BATAM- Persoalan penting dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah berkaitan dengan volume pembiayaan yang masih kecil untuk modal kerja dan investasi. Sedangkan untuk terus mendorong pengembangan UMKM di Kota Batam, peranan pemerintah saja tidak akan cukup. Karenanya Pemko Batam membutuhkan dukungan dari pihak perbankan untuk menggiatkan UMKM di Kota Batam. Demikian disampaikan Wakil Walikota Batam, Rudi, SE, MM dalam sambutannya ketika melakukan dialog dengan pihak Perbankan tentang Keberpihakan Perbankan terhadap UMKM di Batam. Bertempat di ruang rapat Kantor Walikota Batam, dialog tersebut di selain menghadirkan pihak bank milik negara dan swasta serta lembaga penjaminan yang lain, juga mengundang pelaku UMKM.
Menurut Rudy, keberpihakan bank sangat menentukan pertumbuhan UMKM dan sektor potensial yang banyak berkembang di Batam namun belum diimbangi dengan volume pembiayaan perbankan yang memadai.
“Bentuk keberpihakan bank terhadap UMKM bisa dilakukan dalam berbegai bentuk kebijkan dan Bank harus proaktif mencari kader potensi usaha baru di daerah yang akan ditumbuhkan, tentunya dengan pengawasan Dinas PMPKUKM sebagai pembina UMKM, ” jelasnya.
Rudi memaparkan bahwa selama ini persyaratan kredit bagi UMKM yang diajukan pihak Bank sangat ketat dan setara dengan perusahaan besar. Padahal UMKM memerlukan persyaratan yang lebih sederhana dan perhitungan resiko modal terhadap kredit itu jangan terlalu berat.
Penyaluran pinjaman ini sangat penting berkaitan dengan upaya Pemko untuk meningkatkan kewirausahaan atau entrepreneurship. Dengan dukungan terhadap usaha diharapkan penghasilan rumah tangga makin baik sehingga kemiskinan dan pengangguran berkurang. Dengan tujuan yaitu mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dan penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja di Kota Batam.
Jhonson dari Bank Indonesia menanggapi, bahwa sebenarnya dari sisi perbankan sendiri juga membutuhkan kehadiran pelaku UKM sebanyak-banyaknya. Dan sangat mendukung berkembangnya UMKMdi Kota Batam. Dari segi distribusi risiko, perbankan cenderung menyukai membiayai sektor UMKM sebanyak-banyaknya karena distribusi risikonya menjadi lebih menyebar. Jadi kalau ada sebagian kecil pengusaha UKM yang bangkrut, rasio kredit bermaslaah (NPL) yang dipikul oleh bank tetap kecil. Beda halnya kalau bank hanya membiayai beberapa pelaku usaha di sektor korporasi besar. Apabila terjadi kesulitan dengan korporasi ini, maka bank akan menanggung NPL yang jauh lebih besar sehingga berpotensi mengancam eksistensi bank. Namum Perbankan mengharap keberpihakan perbankan terhadap pelaku UMKM dalam bidang permodalan harus didukung oleh pemerintah dan regulator, dalam hal ini adalah Bank Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Rudi juga menawarkan pada pihak perbankan untuk melakukan kerjasama dalam memperbaiki dan memperindah fasilitas publik yang ada di Batam. Pemko akan sepenuhnya mendukung pembenahan dan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap badan jalan, jalur hijau, halte bus ataupun fasilitas umum lainnya, tentunya dengan kontribusi yang dapat di berikan kepada pihak pemerintah dalam membangun dan memperindah tampilan Kota Batam.
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Bank Permata, Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Mandiri,Bank Syariah Mandiri, Panin Bank, Bank Negara Indonesia (BNI), BNI Syariah, Bank Mega, CIMB Niaga, NISP Bank, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Kesawan, Bank Central Asia (BCA) Bank Arta Graha, BPR Syarikat Madani, BPR Dana Mitra Sukses, BPR Majestic Golden Raya, BPR Sejahtera Batam, BPR Mitra Dana, BPR Artha Prima Perkasa dan Bank Muamalat.
(crew_humas/hw)