Media Center Batam - Aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan dilakukan pada 2 Desember (212) mendatang. Aksi berupa doa dan dzikir bersama ini akan dipusatkan di Jakarta, namun juga perlu diantisipasasi disetiap daerah, khususnya kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan momen itu, termasuk di Provinsi Kepri.
Jajaran pengamanan, baik Polisi maupun TNI sudah bersiap dengan segala kemungkinan itu. Pada Selasa (29/11), Polda Kepri menyelenggarakan gelar pasukan.
"Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan personel pengamanan dan kelengkapan sarana prasarana Polri, TNI, dan pemerintahan sebelum pengamanan unjuk rasa 2 Desember 2016," kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian usai gelar pasukan di Lapangan Engku Putri Batam.
Langkah ini, sebagai upaya memberikan pelayanan dan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Katanya, Kepri saat ini diakui sangat kondusif. Diharapkan jangan ada pihak yang bertindak diluar jalur hukum.
"Aksi doa bersamanya di Jakarta kan. Di Batam khususnya, sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin aksi. Hanya, kawan-kawan buruh tapi tuntutannya beda,"terangnya.
Acara gelar pasukan pengamanan juga dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kajati Kepri, Danrem 033/Wira Pratama, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danlanud Tanjungpinang, unsur pimpinan daerah Provinsi Kepri, pejabat instansi sipil, TNI dan Polri se-Provinsi Kepulauan Riau dan unsur FKPD kota Batam.
"Kami berharap unjuk rasa rekan-rekan buruh ini dapat dilaksanakan dengan tertib seperti sebelum-sebelumnya agar kondusivitas kamtibmas di Batam dan Kepri pada umumnya tetap terjaga dengan baik. Tapi kami juga meminta, ditunda dulu," kata dia.
Ia meminta seluruh pihak untuk menjaga soliditas dan sinergitas TNI, Polri dan instansi terkait, tanamkan kesadaran diri bahwa profesi pengamanan merupakan wujud pengabdian yang mulia kepada masyarakat, bangsa dan negara.
"Tingkatkan deteksi dini dan inventarisir permasalahan sekecil apapun di lapangan, laksanakan pendekatan humanis saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan laksanakan tugas dengan profesional dan proporsional. Hindari sikap dan tindakan yang tidak mencerminkan karakter dan jati diri sebagai sosok pelayan dan abdi masyarakat," kata dia.