BATAM- Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, HM Muhammad Sani, Senin siang (15/2) melakukan kunjungan kerja ke kantor Walikota Batam. Kunjungan orang nomor 2 di provinsi Kepulauan Riau tersebut bertujuan memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di tujuh wilayah kabupaten/kota di Propinsi Kepri.
Sebelum ke Kota Batam, Wagub dan rombongan juga telah melakukan hal yang sama ke Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. “Kunjungan saya ini bagian dari usaha untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam UU 32 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 26 ayat 1 point C,” sebut Wagub, HM Sani.
Saat berada di kantor Walikota, Wagubri diterima Walikota Batam, Ahmad Dahlan, yang didampingi semua pejabat esselon II, esselon III, esselon IV termasuk kepala sekolah SMP, SMU dan SMK.
Pertemuan yang dimulai pada pukul 14.00 Wib diawali ekspose pembangunan Batam. Ekspose tersebut disampaikan Walikota Batam, Ahmad Dahlan melalui Asisten Ekbang, Syamsul Bachrum.
Didalam eksposenya, Walikota menyampaikan hingga akhir Januari 2009, penduduk Batam sudah tercatat 919.449 jiwa. Angka tersebut katanya dibandingkan jumlah penduduk tahun 2005, cukup jauh terpaut karena saat itu jumlah penduduk Batam hanya 682 ribu jiwa.
“Penambahannya tidak lagi dipicu meningkatnya jumlah pendatang tapi karena tingginya angka kelahiran,” sebut beliau.
Karenanya, sembari bercanda, Walikota berharap, idealnya, separuh dari APBD provinsi yakni Rp 1,4 Triliun itu, dikucurkan ke Batam untuk menuntaskan berbagai persoalan pembangunan yang tak tercover oleh sumber pembiayaan APBD Kota Batam. “ABT nanti, kami berharap, Batam mendapat perhatian,” sebut Wako.
Sebagai gambaran, Walikota memaparkan bidang pendidikan misalnya, akibat terbatasnya jumlah sekolah, tahun ini saja pemerintah kota harus menyiapkan sedikitnya 12 ribu bangku baru bagi anak yang ingin masuk sekolah. Belum lagi soal jalan.
Dari 1,087, 78 km panjang jalan di Kota Batam, panjang jalan yang dalam kondisi baik jumlahhnya hanya 825,16 km. Sisanya, dalam kondisi sedang, rusak, dan rusak berat. “Untuk perbaikan dua bidang ini, kami betul-betul butuh bantuan pemprov,” sebut Wako.
Di bidang pemukiman, Wako juga menceritakan bahwa Pemko dan OB, saat ini tengah konsen menyiapkan lahan dan bangunan rusun guna mengatasi persoalan rumah liar, dan rumah bagi pekerja. Diceritakan, saat akhir Desember 2009, sudah terealisasi sedikitnya pembangunan 31 twin blok rusunawa di Batam, yang dalam perencanaannya, daerah ini butuh 756 rusun sebagai alternatif tempat tinggal bagi pekerja di sektor formal dan informal.
Kendala lain yang diceritakan pada pertemuan tersebut adalah mengenai status HPL di Pulau Rempang, Galang, dan pengelolaan hutan buru di Pulau Rempang. Kepada Wagub, Wako menyampaikan bahwa status tanah dan hutan di kawasan tersebut, sama-sama belum di ketahui secara pasti, siapa pengelola dan bagaimana status pengelolaannya kedepan.
” Kami sudah bicarakan ini cukup lama. Tapi progress kebijakannya belum ada, sehingga kami berharap hal ini harus mendapat perhatian semua pihak, termasuk pemprov Kepri. Yang dikuatirkan, aktifitas penggarapan lahan di dua daerah tersebut suda cukup tinggi,” tambah Walikota yang dalam eksposenya juga menyinggung sedikit soal hasil kesepakatan yang sudah di buat Pemko, OB dan DPRD pada rapat koordinasi DPRD Kota Batam, Pemko Batam, dan Otorita Batam pada 15 Januari 2009 silam.(*)