Dahlan menjelaskan ada empat hal prioritas kebijakan nasional di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Empat kebijakan yang dimaksud yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, dan pariwisata. “Kedaulatan pangan itu bagaimana kita bisa menjadi mandiri, karena itu pemerintah melarang impor beras. Tapi ini tidakrlalu bersinggungan dengan Batam karena bukan daerah penghasil,” kata Dahlan.
Menurutnya, kebijakan yang begitu dekat dengan Batam adalah masalah kemaritiman. Dalam bidang perikanan, Pemerintah Kota Batam mengutamakan budidaya. Sedangkan dalam hal industri maritim, Batam fokus pada galangan kapal. “Galangan kapal jadi booming di Batam karena negara lain di dunia tidak memproduksi seperti di Batam. Korea tidak produksi kapal menengah lagi, itu sudah kita ambil,” ujarnya.
Tapi Dahlan mengingatkan bahwa segala bentuk industri di Batam harus penuhi standar lingkungan. Di Eropa, kata Dahlan, tak ada lagi industri yang mengeluarkan asap. Dan hal yang sama juga harus diterapkan di Batam. “Di Batam bila industri tidak memperhatikan lingkungan, maka akan tersingkir. Karena bila dibiarkan, kita bisa di-black list,” kata Dahlan.
“Masalah maritim ini harus terus kita kembangkan di Batam, tapi dengan memperhatikan lingkunvan, jangan asal beri izin,” sambungnya. Sementara terkait pariwisata, menurut Dahlan, tidak terlalu bermasalah. Karena dari 9 juta wisatawan yang datang ke Indonesia, sebanyak 1,4 juta wisatawannya masuk melalui Batam. Selain yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional, RPJMD Batam juga ap mengutamakan tiga hal dasar, yakni pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan.