Media Center Batam - Tim teknis Badan Pengusahaan (BP) Batam menunggu Surat Keputusan untuk mulai bekerja. Anggota Tim Teknis yang ditunjuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Taba Iskandar mengatakan tugas tim teknis adalah membantu Dewan Kawasan dalam pelaksanaan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam.
"Pastinya membantu DK untuk beri masukan, saran, berkaitan dengan pelaksanaan KPBPB Batam. Dan kepada BP Batam kami melakukan supervisi. Jadi posisi kami itu di tengah-tengah," kata Taba, usai musrenbang tingkat Kota Batam di Hotel Vista, Selasa (5/4).
Menurutnya, meski anggota tim teknis dari daerah hanya tiga dari 12 orang, sudah cukup untuk mempresentasikan keinginan dan kebutuhan daerah.
"Lebih dari cukup itu. Ngapain rame-rame," ujarnya.
Tugas tim teknis nantinya antara lain membahas terkait remunerasi atau penggajian unsur pimpinan BP Batam. Karena sebagai pimpinan BP Batam yang tugasnya cukup besar maka tak bisa disamakan dengan gaji pegawai pemerintah umumnya.
"Akan ada reformasi terhadap sistem penggajian karena tidak mungkin pimpinan instansi besar seperti BP Batam sama dengan PNS. Paling tidak sama dengan Direktur BUMN. Termasuk deputinya," ungkap Taba.
Tim teknis juga akan membahas tentang kepegawaian. Menurut Taba, jumlah pegawai di BP Batam tidak boleh terlalu gendut.
"Mungkin ada reformasi birokrasi untuk jajaran ke bawahnya. Yang PNS, ada Pemprov, Pemko, gampang. Yang non PNS dilihat dulu apakah masih dibutuhkan apa tidak perlu. Itu kan harus ada analisa jabatan dan bobot pekerjaannya dulu," sebutnya.
Taba mengatakan Selasa malam ini akan diadakan rapat DK bersama tim teknis BP Batam. Agenda rapatnya antara lain tentang penetapan kepala, wakil, dan lima deputi BP Batam.
"Insya Allah tujuh nama itu, tidak berubah, karena hasil rapat. Nama-nama itu sudah mendekati finish," kata dia.
Adapun nama Kepala BP Batam yang diusulkan ke Presiden RI yaitu Hatanto. Sementara Wakil Kepalanya adalah Agus Tjahajana, serta lima deputi Soepono, Junino Jahja, R.C Eko Santo, Purba Robert Mangapul Sianipar, dan Gusmardi Bustami.
Ia meminta pengusaha tidak perlu khawatir dengan reposisi BP Batam ini. Free trade zone yang berlaku sekarang tidak akan diganggu. Kawasan ekonomi khusus yang dibentuk baru juga tidak akan berhimpitan lagi dengan kewenangan Pemerintah Kota Batam.
"Yang sudah eksis tidak diganggu gugat," tegas Taba.