BATAM – WakilWalikota Batam, Amsakar Achmad menggelar audiensi dengan komisi IV Dewan Perwakilan rakyar Daerah (DPRD) Kota Batam, Kamis (21/4) di ruang rapat kantor Walikota Batam. Pembahasan meliputi masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan pedagang kakli lila (PKL).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari mengatakan di Kota Batam sudah mendesak agar semua perusahaan memiliki koperasi. Nantinya, koperasi tersebut bisa menyalurkan sembako murah untuk pekerja. “Hal ini untuk meningkatkan daya beli pekerja,” katanya.
Dikatakannya, dari seluruh perusahaan di Batam, hanya 29 persen yang sudah memiliki koperasi karyawan. “Pemerintah diharapkan bisa menghimbau perusahaan untuk membentuk koperasi,” tuturnya.
Selain koperasi karyawan, komisi IV juga menyikapi banyaknya keluhan dari perusahaan khususnya perusahaan multinasional terhadap tata kelola ketenagakerjaan di Batam. “Namun perusahaan-perusahaan tersebut antusias untuk menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Batam,” paparnya.
Selain pembahasan ketenagaakerjaan, DPRD Kota Batam juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatatan. “Tolong disikapi pemerintah, banyak masyarakat yang mengeluh khususnya rumah sakit swasta yang sering memberikan resep diluar tanggungan BPJS sehingga masyarakat harus membayar. Selain itu, banyak juga kasus pasien yang ditolak dengan alasan penuh,” kata anggota DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging.
Uba juga menyoroti langkah pemerintah dalam penertiban PKL di Batam. Menurutnya, diharapkan pemerintah memberikan solusi seperti tempat yang legal untuk mereka membuka usaha. “Para PKL itu merupakan asset. Mereka mau jadi entrepreneur tanpa sekolah, tanpa modal yang besar,” sebutnya.
Wawako Batam, Amsakar Achmad mengatakan setiap pembahasan dega dewan pengupahan ataupun serikat pekerja, Pemko Batam sesantiasa mengusulkan perusahaan untuk membuat koperasi karyawan. Pemko Batam, sebutnya siap memfasilitasi distributor termasuk perum Bulog untuk mensuplay barang khususnya sembako bagi para pekerja. “Sehingga barang yang diterima pekerja merupakan barang dengan harga distributor. Artinya lebih murah dari harga pasaran,” katanya.
Pemko juga siap menyalurkan dana bergulir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) untuk koperasi karyawan. “Bahkan dalam perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam langsung dibunyikan tentang koperasi karyawan ini,” ungkapnya.
Terkait penggusuran, PKL, Amsakar menuturkan sudah sesuai prosedur. “Sebelumnya melayangkan, Surat Peringatan (SP) 1, SP2 dan SP3 sebelum dilakukan eksekusi,” masih katanya. (*ev)