan infrastruktur ini harus merata. Saya ingin jalan lingkungan ini selesai sebelum habis masa jabatan saya. Jad Bata mini menjadi kota yang betul-betul indah. Bukan hanya jalan utamanya saja yang bagus, jalan-jalan perumahannya pun sudah bagus,” kata Wako disambut tepuk tangan warga.
Wako mengatakan pada tahun 2019 mendatang akan membangun jalan dari Bengkong Garama menuju Golden Prawn. Ini dilakukan untuk memajukan Bengkong sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Tahun 2018, Pemko akan membangun jalan dari Simpang Kuda Sei Panas menuju Bengkong Seken. Apa yang dilakukan ini menurutnya demi kepentingan masyarakat Kota Batam bukan kepentingan pribadi. Untuk PM-PIK diakuinya lebih mengutamakan pembangunan semenisasi jalan dan drainase.
“Jika jalan sudah bagus dan drainase kiri dan kanan jalan berfungsi maka lalu lintas orang dan barang akan lancar, ini tentu berpengaruh pada perekonomian Bapak/Ibu,” jelasnya.
Untuk jalan-jalan utama di Kota Batam, harapannya dalam lima tahun menjabat seluruh jalan utama selesai dibangun. Dengan demikian orang akan ramai berkunjung ke Batam yang berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam. Wako menargetkan angka kunjungan wisatawan mancanegara yang selama ini 1,5 juta setiap tahun meningkat menjadi 3 juta. Dengan begitu uang masuk ke Kota Batam semakin banyak, tidak hanya PAD yang meningkat namun masyarakat Kota Batam pun akan sejahtera.
“Ayo Bapak/Ibu pembangunan sudah sampai ke Bengkong. Pikirkan apa yang bisa dibuat, sehingga orang yang datang ke Batam menjadi semakin tertarik. Dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan Pelabuhan Internasional akan pindah ke Bengkong. Peluang ini harus bisa ditangkap oleh warga Bengkong,” sebut Wako.
Untuk status jalan di Kota Batam, dijelaskan ada 669 titik penggal jalan yang dipinjampakaikan kepada Pemko Batam dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tetapi dalam waktu tiga bulan ke depan, Juli 2018 Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menurutnya berjanji akan menyerahkan seluruh penggal jalan kepada Pemko Batam. Janji itu disampaikan Ketua BP Batam dalam pertemuan antara Gubernur Provinsi Kepri, Wali Kota Batam dengan Mentri Perekonomian, Darmin Nasution pada 4 April lalu. Menyangkut lahan, Wako mengatakan kewenangan ada pada BP Batam. Namun dengan digesanya peralihan dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan ada pembagian tugas yang jelas antara Pemko Batam dan BP Batam.
“Mari kita sama-sama berdo’a semoga ada kejelasan dan ini bisa selesai sebelum habis masa jabatan saya. Jika masih belum selesai, maka apa yang menjadi kebijakan saya akan dilanjutkan oleh siapa yang menggantikan saya nanti,” ucapnya.
Mersmikan sejumlah proyek ini Wako didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Yumasnur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Herman Rozie serta Camat Benkong, Mohammad Taher.(HP)