*Tiga Persen TKW Bermasalah di Indonesia
Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan buruh migrant yang berada di luar negeri. Bagaimana buruh migran yang bermasalah ini jika dipulangkan tidak ke daerah transit melainkan langsung ke daerah asal. Selama ini, buruh migran yang bermasalah pemulangannya dari luar negeri selalu ke daerah transit, seperti Batam, Medan dan Tanjung Pinang.
“Harusnya jika TKI itu dipulangkan langsung ke daerah asal. Jika melewati daerah transit tentu akan lebih jauh. Untuk itu perlu koordinasi dan sinergi dalam penanganan TKI/WNI yang bermasalah yang dipulangkan,” ujar Meutia usai membuka Lokakarya sore itu.
Dari data yang dimiliki Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, jumlah TKI di luar negeri sebanyak 7 juta jiwa. Dari 7 juta jiwa ini, 4 juta diantaranya tenaga kerja wanita. Sebanyak 3 persen dari 4 juta jiwa ini merupakan TKW yang bermasalah di luar negeri. Diakui Meutia masih banyak TKW yang tidak melaporkan, belum lagi WNI yang bermasalah di luar negeri.
Selama ini untuk penanganan TKW yang dipulangkan ke daerah transit, daerah transit selalu terkendala dana untuk pemulangannya. Hal tersebut tidak ditampik oleh Meutia karena Kementrian Pemberdayaan Perempuan juga tidak memiliki anggaran untuk pemulangan TKW yang bermasalah. Kebanyakan, TKW yang bermasalah berasal dari Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena kurang awasnya mereka ketika akan berangkat bekerja ke luar negeri.
Untuk itu langkah yang harus ditempuh untuk penanganan TKW bermasalah ini adalah melakukan sinergi dari berbagai pihak. Sinergi tidak hanya oleh Deplu, tetapi Dinas Pendidikan juga harus berperan. Bagaimana mencarikan pekerjaan sehingga mereka tidak memilih bekerja di luar negeri. Selain itu proses pengiriman TKW bermasalah sebaiknya langsung ke daerah asal, tidak transit seperti yang dilakukan selama ini.
“Banyak juga PPTKIS BLK nya tidak bagus di Indonesia dan ini menjadi masalah,” pungkasnya.
Konsulat General RI di Johor Bahru, Suryana Sastradiredja menuturkan, dalam satu bulan jumlah TKW/WNI bermasalah yang ditangani antara 50-100 orang. Namun mereka tidak langsung dipulangkan melainkan diperjuangkan hak-haknya. Ada yang mendapat perlakukan kasar dari majikan, hamil hingga gaji tidak dibayar.
“Untuk itu perlu sinergi dari semua pihak dalam penanganan TKW/WNI bermasalah di luar negeri. Terhadap TKW yang telah dipulangkan, Pemda setempat harusnya tidak berdiam diri tetapi harus peduli. Jika tidak bisa saja mereka kembali ke luar negeri,” katanya menambahkan apa yang disampaikan Menteri.
Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan yang mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Meutia Hatta membuka lokakarya tersebut mengatakan, bahwa Batam memberi kontribusi dalam pemulangan TKW/TKI bermasalah yang transit di Batam baik yang dari Malaysia maupun Singapura. Yakni dengan menyediakan tempat tinggal (Shelter) yang terletak di Sekupang. Selain diberikan tempat tinggal dan makan, TKW yang bermasalah akan diberikan conseling.
Untuk pemulangan TKW atau TKI yang bermasalah ini, Pemko menganggarkan dana Rp300 juta setiap tahunnya. Dengan adanya lokakarya ini Wako menyambut baik sehingga persoalan TKW bermasalah di luar negeri dapat tertangani.
“Mayoritas TKW atau TKI bermasalah yang transit di batam berasal dari daerah Jawa. Bagi mereka yang ingin kembali ke daerah asalnya akan kita kembalikan. Jika ada TKW yang jiwanya terganggu akan kita tangani di Shelter hingga benar-benar sembuh dan selanjutnya kita kembalikan ke daerah asalnya,” ujar Wako.