Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam melakukan audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan Djalil. Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR, Rabu (8/2), ini dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin.
Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka pemantapan dan sinkronisasi rencana kerja Pemko Batam khususnya berkaitan dengan aspek tata ruang dan pertanahan.
Di hadapan menteri ATR, Amsakar memaparkan kondisi terkini terkait permasalah
pertanahan yang ada di Batam. Di antaranya meminta kepada Kementerian ATR untuk
dapat memproses pelepasan Hak Pengelolaan atas tanah yang diperuntukkan sebagai
fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), pemerintahan, pendidikan,
kesehatan, jalan dan lainnya. Harapan selanjutnya diterbitkan Hak Pakai
instansi pemerintah atas nama Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau atau Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
"Pemko
Batam membutuhkan dukungan Kementerian ATR untuk dapat memproses pendaftaran
Hak Pengelolaan serta mendorong BP Batam agar dapat segera menyelesaikan
dokumen pengalokasian lahan atas tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan
oleh Pemerintah Kota Batam, sehingga dapat diproses penerbitan Hak Pakai
atas nama Pemerintah Kota Batam," ujarnya.
Ia mengatakan, merujuk pada RPJM Kota Batam dalam 5 tahun ke depan Pemko Batam
membutuhkan tanah untuk persiapan rencana pemekaran kecamatan dan dibutuhkan
dukungan dari BP Batam dan Kementerian ATR untuk menjamin ketersediaan lahan
dan pendaftaran hak atas tanahnya. Lahan itu nantinya akan dialokasikan untuk
pembangunan kantor camat, lurah, polsek, puskesmas, sekolah serta fasum fasos
lainnya.
Selain permasalahan tersebut juga dilaporkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN
mengenai kawasan Rempang, Galang dan Galang Baru juga terkait tata ruang Kota
Batam. Laporan dipaparkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Pembangunan Kota Batam, Wan Darussalam. Disebutkan bahwa Pemko
Batam saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah.
Menjawab hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan permasalahan Batam sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Bahkan Presiden Jokowi telah berkali-kali melakukan rapat kabinet terkait pengembangan dan meningkatkan daya saing Batam.
"Presiden
Jokowi menaruh perhatian besar terhadap Batam", ujarnya.
Terkait permasalahan yang dilaporkan oleh Pemko pada kegiatan audiensi ini,
Sofyan Djalil akan membahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator
Perekenomian yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan. Ia berharap dalam
dua minggu ke depan bersama jajaran Kementerian ATR dan Kementerian terkait
dengan lahan akan datang ke Batam guna mendudukkan masalah ini.
"Siang ini saya ada rapat dengan Pak Menko dan akan saya laporkan hal ini. Dua minggu lagi mudah-mudahan kami bisa ke Batam untuk membahas dan mengurai masalah ini," kata dia.