Ditemui usai pembukaan Musrenbang, Walikota Batam mengatakan melalui Musrenbang ini sangat perlu mensinkronkan usulan dan realisasi pembangunan dari pusat dan daerah. Hal ini juga dimaksudnya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang sesuai dan dibutuhkan bagi daerah. “Ini sejalan dengan instruksi presiden jokowi yang mengatakan arah pembangunan harus diperbanyak di daerah”,ujar Ahmad Dahlan.
Wako menambahkan, Pemko Batam terus berupaya untuk mengawal usulan-usulan yang diajukan oleh Kota Batam agar dapat diakomodir sehingga dapat terealisasi pada tahun anggaran 2016 mendatang.
Target Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Pemerintahan Joko Widodo mematok target pertumbuhan ekonomi pada 2016 diantara 6,4 persen hingga 6,6 persen.
Target pertumbuhan ekonomi ini naik signifikan dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan 2015 yang dipatok di level 5,7 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menuturkan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut pembangunan infrastruktur harus tepat sasaran, di lokasi yang pertumbuhannya sudah tercipta.
“Sistem perencanaan nasional harus mengacu pada RPJMN sesuai agenda Presiden. Untuk lima tahun ke depan, tahun 2016 perlu percepatan pembangunan infrastruktur untuk menjadi agenda prioritas, pangan, maritim, industri,” jelas Andrinof.
Pemerataan wilayah, kondisi sosial politik hukum, lanjut Kepala Bappenas menjadi syarat untuk keberlangsungan pembangunan. RKP 2016 bisa mempercepat pembangunan infra meletakkan pondasi. Itu menjadi prasyarat utama yang harus dilakukan.
“Ini untuk menjaga fungsi infrastruktur menjadi prasyarat tujuan akhir pembangunan, maka pembangunan harus dijaga sesuai syarat pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa belanja transfer ke daerah pada tahun 2016 mendatang akan dinaikkan sebesar Rp 106 triliun dari jumlah yang dialokasikan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 643,834 triliun. Terkait dengan itu, sesuai janjinya saat menerima Bupati/Walikota di Istana Bogor beberapa waktu lalu, dirinya menyampaikan rencana pemerintah untuk memberikan anggaran tambahan sebesar Rp 100 miliar bagi setiap kabupaten/kota sebagai dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.
“Penambahan dana itu nantinya tidak merata, ada yang Rp 100 miliar, mungkin ada yang Rp 80 miliar, mungkin ada Rp 70 miliar dan mungkin ada yang lebih besar”, jelas Jokowi.
Besaran tiap-tiap daerah nantinya akan didasarkan pada indikator tata kelola, indeks korupsi sesuai audit BPK, dan juga luas wilayah serta jumlah penduduk masing-masing daerah. Namun Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pemberian dana tambahan tersebut bagi kabupaten/kota tidaklah permanen. Ia menyebutkan belum tentu pada tahun 2017 mendatang dana tersebut akan diberikan kembali.