Demikian disampaikan Sekjen PU Agoes Widjanarko dalam konferensi pers usai MoU antara Direktur Eksekutif UN-Habitat, Joan Clos dengan Kementerian PU yang diwakili oleh Sekjen PU. Kunjungan Dr. Joan Clos di Indonesia ke Indonesia juga dimaksudkan untuk menjalin kelanjutan hubungan kemitraan Indonesia dengan UN-Habitat yang telah berjalan dengan baik dan dalam waktu yang cukup lama. Kesempatan tersebut juga sebagai upaya kolaborasi bersama dengan Pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, dalam Persiapan Konferensi Habitat III yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.
Agoes Widjanarko mengungkapkan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk diperhatikan karena langsung berhubungan dengan masyarakat. “Pemerintah Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk memajukan sektor tersebut dengan kemitraan dari dalam negeri maupun secara global, salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan Konferensi Habitat III,” ungkap Agoes.
Dalam acara tersebut, Dr. Joan Clos mengatakan bahwa negara anggota harus mampu mengenali bahwa urbanisasi yang baik. Yakni, berdasar pada efisiensi positif dan terjadi karena adanya perencanaan. Konferensi Habitat III akan menjadi kesempatan baik bagi negara anggota dan rekan di seluruh dunia untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Rangkaian acara dalam kunjungan tersebut selain MoU dan konferensi pers adalah kuliah umum di kantor Kementerian PU yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan bertema Peran Kunci Urbanisasi Perkelanjutan dalam Pembangunan. Besok, Sabtu (21/6) akan diselenggarakan kuliah umum di kampus ITS Surabaya. Dalam lawatannya, Joan Closs juga akan mengunjungi program Kampung Hijau di Surabaya. Agenda kunjungan dialhiri dengan menyampaikan pidato di Balai Kota Surabaya dengan tema “Jalan Kota dan Ruang Publik sebagai Penggerak Kesejahteraan Perkotaan”.
Joan Clos berpesan agar Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam perencanaan kota dan wilayah, sehingga tercipta kota yang layak huni bagi seluruh masyarakat. Disampaikannya, urbanisasi bukan merupakan akibat dari pembangunan, tetapi lebih sebagai sumber dari pembangunan. Maka dari itu, sangat penting bahwa Agenda Pembangunan Pasca-2015 membahas tantangan bagaimana kota-kota dapat menjadi lebih terencana dan dikelola dengan baik, sehingga kota dapat berperan sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut dikatakannya, UN-Habitat mengakui bahwa Indonesia telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berskala nasional yang luar biasa. Yakni, dengan mengarusutamakan partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan pengembangan kota. Maka dari itu, tujuan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Indonesia pada 2019 menjadi suatu target yang dimungkinkan. Namun, menjembatani perencanaan tata ruang yang inovatif dengan perencanaan pembangunan partisipatif di kawasan perkotaan masih menjadi suatu tantangan dalam pembangunan perkotaan.
Dr. Clos juga menyambut baik niat Indonesia menjadi pemeran utama dalam mendorong New Urban Agenda secara nasional dan di kawasan Asia-Pasifik, dengan menjadi pimpinan regional dalam persiapan Habitat III dan promosi pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Jelang akhir acara, Dr. Joan Clos dan Kementerian PU melakukan deklarasi pembentukan Habitat Agenda Partners Indonesia. Kemitraan tersebut merupakan salah satu rekomendasi pertemuan 12th Committee of Permanent Representatives (CPR) Subcommittee on World Urban Forum 7 (WUF7) di Medellin, Kolombia pada tanggal 5-11 April 2014. (ind)