Beberapa catatan disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat, Helmy Helmiton. Demokrat menyorot mengenai devisitnya RAPBD tahun 2010 dan tidak adanya kenaikan terhadap pajak hiburan. Namun demikian, Fraksi Demokrat memberi apresiasi kepada Pemko Batam khususnya kepada Dinas Pasar, Koperasi dan UKM yang telah mencapai target dalam pengembalian dana bergulir. Hal lain yakni mengenai Dinas Pendidikan Kota Batam yang setiap tahun mengalami persoalan setiap kali penerimaan murid baru. Untuk persoalan kurangnya daya tampung, tidak hanya menjadi sorotan fraksi Demokrat, namun hampir seluruh fraksi di DPRD Kota Batam.
Kemudian dilanjutkan oleh Fraksi PDIP yang disampaikan oleh juru bicaranya Nurianto. Fraksi PDIP dalam catatannya menyampaikan agar Pemko Batam jeli dalam menggali potensi pajak untuk meningkatkan keuangan daerah. Disamping itu perlu dilakukan penekanan anggaran agar tidak terjadi pemborosan. Fraksi Golkar menginginkan agar pembangunan dan penyusunan anggaran disesuaikan dengan RPJMD 2006-2011 dan serta Visi Kota Batam.
Sementara itu dalam catatannya Fraksi PKS menyampaikan agar Pemko dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan. Jika melihat pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang mencapai 7 persen, Fraksi PKS memandang proyeksi PAD Kota Batam masih kecil. Demikian juga dengan Silpa yang mencapai Rp100 miliar masih terbilang cukup besar.
Dilanjutkan oleh Fraksi PKB, memberikan masukan agar Pemko dapat merasionalisasikan belanja pegawai untuk menekan devisit anggaran. Pemko juga diharapkan untuk dapat meningkatkan komponen pelayanan terhadap masyarakat. Fraksi Hanura menginginkan agar APBD Kota Batam pro kepada masyarakat. Fraksi PPP Plus melalui juru bicaranya Irwansyah mengatakan bahwa PAD Kota Batam mengalami peningkatan namun pada sisi dana perimbangan mengalami penurunan 1 persen. Fraksi PPP Plus juga menyorot tentang kesiapan aparatur, karena dibutuhkan SDM yang handal. Sama seperti Fraksi lainnya, PPP Plus juga menyorot tentang persoalan kekurangan daya tampung setiap tahun ajaran baru. Pandangan akhir fraksi ditutup oleh Fraksi Peduli Keadilan Nasional (PKN). Fraksi ini dalam pandangan akhirnya menyampaikan agar APBD Kota Batam mengedepankan transparansi dan Akuntabilitas.
Menanggapi pandangan akhir fraksi ini, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan akan memberikan jawaban dalam siding paripurna hari ini. Sebelumnya, proyeksi target pendapatan daerah Kota Batam tahun 2010 Rp1,006,855,286,983.00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp155,584,747,361.00, Dana Perimbangan sebesar Rp717,758,018,489.00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp32,509,231,775.00 serta Pembiayaan sebesar Rp101,003,289,358.00. Proyeksi target pendapatan daerah Kota Batam tersebut disampaikan oleh Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan pada sidang paripurna di DPRD Kota Batam, Kamis (26/11) dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Kota Batam Tentang RAPBD tahun 2010.
(crew_humas/dv)