Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam akan menganggarkan Rp 1,2 miliar dana Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di tahun depan. Tahun ini tiap kelurahan menerima Rp 1 miliar untuk pembangunan infrastruktur.
"Tahun depan kita berencana menaikkan dana PIK menjadi Rp 1,2 miliar. Dana itu bisa digunakan untuk membangun jalan lingkungan, balai pertemuan," kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan Belakangpadang, Kamis (9/3).
Amsakar mengatakan bila satu kelurahan membutuhkan tidak sampai Rp 1 miliar, maka dana tersebut bisa dialihkan ke kelurahan lain di kecamatan yang sama. Ia mencontohkan Kelurahan Sukajadi yang sebagian besar infrastrukturnya sudah bagus, maka dana PIK nya bisa dialihkan ke kelurahan lain. Pengalihannya bisa dipilih berdasarkan skala prioritas yang ditentukan bersama kecamatan.
Pengajuan kegiatan PIK ini, kata Amsakar, harus sudah masuk dalam musrenbang tingkat kelurahan. Artinya tidak ada kegiatan yang diselipkan setelah musrenbang selesai.
"Jangan seperti jaman jahiliyah dulu. Kalau masih punya usulan, mohon maaf, untuk sementara yang sudah ada di dokumen ini dulu. Karena rencana pembangunan kita harus terukur. Tidak mungkin muncul di tengah-tengah. Kecuali pokok pikiran DPRD, tapi itu juga dipertemukan di Forum OPD," kata dia.
Ia mengatakan model musrenbang saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Dulu, kata dia, sistem musrenbang ini seperti acara kontes di televisi. Kegiatan yang paling banyak di-SMS itu yang dilaksanakan pembangunannya. Hal-hal seperti ini tidak berlaku lagi dengan diterapkannya musrenbang elektronik (e-musrenbang).
"Sekarang kita harus buat prioritas, penting, dan bernilai tambah bagi kita. Pilihlah proyek yang memiliki nilai tambah. Kalau tidak ada nilai tambahnya, tahun depan saja lagi. Di kecamatan ini kita lakukan seleksi mana yang urgent," ujarnya.
Penetapan prioritas ini penting mengingat anggaran yang ada terbatas. Tahun 2017 ini, APBD Kota Batam diproyeksikan sebesar Rp 2,53 triliun. Sebanyak 30 persen sudah diplot untuk pembangunan infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, 35 persen operasional perkantoran. Sisa 5 persen itulah yang dapat dibagi untuk kegiatan lainnya.
"Muncul di persepsi kita, penat musrenbang, hasil tidak jelas. Padahal porsi anggarannya sudah seperti itu. Itu yang mau kita bagi," kata Amsakar.
Terkait prioritas kegiatan di kawasan penyangga (hinterland), Pemko Batam fokus pada peningkatan aksesibilitas masyarakat. Terutama angkutan kapal untuk kepentingan pendidikan.