BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengundang Camat, lurah dan perwakilan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kota Batam, Rabu (26/8) di aula kantor Walikota Batam. Sekitar 200 orang mengikuti lokakarya program peningkatan kualitas pemukiman (P2KP) dan sosialisasi Memberdayaan Masyarakat dalam percepatan infrastruktur wilayah Kecamatan (PM-PIK)Kota Batam 2015 yang dibuka Wakil Walikota Batam, Rudi.
Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Batam, Gintoyono mengatakan kota Batam sebagai pilot project pengerjaan kegiatan PM-PIK. Pemko Batam menggulirkan sejumlah dana untuk kegiatan pembangunan infrastruktr di setiap Kelurahan. “Pengerjaannya dilakukan swadaya oleh masyarakat. Anngaran yang ada untuk membeli material dan upah pekerja,” katanya.
Menurut Gintoyono, dengan digulirkannya program percepatan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Batam terkait infrastruktur. “Program ini berperan mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan sarana infrastruktur hingga ke seluruh pelosok Batam bahkan sampai ke hinterland,” paparnya.
Gintoyono memaparkan program ini mendapatkan pemotongan anggaran yang semula di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Rp700 juta per kelurahan menjadi Rp500 juta per kelurahan. “Hal ini karena ada defisit anggaran,” katanya.
Wakil Walikota Batam, Rudi mengatakan dengan adanya program ini, diharapkan berbagai infrastruktur di Batam dapat ditingkatkan sehingga mempermudah akses masyarakat. “Kegiatan ini diharapkan lebih tepat sasaran karena infrastruktur yang dibangun berasal dari masyarakat dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Rudi mengakui ada pengurangan anggaran dari rencana sebelumnya. Rudi meminta masyarakat maklum dan pihak kelurahan serta BKM segera mensosialisasikn kepada masyarakat. Menurutnya, bukan hanya ini, karena defisit anggaran, banyak kegiatan Pemko Batam yang dikurangi anggaran bahkan ditiadakan. “Karena program ini merupakan janji saya pada masyarakat, saya harus tepati,” paparnya.
Namun, Rudi berjanji prorram PM-PIK ini akan dilanjutkan di tahun depan. Menurutnya, pada 2016 mendatang anggaran untuk program ini akan kembali Rp700 juta per Kelurahan. “Karena ini baru pertama tentu masih perlu pembenahan. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik,” akunya.