Tubagus Haryono dalam sambutannya mengemukakan, bahwa dipilihnya Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Bangka belitung sebagai daerah Pilot Project implementasi sistem pengawasan volume BBM bersubsidi untuk transportasi darat adalah dengan pertimbangan kondisi geografis yang mendukung sistem monitoring tertutup. Dengan dilaunchingnya kartu fasilitas BBM ini kedepannya akan bisa dimonitor berapa kebutuhan BBM di Kota Batam, karena kuota berdasarkan dari jumlah kendaraan yang terdaftar, jelas nya.
“Kedepan keberhasilan penerapan sistem ini di kota Batam akan dijadikan contoh untuk diterapkan pada wilayah lain diseluruh NKRI. Dan Apabila sistem ini di kembangkan lebih lanjut, Pemerintah dapat terbantu untuk memperoleh data realisasi pendistribusian BBM. Selain itu dapat pula mengetahui potensi pendapatan dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor /PBBKB, ” rincinya.
Rudi dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyambut baik Implementasi penggunaan Kartu Fasilitas Sistem Distribusi BBM bersubsidi dan mendukung pelaksanaan Pilot Project di 3 daerah.
Wawako mengajak kepada operator suplai dan distribusi, yakni PT. Pertamina dan jajaran lembaga penyalur yang tergabung dalam Hiswana Migas serta bentuk keagenan distribusi lainnya untuk bersama-sama Pemko dan Instansi lainnya mengamankan distribusi BBM Bersubsidi yang menjadi hak rakyat.
“Kalau perlu kita bersama-sama membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengawasn dan Distribusi BBM Bersubsidi di Kota Batam,” harapnya.
Usai acara seremonial, launching Kartu Fasilitas secara simbolis dilaksanakan di SPBU 14.294.704 Kelurahan Seraya oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Ahmad Hijazi. Ini sekaligus menandai bahwa masyarakat kota Batam yang telah memiliki Kartu Fasilitas sudah wajib menggunakan kartunya pada setiap transaksi pembelian BBM Bersubsidi di seluruh SPBU di Kota Batam.
(crew_humas/hw)