HUMAS PEMKO BATAM– Menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memutuskan untuk membangun unit sekolah baru (USB) tahun 2019. Keputusan itu diambil mengingat orang tua yang meinginkan anaknya untuk sekolah di sekolah negeri. Hingga sekolah baru selesai dibangun, siswa akan menumpang sementara di sekolah yang sudah ada. Keputusan ini telah disepakati bersama dengan orang tua siswa di Kecamatan Sagulung yang ditemuinya di SDN 019 Sagulung, Kamis (12/7).
Ia mengatakan kebijakan menambah kuota dan rombongan belajar tak cukup menampung calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri yang terlalu banyak. Soal tenaga pengajar, ia mengungkapkan akan memberdayakan guru yang sudah ada termasuk guru pada sekolah dimana sekolah baru tersebut menumpang.
‘Untuk sementara diajar oleh guru sekolah setempat, sekolah baru hanya akan memiliki kepala sekolah baru,” katanya.
Rencananya sekolah baru akan dibangun untuk menampung siswa SD dan SMP di Kecamatan Sagulung dan Sei Beduk yang tidak tertampung. Di sei Beduk akan dibangun SMP Negeri yang lokasi lahannya berada di Kampung Bagan. Untuk di Kecamatan Sagulung akan dibangun SD dan SMP Negeri. Dinas Pendidikan diminta agar dapat mengusulkan sehingga dapat dianggarkan pada tahun 2019 akan datang.
Sebelumnya, Wako juga telah bertemu dengan perwakilan sekolah swasta dan pengurus yayasan se Batam. Ia mengatakan jumlah sekolah swasta lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah negeri dengan perbandingan 60:40. Dengan adanya sekolah swasta ini ia berharap dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan di Kota Batam. Rudi bertemu dengan kepala sekolah swasta didampingi Wakil Wali Kota Amsakar Achmad dan Plt Kepala Disdik Batam Hendri Arulan.
“Anak-anak kita harus sekolah. Kami ingin solusi yang kompherensif,” kata Amsakar membuka pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan ini ia sempat menyampaikan usulan agar sekolah swasta memebebaskan biaya sekolah bagi 20 persen bagi siswa tak mampu yang mendaftar ke sekolah swasta. Usulan ini ditanggapi beragam oleh perwakilan sekolah. Ada yang menerima dengan syarat kran siswa ke sekolah swasta besar alias tidak kekurangan siswa, ada juga yang menolak dengan alasan iuran dari siswa merupakan sumber utama pembiayaan sekolah.(HP)