BATAM – Kementrian Sosial akan mengadakan Rakornas Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah Barat Tahun 2011 di Kota Batam , Selasa (19/4) di Hotel Harris Resort . Kepala Dinas Sosial Kota Batam Sahir usai mengikuti Upacara HUT Satlinmas mengatakan kegiatan tersebut adalah kegiatan Kementrian Sosial pusat yang akan diikuti oleh Kabupaten Kota wilayah Barat (sumatra). Rakornas tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari dari 19-22 April 2011 dengan tema yang diangkat “Melalui Koordinasi Nasional Program Keuarga Harapan Kita Bangun Komitmen Bersama dalam Menyukseskan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”.
Narasumber dalam rakor tersebut diantaranya Sekretaris Excekutif TNP2K dengan topik kebijakan TNP2K dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PKH, Deputi Bidang Koordinator Perlindungan Sosial dan perumahan Rakyat dengan tema sinergisitas PKH dengan program-program penanggulangan kemisikinan di Indonesia, Deputi kemiskinan ketenagakerjaan dan UKM dengan topik Prospek PKH dan perencanaan exit strategy. Dan Direktur Jaminan sosial dengan topik yang dibawakan kebijakan kemensos dalam pelaksanaan PKH 2011 dan prospek 2012, dan beberapa pembicara lain.
Lebih lanjut, sahir mengatakan peserta dalam rakor tersebut sebanyak 255 peserta dari Provinsi Aceh, Sumut, SUmbar, Riau, Kepri, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Rencananya acara akan dibuka oleh Menteri Sosial RI pada hari Rabu (20/4) di Ball Room Hotel Harris Batam. Acara akan didominasi dengan diskusi kelompok agar best practise dalam komitmen dan pengalaman empiris Pemda dalam pelaksanaan PKH. Acara akan ditutup kesepakatan umum rakornas PKH wilayah Barat tahun 2011 yang sebelumnya diawali dengan Pleno Rakornas PKH.
Dengan Rakornas tersebut Sahir berharap adanya kesepakatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan akselerasi pelaksanaan PKH dan sekaligus kesepakatan dinas terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan PKH, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta pelaksanaan verifikasi, sharing APBD dan penatausahaan formulir untuk terwujudnya tertib administrasi operasional dan komitmen daerah. (crew_humas/nn)