BATAM – Wakil Walikota Batam, Rudi menggelar rapat dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Appersi) Batam dan Real Estate Indonesia (REI) Batam, Kamis (28/1) di aula kantor Walikota Batam. Rapat ini untuk membahas pembanguan infrastruktur di Kota Batam.
Dalam pembangunan infrastruktur di Batam, sebutnya, bukan hanya sebagai transportasi namun juga menata keindahan dan kecantikan kota Batam. “Bukan hanya transportasi, bangunan lain pun harus mengikuti ketentuan sehingga memperindah wajah kota Batam,” papar Rudi.
Menurut Rudi, Pemko Batam ingin menegakkan pembangunan yang sesuai peraturan yang berlaku. Untuk perumahan, masalah jalan dan banjir banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Dengan demikian, untuk izin yang dikeluarkan Pemko Batam akan dibenahi. Khususnya untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ke depan, bagi developer harus menyerahkan lahan untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) diberikan di awal. “Selain itu, pengembang juga harus menyerahkan lahan untuk dibangun drainase,” katanya.
Seluruh lahan, sebut Rudi haruslah memiliki sertifikat yang artinya seluruh proses di BP Batam dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah selesai. “Sehingga tidak ada lagi masalah seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat tidak bisa mendapatkan sertifikat sehingga masyarakat dirugikan,” sebutnya.
Rudi juga mengatakan jalan menjadi beban pemerintahn padahal sebetulnya masih tanggung jawab pengembang. Namun karena pembangunan masih berjalan sehingga mobil berat masih lewat dan akhirnya merusak jalan yang sudah ada. “Ketika jalan rusak, masyarakat akan mengeluh pada pemerintah,” paparnya.
Para pengusaha perumahan mengapresiasi langkah Pemko untuk perbaikan infrastruktur di Batam. Pengusaha meminta kerjasama dari pemerintah untuk kebaikan masyarakat Kota Batam.