Audit BPKP Terhadap BP Batam Sudah Setengah Jalan

Media Center Batam - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI diminta mengaudit Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam dua aspek. Pertama dari sisi keuangan, dan kedua dari aspek operasional.
Kepala BPKP RI, Ardan Adiperdana mengatakan aspek ketiga yang diaudit yaitu dari sisi legal. Dan untuk aspek legal ini auditnya dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
"Tujuan auditnya yaitu dalam rangka penataan BP Batam ke depan. Hasil sementara, yaitu potret kondisi yang ada, bagaimana masalah keuangan, operasional, dan legalnya," kata Ardan di Batam, Senin (31/5).
Ardan mengatakan saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait. Masuk di dalamnya Pemerintah Kota Batam, Badan Pertanahan Nasional, dan sebagainya. Dan informasi yang dikumpulkan juga termasuk di dalamnya masalah lahan.
Hingga saat ini, proses audit oleh BPKP sudah berjalan 50 persen atau setengah dari target. Namun ia mengaku tidak dibenarkan untuk sampaikan ke media hasil audit tersebut.
"Kami belum bisa ekspos karena amanat Menko begitu. BPKP diminta laporkan ke Menko dulu. Kebijakan bagaimana selanjutnya, itu dari Kemenko," ujarnya.
Laporan hasil audit ini, kata Ardan, akan disampaikan ke Menko Perekonomian pada 1 Juli mendatang.
Ia mengaku tidak terlalu kesulitan dalam mengumpulkan informasi untuk audit. Karena semua pihak termasuk Pemko dan BP Batam sangat mendukung prosesnya.
"Selama ini alhamdulillah lancar proses auditnya. Karena Walikota dan Kepala BP juga sama-sama ingin melakukan yang terbaik untuk Batam," kata Ardan.