Media Center Batam - Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Arifin Nasir berharap guru honorer bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pasca dicabutnya moratorium penerimaan CPNS tahun depan. Harapan ini sudah ia sampaikan ke Gubernur Kepri dan meminta untuk disampaikan ke Presiden.
"Kita sudah sampaikan ke Gubernur, agar CPNS yang diberikan kesempatan adalah mereka yang sudah melaksanakan pengabdian sebagai guru honor. Karena mereka sudah mengabdi 5-8 tahun. Kasihan kalau tidak diberi kesempatan," kata Arifin di Sekupang, Rabu (13/12).
Menurutnya saat ini ada 2.600 orang guru honor yang digaji dari APBD Kepri. Sedangkan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara sebanyak 2.500 orang.
Dari jumlah 2.600 guru honor tersebut, ia berharap 500 orang bisa diangkat menjadi CPNS. Tapi kalau pun tidak sebanyak itu, ia berharap minimal bisa diakomodir 100 guru.
"Kalau dapat 500 orang bagus. Kalau 100 orang saja diangkat jadi CPNS, itu sudah bagus. Minimal 100, kalau bisa di-CPNS-kan prestasi luar biasa. Kalau tidak kita akan sulit membangun pendidikan di Kepri," ujarnya.
Arifin mengatakan dengan jumlah 5.000-an guru honor dan ASN tersebut, Kepri masih kekurangan guru tingkat SMA sederajat. Kekurangan terjadi khususnya untuk daerah-daerah di Natuna, Anambas, dan Lingga (NAL).
"Daerah hinterland kita masih banyak kekurangan guru. Seperti di Belakangpadang (Batam), Dabo (Lingga), Kundur (Karimun), Natuna, Anambas," kata dia.
Kekurangan ini akan lebih besar karena Pemerintah Provinsi Kepri akan menambah tiga sekolah baru. Yakni dua SMA di Batam dan satu SMK di Karimun. Kebutuhan gurunya mencapai 150 orang.
"Paling kurang di NAL. Sangat terasa kekurangan guru. Di Natuna ada SMK kita, sangat kekurangan guru. Desember ini ada penempatan baru, kita ajukan ke pemerintah untuk menmabah guru honor tadi. Banyak yang sudah masukin permohonan jadi guru, ada kisaran 200 orang. Kalau uang tidak ada, saya tidak mau bangun sekolah baru lagi," tambahnya.