Home Foto Pemko Targetkan Pendapatan Rp1,2 Triliun pada 2012

Pemko Targetkan Pendapatan Rp1,2 Triliun pada 2012

0
128

BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan pendapatan Batam sebesar Rp1.274.723.254.501,45 pada tahun 2012. Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Batam, Rudi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Batam, Senin (19/9) dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam tahun anggaran 2012.

Jumlah pendapatan Batam tersebut tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil provinsi Kepri, dan dana perimbangan serta Dana alokasi Umum (DAU). Sementara, Pemko Batam menargetkan PAD Batam sebesar Rp302.541.929,96. Untuk PAD 2012, Pemko Batam merencanakan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.

Untuk mencapai nilai tersebut, Pemko Batam mengambil beberapa langkah dan kebijakan strategis. Pertama, meningkatkan sumber daya aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil serta meningkatkan kemampuan teknoligi informasi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kedua, meningkatkan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dalam peningkatkan percepatan pelaksanaan paying hukum sebagai dasar pungutan pajak daerah. Ketiga melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat supaya taat pajak.

Pemko Batam pun telah mempersiapkan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012. Pembangunan proyek yang tertunda pada 2011 serta penyelesaian pekerjaan yang tertunda pada tahun sebelumnya menjadi prioritas APBD BAtam 2012. APBD tersebut juga direncanakan untuk dana pendamping dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi Kepri seperti penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga sebagai peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD Kota Batam dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan prioritas dalam APBD 2012. Pembangunan yang menjadi prioritas Pemko Batam yakni pembangunan jalan, drainase dan penanggulangan banjir. Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pendidikan dan peningkatan mutu kualitas juga menjadi kegiatan yang menjadi fokus Pemko Batam. Selain itu, Kegiatan lain yang direncanakan Pemko Batam dalam anggaran 2012 yakni peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana pariwisata, investasi dan promosi, pembangunan infrastruktur wilayah hinterland serta pemberdayaan masyarakat lewat bantuan modal dan pasar pemerintah.

Dalam paparannya tersebut, Wawako tak menampik berbagai kendala yang dialami dalam realisasi APBD tersebut. Tidak sejalannya penyusunan anggaran dana pusat dengan jadwal penyusunan KUA APBD Batam menjadi salah satu kendala. Kendala lainnya meliputi sulitnyaalokasi lahan dari BP Batam sebagai lokasi lahan untuk pembangunan fisik, kekurangan sumber daya manusia di beberapa SKPD, rekanan atau pihak ketiga yang tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan serta perlunya kualifikasi sumber daya aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan pendapatan Batam sebesar Rp1.274.723.254.501,45 pada tahun 2012. Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Batam, Rudi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Batam, Senin (19/9) dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam tahun anggaran 2012.

Jumlah pendapatan Batam tersebut tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil provinsi Kepri, dan dana perimbangan serta Dana alokasi Umum (DAU). Sementara, Pemko Batam menargetkan PAD Batam sebesar Rp302.541.929,96. Untuk PAD 2012, Pemko Batam merencanakan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.

Untuk mencapai nilai tersebut, Pemko Batam mengambil beberapa langkah dan kebijakan strategis. Pertama, meningkatkan sumber daya aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil serta meningkatkan kemampuan teknoligi informasi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kedua, meningkatkan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dalam peningkatkan percepatan pelaksanaan paying hukum sebagai dasar pungutan pajak daerah. Ketiga melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat supaya taat pajak.

Pemko Batam pun telah mempersiapkan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012. Pembangunan proyek yang tertunda pada 2011 serta penyelesaian pekerjaan yang tertunda pada tahun sebelumnya menjadi prioritas APBD BAtam 2012. APBD tersebut juga direncanakan untuk dana pendamping dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi Kepri seperti penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga sebagai peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD Kota Batam dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan prioritas dalam APBD 2012. Pembangunan yang menjadi prioritas Pemko Batam yakni pembangunan jalan, drainase dan penanggulangan banjir. Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pendidikan dan peningkatan mutu kualitas juga menjadi kegiatan yang menjadi fokus Pemko Batam. Selain itu, Kegiatan lain yang direncanakan Pemko Batam dalam anggaran 2012 yakni peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana pariwisata, investasi dan promosi, pembangunan infrastruktur wilayah hinterland serta pemberdayaan masyarakat lewat bantuan modal dan pasar pemerintah.

Dalam paparannya tersebut, Wawako tak menampik berbagai kendala yang dialami dalam realisasi APBD tersebut. Tidak sejalannya penyusunan anggaran dana pusat dengan jadwal penyusunan KUA APBD Batam menjadi salah satu kendala. Kendala lainnya meliputi sulitnyaalokasi lahan dari BP Batam sebagai lokasi lahan untuk pembangunan fisik, kekurangan sumber daya manusia di beberapa SKPD, rekanan atau pihak ketiga yang tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan serta perlunya kualifikasi sumber daya aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

NO COMMENTS