Media Center Batam - Dua bulan terakhir masyarakat Belakangpadang sudah menikmati air langsung minum dari instalasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Sebanyak 525 sambungan sudah teraliri air dari sistem pengolahan air laut menjadi air tawar tersebut.
"Kapasitas produksi dari dua alat yang ada ini 5 liter per detik. Saat ini masih tahap ujicoba," kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Suhar di Belakangpadang beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan selama masa ujicoba ini masyarakat belum dibebankan biaya. Penerapan tarif menunggu keputusan Walikota Batam.
Adapun usulan dari Dinas yaitu Rp 20.500 per kubik. Angka tersebut sudah termasuk subsidi Rp 4.000 per kubik. Nilai ini lebih murah bila dibandingkan harga air yang biasa dibeli masyarakat, Rp 15 ribu per drum.
"Ini lebih praktis karena warga tak perlu angkut-angkut air. Buka keran, air mengalir," ujarnya.
Suhar akui awalnya agak sulit meyakinkan masyarakat untuk konsumsi air dari SWRO tersebut. Namun setelah banyak respon positif dari warga yang sudah mencoba, akhirnya semakin banyak peminat air penyulingan ini.
Apalagi air dari SWRO ini sudah bisa langsung diminum dari keran karena memiliki pH 7-8. Selain itu instalasinya pun berbeda dengan jaringan pipa air biasa, sehingga terjamin higienisnya.
"Saat ini yang antre sudah ada 800-an. Target kita hingga akhir tahun, bisa aliri ke 750 sambungan," kata dia.
Di lain kesempatan, Suhar mengatakan Batam membutuhkan setidaknya 15 SWRO untuk penuhi kebutuhan air bersih di pulau penyangga (hinterland). Satu SWRO tipe kecil membutuhkan biaya Rp 6 miliar, sudah termasuk biaya penyambungan pipa ke rumah warga. Tipe kecil ini berkapasitas 1 liter per detik dan bisa mengaliri 50-100 sambungan rumah.
Karena anggaran yang cukup besar, ia akan coba mengajukan ke pemerintah pusat. Seperti pembangunan SWRO Belakangpadang yang dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Tahun depan kita akan coba ajukan untuk Pulau Lengkang. Pulau lain seperti Pulau Seraya, dan pulau lainnya bertahap akan kami coba kerjakan," ujarnya.
Suhar mengatakan pemerintah menargetkan hingga 2021 sebanyak 41 persen wilayah pulau penyangga sudah teraliri air bersih.