Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam menyerahkan bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Penyerahan bantuan dilaksanakan dalam acara Anjangsana Walikota Batam di Panti Asuhan At-Taqwa Perumahan Seruni Batam Centre, Kamis (24/8).
Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan anjangsana ini merupakan rangkaian Kegiatan HUT RI. Dan menjadi agenda rutin Pemko Batam.
"Bantuan sosial ini tidak hilang. Karena janji saya terutama kepada anak yatim piatu. Maka harus dianggarkan setiap tahun," kata Rudi.
Kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos), Rudi meminta agar mengganti bantuan sosial berupa uang tunai menjadi bahan pokok untuk panti asuhan. Karena pemerintah pusat membatasi pemberian bantuan sosial, tidak boleh setiap tahun.
"Saya sudah sampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, supaya dianggarkan di 2018. Jadi sekarang panti data semua, supaya betul-betul dapat," kata dia.
Sedangkan kepada pengurus panti asuhan, Rudi titip untuk memberikan data sesuai kondisi terkini. Bila ada perubahan jumlah atau nama anak asuh, agar dilaporkan ke dinas terkait.
"Supaya bantuan jalan terus, buka data sebenar-benarnya ke Dinsos. Contoh ada anak yang sudah keluar, sehingga berkurang, laporkan juga. Jangan sampai dibilang data fiktif karena nama ada, anaknya tak ada. Tidak boleh dimanipulasi satu rupiah pun," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Hasyimah mengatakan ada 28 LKSA yang dibantu pemerintah tahun ini. Awalnya 31 yang mengajukan proposal bansos, namun tiga LKSA dinyatakan gugur administrasi dan verifikasi.
Kemudian juga ada bantuan untuk tiga LKS Jompo serta 300 lansia. Bantuan bagi lansia berupa kebutuhan dasar.
"Kita juga ada kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial disabilitas untuk 20 difabel, yang hari ini diwakili tiga orang penyandang disabilitas," kata istri Anggota DPR RI, Nyat Kadir ini.
Dinas yang dipimpinnya juga memberikan insentif kepada 12 tenaga kerja sosial kecamatan. Serta insentif untuk 13 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Insentif diberikan untuk masa tujuh bulan.
Selain itu juga ada insentif bagi 72 taruna siaga bencana (Tagana), 53 pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH), dan tiga pekerja sosial. Masing-masing menerima insentif untuk jangka waktu delapan bulan.
Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Kepri, Nyat Kadir mengatakan pemerintah pusat saat ini memberikan perhatian khusus untuk bantuan pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang disiapkan pun lebih banyak bahkan hingga dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
"Naiknya sampai 100 persen. Kalau tahun lalu Rp 17 triliun. Tahun ini Rp 34 triliun," kata dia.