Wako dan Wawako Batam Ikuti Raker Pemerintah Tahun 2016

MEDIA CENTER BATAM - JAKARTA - Walikota Batam, H M Rudi dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 dengan gubernur seluruh Indonesia serta wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota hasil pilkada serentak, di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/4).

Menurut Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Ardiwinata agenda Raker tersebut adalah pengarahan dari Presiden dan Wakil Presiden RI dalam rangka menyinergikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. 

"Dalam Raker tersebut akan dihadiri sebanyak 269 kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak tahun 2015",imbuhnya.

Dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla (JK)mengatakan nilai APBN dan APBD terus meningkat setiap tahunnya, namun pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan.

"Artinya dana dibelanjakan tidak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi lebih untuk belanja operasional," katanya.

JK menambahkan, pengalaman tersebut  ditemuinya pada saat berkunjung ke daerah kabupaten terpencil. Di daerah tersebut, anggaran operasional sangat besar sehingga menghambat pertumbuhann ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam amanatnya meminta agar dana APBD digunakan untuk kegiatan produktif sehingga berdampak positif kepada perekonomian daerah.

"Anggaran sudah naik empat kali tapi kapasitas produksi tidak naik, ini karena seperti disampaikan Wapres, dana habis untuk belanja operasional, belanja rutin, belanja barang, habis di situ," jelas Presiden Jokowi.

Ke depan, Presiden meminta agar belanja-belanja operasional seperti dana perjalanan dinas, biaya rapat dan seminar dikurangi, sedangkan belanja barang yang tidak prioritas agar dihapus. 

Sementara, belanja modal yang tidak perlu seperti kendaraan dinas agar ditunda. "Kalau yang ada masih bagus, kita pakai dulu, jangan mentang-mentang bupati, wali kota baru, terus beli mobil baru," kata Presiden. 

Presiden pun berpesan kepada kepala daerah untuk tidak menyerahkan pengelolaan anggaran kepada bawahan. "Jangan serahkan ke kepala dinas, nanti yang terjadi rutinitas, jangan money follow function, tapi harus money follow program," katanya.

Ia mencontohkan jika nilai APBD Rp 200 miliar, maka alokasi untuk kegiatan prioritas sebesar Rp150 miliar agar hasilnya kelihatan.

"Kalau diecer-ecer nanti enggak kelihatan hasilnya, sekarang money follow program," tambahnya.

Terakhir, Jokowi juga meminta agar pejabat daerah menghindari realisasi anggaran pada pertengahan tahun bahkan pada September dan Oktober. "Jangan yang lama diteruskan, September, Oktober pas hujan datang malah membangun. Kenapa tidak mulai Maret. Jangan terkena arus birokrasi kita," tuturnya.