HUMAS PEMKO BATAM – Walikota Batam, Muhammad Rudi berharap ada penambahan transportasi darat kepada Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam acara Rakor Peningkatan Pelayanan dan Sinkronisasi Program Pembangunan Transportasi Darat, Jumat (13/11) di Hotel Aston. Di tahun 2018 Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima 10 unit bus dari Kementrian Perhubungan. Untuk tahun 2019, Pemko Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam akan mengajukan penambahan bus sebanyak 19 unit.
“Batam lagi giat-giatnya membangun infrastruktur jalan untuk pariwisata. Kementrian PUPR membantu dua fly over. Mudah-mudahan pariwisata bisa tumbuh dan berkembang di Kota Batam. Untuk mendukung pariwisata ini diharapkan ada penambahan transportasi darat,” sebut Rudi saat menyampaikan ucapan selamat datang dalam acara itu.
Harapannya kepada seluruh peserta Rakor agar dapat mempromosikan Batam karena Batam dikembangkan sebagai kota pariwisata. Rakor Peningkatan Pelayanan dan Sinkronisasi Program Pembangunan Transportasi Darat telah dimulai sejak Kamis (22/11) dan berakhir pada Sabtu (24/11). Rakor dibuka oleh Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi didampingi Walikota Batam, Kakorlantas, Refdy Andri dan Dirjen Bina Marga diwakili Sekretaris Dirjen Bina Marga, Soebagiono. Ketua Panitia Zulmardi menyampaikan Rakor ini untuk mengkoordinasikan pembangunan jalan akses simpul jalan darat, peningkatan keselamatan angkutan pariwisata and persiapan Natal dan Tahun Baru 2019.
“Harapan kami melalui Rakor ini dapat menumbuhkan kesepahaman dan sinkronisasi yang efektif dan efisien,” sebutnya.
Beberapa hal yang didampaikan Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam pengarahan umumnya terkait kewjiban membuat sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe. Kementrian Perhubungan menurutnya sudah melakukan akreditasi tempat pengujian uji berkala kendaraan. Dari 500 tempat pengujian uji kendaraan menurutnya 200 yang sudah terakreditasi.
“Yang belum berakreditasi belum bisa mengeluarkan uji kelayakan kendaraan. Jika ada Dinas Perhubungan yang belum akreditasi tapi mengeluarkan maka itu tidak sah,” ucapnya.
Hal lain yang disampaikannya yakni terkait over dimensi dan over load (ODOL) kendaraan angkutan barang. Kini untuk jembatan timbang menurutnya sudah bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini Surveyor Indonesia. Ini bertujuan untuk menghilangkan paradigm adanya pungutan di area jembatan timbangan. Karena jika terjadi kendaraan overload akan membahayakan keselamatan jalan. Selanjutnya terkait taksi online, pengemudi harus memiliki SIM Umum. Pihaknya akan segera mengesahkan Peraturan Menteri pengganti PM 108 Tahun 2017.(HP)