Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam akan menyurati Gubernur Kepulauan Riau terkait kenaikan tarif listrik. Surat ini berisikan aspirasi masyarakat yang meminta penerapan tarif listrik Batam ditangguhkan sampai akhir Ramadhan.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan penyampaian aspirasi telah disepakati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dalam rapat, Rabu (17/5).
"FKPD sepakat untuk surati Gubernur. Intinya follow up aspirasi terbuka masyarakat. Usulannya yaitu agar selama Ramadhan untuk sementara kenaikan angka PLN dapat ditahan sampai ada keputusan berikutnya," kata Amsakar.
Surat langsung dibuat setelah rapat FKPD selesai. Dan ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota Batam. Surat ini rencananya dikirim ke Gubernur Kepri esok hari.
Amsakar menjelaskan pada aksi penyampaian aspirasi masyarakat, sehari sebelumnya, ia ditanya komitmen pemerintah terkait tarif listrik. Di hadapan masyarakat, Amsakar menyampaikan bahwa pendirian Pemerintah Kota Batam sejak awal sudah sangat jelas. Yaitu meminta angka kenaikan tarif yang telah ditetapkan agar dikaji ulang.
"Secara formal sudah disampaikan melalui surat kepada Pak Gubernur. Pada pembahasan kedua, kami minta PLN beri data. Tapi sampai saat ini kita tidak dapat data itu. Bagaimana kita mau membahas kalau data pijakannya kita tidak punya," kata dia.