HUMAS PEMKO BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menandatangani perjanjian kerjasama dan nota kesepakatan dengan Badan Informasi Geopasial (BIG) terkait pengadaan peta dasar rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Batam. Penandatanganan kerjasama itu dilaksanakan di ruang rapat Kantor Walikota Batam, Selasa (4/12).
Dari rencana Pemko Batam yang akan membuat pemetaan dengan skala 1:5.000, Kepala BIG, Hasanuddin menyarankan agar Pemko membuat dengan skala lebih detail yakni 1:1.000.
Pemetaan yang direncanakan Pemko Batam yakni skala 1:5.000. Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin menyarankan agar peta yang dibuat dengan skala lebih detail, 1:1.000. Peta 1:1.000 ini juga diperlukan apabila Batam ingin menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Begitu juga apabila Batam ini menjadi kota cerdas atau smart city, dibutuhkan peta 3 dimensi berskala 1:1.000. Menurutnya Batam memungkinkan untuk buat peta 1:1.000. Karena luasan Batam yang tak terlalu besar. Bisa dilakukan dengan foto udara dan bidang.
“Saran saya kalau bisa Batam buat 1:1.000. Karena otomatis 1:5.000 dapat. Dan BPN juga butuh 1:2.500. Kalau buat yang 1:5.000 tak dapat,” kata Hasanudin.
Ia mengatakan kota yang sudah 1:1.000 itu Surabaya, Bandung, Medan. Harapannya, Batam berikutnya yang 1:1.000. Banyuwangi dan Padang menurutnya juga sudah antre ingin 1:1.000.
Terkait RDTR, menurut Hasanudin, baru 2 persen dari 1.838 pengajuan. Ketersediaan RDTR ini juga penting bagi investasi. Karena kegunaan RDTR juga adalah sebagai pendukung online single submission (OSS) untuk percepatan perizinan.
“Kalau RDTR belum selesai, investor mau masuk juga repot. Jangan sampai terjadi seperti Bekasi. Maka perlu RDTR segera. Kita hanya membantu siapkan peta dasarnya. Kita berusaha mempercepat dengan bantuan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) Lapan (lembaga antariksa dan penerbangan nasional),” kata dia.
Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan Pemko Batam sangat membutuhkan RDTR ini untuk perencanaan pembangunan Kota Batam. Mengingat encana tata ruang yang dulu disiapkan sudah tak digunakan lagi. Sehingga penataan kota menjadi amburadul.
“Dua tahun ini saya coba tata kembali. Sesuai yang direncanakan Pak Habibie. Bagaimana bisa kita mengembalikan sehingga Batam jadi tujuan wisata dan industri dari luar,” ujar Rudi.
Dengan selesainya RDTR ini menurutnya pemberian izin tidak lagi tumpang tindih sehingga Batam bisa ditata kembali.
“Mulai pelan-pelan kita selesaikan. Apa yang sudah kami lakukan dua tahun ini mulai nampak hasilnya dengan kunjungan wisatawan. Biasa hanya 1,4 juta sekarang sampai November sudah 1,8 juta. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi hanya satu koma. Hari ini sudah kembali mendekati 5 persen,” sebutnya.(HP)