Media Center Batam - Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (TPID) Kepri memperkirakan Januari 2017 Kepri akan kembali catatkan inflasi. Perkiraan ini berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan inflasi terkini.
Sekretaris II TPID Kepri, Eko Waluyo Purwoko melalui siaran pers mengatakan ada beberapa resiko inflasi ke depan yang perlu dicermati. Pertama, potensi inflasi komoditas volatile food akibat curah hujan tinggi di awal tahun.
"Potensi banjir di Jakarta dan Jawa yang seringkali terjadi pada awal tahun juga dapat menghambat distribusi barang ke Kepri," ujarnya, Rabu (4/1).
Hal lain yang perlu dicermati adalah peningkatan permintaan atau konsumsi menjelang tahun baru imlek yang dirayakan akhir Januari. Musim angin utara yang masih berlanjut pada awal tahun juga berpotensi membatasi aktivitas nelayan sehingga memicu kenaikan harga ikan segar.
Pemerintah perlu melakukan langkah pengendalian inflasi dengan fokus pada mitigasi resiko. Serta melanjutkan program ketahanan pangan dan upaya perbaikan tata niaga.
Beberapa rekomendasi yang TPID berikan yaitu tingkatkan koordinasi dengan pengelola pelabuhan dan asosiasi dalam jadwal kerja bongkar muat. Hal ini bertujuan untuk memperlancar bongkar muat komoditas bahan pokok.
"Kemudian melakukan sinkronisasi program kerja SKPD dengan roadmap pengendalian inflasi. Rekomendasi selanjutnya yaitu meningkatkan intensitas gerakan sentuh tanah dan sentuh air atau bercocok tanam di polibag dan hidroponik melalui kecamatan-kecamatan, dan dipantau secara aktif," ujarnya.
Rekomendasi lainnya yakni melanjutkan upaya perbaikan jalur distribusi dan infrastruktur daerah untuk memperbaiki rantai distribusi. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran APBD untuk pengembangan pertanian komoditas utama penyumbang inflasi. Misalnya dengan mengembangkan bibit cabai merah yang tahan terhadap iklim ekstrem di Kepri.