Adapun anggota Komite I DPD RI yang hadir sebanyak enam orang yaitu Eni Khairani Dapil Bengkulu yang merupakan Ketua Komite I, Aida Ismeth Dapil Kepri, Denti, Dapil Jateng, Rahmadsyah Dapil Sumut, Tengku Bahryumsyah Dapil Aceh dan Paulus dari Dapil Papua. Dalam sambutannya Ketua Komite I DPD RI, Eni Khairani mengatakan tugas Komite I DPD RI membidangi masalah Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Kependudukan dan Pemekaran Daerah. Selain itu Komite I juga menangani masalah Pilkada dan Perda yang diusulkan daerah melalui Depdagri.
Lebih lanjut, Kadis kependudukan dan Pencatatan sipil, Sadri Khairuddin memaparkan masalah kependudukan di Batam. Akibat tingginya jumlah penduduk di Kota Batam maka pada tahun 2001 DPRD Kota Batam mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang pendaftaran dan pengendalian penduduk di Kota Batam. Perda ini mengatur tentang pengendalian penduduk dengan menerapkan uang jaminan bagi pendatang yang tidak memiliki tujuan jelas.
Dalam perkembangannya Perda tersebut telah direvisi menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan Kota Batam. Dalam perda ini pengendalian penduduk tidak melalui uang jaminan melainkan menggunakan Surat Keterangan Tinggal Sementara yang berlaku 3 bulan. Terkait penerapan KTP berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), di Batam telah diterapkan sejak 27 Februari 2001 sampai sekarang.
Diawal penerapan SIAK terdapat beberapa kendala baik aplikasi maupun petugas, namun saat ini sudah berjalan dengan baik bahkan untuk mempercepat pengurusan KTP dan KK telah membuat sistem pencetakan KK secara online. Selain tingginya angka migrasi penduduk ke Batam, pertumbuhan penduduk di Batam juga dipengaruhi tingginya angka kelahiran yang mencapai 1.500 anak per bulan. Ini disebabkan karena umumnya pekerja di Batam merupakan usia produktif.
Sejak Reformasi Anggaran Pilkada Habiskan Rp400 Triliun
Dalam membahas persoalan pelaksanaan Pilkada, Ngaliman Anggota KPUD Kota Batam menjelaskan permasalahan yang dihadapi KPUD menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur Kepri yang berlangsung Tahun 2010. Menurutnya ada tiga masalah saat ini yang menunggu kebijakan dari pusat. Pertama mengenai regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan pilkada gubernur tahun depan, apakah UU NO 10 tahun 2008, atau UU nomor 32 tahun 2006.
Kedua, mengenai Data Pemilih, apakah diambil dari DPT Pilpres atau di lakukan pendataan DP4 kembali melalui Data SIAK Disduk, hingga saat ini belum ada kebijakan dari pusat. Sementara tahapan pilkada Gubernur Kepri sudah dimulai pada Februari 2010. Dan ketiga mengenai banyak aturan aturan terkait pilkada yang diatur sampai teknis sehingga apabila ada permasalahan harus menunggu Perpu dari Pusat.
Ketua Panwaslu, Harianto, mengatakan pembentukan Panwas pada Pemilu Legislatif yang lalu dilakukan pada tahapan kampanye, tidak sejak disusunnya DP4, DPS dan DPT. Sehinngga pengawasan Pemilu kurang maksimal. Kedepan ia mengharapkan Panwaslu dapat dilibatkan sejak penyusunan DP4, DPS, dan DPT. Kurangnya tenaga Pengawas di lapangan menjadi permasalahan yang juga disampaikan dalam diskusi tersebut.
Diakhir diskusi anggota DPD I berjanji mambawa aspirasi dan usulan-usulan dari Batam ke pusat agar menjadi kebijakan Nasional, terutama mengenai regulasi Pilkada yang akan di gelar di 240 Kabupaten Kota tahun 2010. Masukan yang diperoleh melalui diskusi ini akan dibahas dengan Departemen terkait untuk menjadi kebijakan Nasional.
“Untuk diketahui biaya yang dikeluarkan untuk pilkada sejak reformasi mencapai 400 triliun. Dan Perda yang diusulkan mencapai 8.000 perda namun setengahnya bermasalah” ungkap Eni.
(crew_humas/yd)