Media Center Batam - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mengajukan renovasi rumah tidak layak huni untuk suku laut di Pulau Bertam. Pelaksana Tugas Kepala Dinsospemas, Hasyimah mengatakan ada 28 kepala keluarga dari suku laut di pulau tersebut.
"Jadi kita ajukan untuk 200 rumah ke Kementerian Sosial tahun ini. Berapapun yang didapat, kita prioritaskan untuk suku laut," ujarnya di Batam Centre, Rabu (1/3).
Hasyimah mengatakan suku laut menjadi prioritas karena kondisi tempat tinggal mereka kurang layak. Dan sifatnya tidak bisa bertahap karena akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka.
"Di Pulau Bertam itu ada 28 KK. Dan itu kalau bantu satu, semua harus dapat. Kalau dapatnya lebih, sisanya baru kita berikan ke daerah lain," ujarnya.
Menurut Hasyimah usulan ini baru dimasukkan di awal tahun 2017. Sehingga harapannya bisa terwujud di anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP). Atau selambat-lambatnya di APBN 2018 mendatang.
Bantuan renovasi rumah ini kata Hasyimah, berbeda dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Pada program rehabilitasi RTLH besar bantuan mencapai Rp 22 juta. Sementara pada program ini, tiap rumah hanya mendapat Rp 10 juta untuk renovasi.
Adapun jumlah RTLH yang akan direhabilitasi di tahun 2017 ini sebanyak 100 rumah. Sehingga total anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Batam adalah sebesar Rp 2,2 miliar.
"Kalau untuk RTLH ini bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang, tapi bahan bangunan," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdako Batam, Ardiwinata di lain waktu.