Media Center Batam - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam tengah mengkaji kebutuhan lahan pemerintah untuk kepentingan masyarakat dalam kurun waktu 50 tahun ke depan. Dalam kajian itu, semua akan dimasukkan, baik fasilitas sosial, fasiltas umum, perkantoran, kawasan terbuka hijau dan lain sebagainya.
Kepastian tersebut disampaikan Walikota Batam HM Rudi. Katanya, sebagai pemerintah, tentu tidak dimungkinkan untuk membeli lahan dari BP Batam sebagai pemilik otoritas pengalokasian lahan. Apalagi bakal diterapkan peruntukan menggunakan sistem lelang.
"Kalau kita tidak ikut lelang. Kita siapkan kebutuhan pemerintah untuk 50 tahun ke depan, kita tembuskan ke Dewan Kawasan, Menteri Keuangan dan Presiden. Ini kebutuhan daerah. Sekarang Bappeda lagi persiapkan itu semua," ujar Rudi, Senin (29/8).
Permintaan itu penting dilakukan mengingat keterbatasan lahan di Pulau Batam. Sementara permintaan untuk tiga tahun ke depan sudah ada. Ia pun berharap, itu dapat segera direaliasasikan oleh BP Batam.
"Jangan kita ajukan sekarang, tiga tahun ke depan baru ada. Kan sudah berubah semua,"katanya.
Katanya, kebutuhan lahan harus dipersiapkan, sebab pemerintah daerah tidak mungkin dibubarkan. Persoalan masyarakat harus segera tertangani, karena itu pertimbangan utama dalam persiapan itu adalah pertumbuhan penduduk.
"Saya persiapkan untuk penganti saya. Bagaimana Batam ini dapat lebih baik,"ujarnya.