Media Center Batam - Rapat koordinasi teknis pengarusutamaan gender (PUG) di Hotel Harmoni One Batam Centre, Senin-Rabu (10-12/4) menghasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya melakukan sosialisasi dan advokasi PUG dan Anggaran Responsif Gender bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kemudian penguatan kerangka regulasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) yang lebih komperhensif. Selanjutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pelaksanaan PPRG, pengintergrasian gender dalam perencanaan dan penganggaran, pengintegerasian isu gender dalam program atau kegiatan dan kebijakan daerah.
"Terutama penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), pengentasan kemiskinan, dan penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak, serta penghapusan perdagangan orang," kata Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Niken Kiswandari.
Niken mengatakan pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan khususnya PUG tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, perlu bermitra dengan lintas sektor baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, maupun dunia usaha.
Organisasi tersebut masing-masing memiliki jejaring yang menjangkau hingga wilayah akar rumput. Sehingga akan menjadi mitra yang strategis pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah adalah dengan adanya PPRG yang selaras dengan kebijakan serta program pemerintah daerah. Untuk itu, para peserta dilibatkan secara aktif dalam memetakan adaptasi regulasi PPRG di daerah serta ragam masalah dan kendala yang muncul," ujarnya.
Menurutnya pelaksanaan pengarusutamaan gender bukan hanya pada hulu, melainkan hingga hilir. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan para pemangku kepentingan dapat saling membantu, bersinergi, profesional dan terpadu. Sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, serta kesenjangan ekonomi, tidak lagi terjadi di Indonesia.
"Ini diawali dengan implementasi rekomendasi dan langkah konkrit di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota," kata dia.