Sosialisasi pencontrengan tersebut langsung disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Batam, Hendriyanto S.Ag MSi. Ditenda undangan, selain duduk anggota KPUD lainnya, juga tampak hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Agussahiman, Sekwan DPRD Kota Batam, Guntur Sakti, Ketua Panwaslu Kota Batam, Haryanto, Asisten I Asyari Abbas, serta para pejabat esselon lainnya.
Pada sosialisasi tersebut Walikota diperkenankan melakukan pencontrengan. Namun partai dan caleg yang di contreng Wako, bukan partai atau caleg yang akan dipilih pada Pemilu Legislatif mendatang. Di kertas Pemilu, untuk DPRD Tingkat II, Wako pilih partai nomor urut 50 yaitu partai Daun.
Ketua KPUD, Hendriyanto, SAg.MSi memastikan bahwa Pemilu Legislatif 2009 diadakan pada tanggal 9 April. Sebagai aparatur negara yang memiliki hak pilih, mantan wartawan koran LANTANG itu meminta PNS bersikap netral, dan mengajak warga yang terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar.
Terkait tugas pemerintah, Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengimbau SKPD yang terkait, membantu kelancaran tugas KPU seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu, kelancaran transportasi, penerimaan logistik pemilu, monitoring sesuai kebutuhan dan permintaan penyelenggara Pemilu yang ada di daerah.
Bantuan mobilitas pemilu tersebut itu dinilai Walikota penting karena indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, juga erat kaitannya dengan kinerja penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pesta demokrasi tersebut secara jujur, adil, damai dan tertib.
Terkait dengan status yang disandang anak buahnya, Walikota meminta agar seluruh pegawai Pemko Batam termasuk pegawai honor, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu, termasuk ketentuan kampanye bagi anggota PNS atau honor.
Selanjutnya, Walikota juga meminta bawahannya untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan menjalankan amanah yang telah dibebankan kepada anggota PNS yang telah ditunjuk menjadi Sekretaris KPU, PPK, PPS serta staf administrasi dan petugas KPPS dilingkungan tempat tinggal masing-masing, baik sebagai Ketua KPPS maupun sebagai anggota.
“Inilah harapan saya. Bagi yang tidak mendapat tugas, kita berkewajiban untuk mensukseskan Pemilihan Umum. Disamping itu, tolong juga jaga keamanan dan ketertiban agar sebelum atau sesudah pemilu, kondisi daerah ini tetap kondusif,” demikian Walikota (*)