Website Bagian Humas Setdako Batam » Good Governance

2011, Seluruh Paket Dilelang Melalui LPSE

Administrator — Mon, 21 Jun 2010 11:24:04 +0000

BATAM- Terhitung tahun 2009 lalu, Pemerintah Kota Batam telah melakukan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Pada tahun 2009, jumlah paket yang dilelang melalui LPSE sebanyak 100 paket dan ditahun 2010 mengalami peningkatan yakni 202 paket. Dengan demikian total paket yang dilelang melalui LPSE sebanyak 302 paket selama tahun 2009-2010. Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri mengatakan, pengadaan lelang secara elektronik di lingkungan Pemko Batam baru 75 persen, sisanya 25 persen yang merupakan kegiatan consultan masih dilakukan secara manual. Selama dua tahun pelaksanaan LPSE tersebut, Pemko Batam terus menyiapkan aplikasi sehingga pada tahun 2011 mendatang seluruh proyek di lingkungan Pemko Batam pelelangannya sudah memakai sistem elektronik.

“Pada tahun 2009 ada 100 paket yang kita lelang melalui LPSE. Sebanyak 32 paket dengan anggaran diatas Rp1 miliar dengan pagu anggaran Rp77,991 miliar dan 68 paket dibawah Rp1 miliar dengan pagu anggaran Rp22,525 miliar,” jelas Yusfa.

Pada tahun 2010, jumlah paket yang dilelang sebanyak 202 paket dengan jumlah pagu anggaran Rp127,521 miliar. Sementara paket pengadaan selesai 128 dengan nilai Rp106.158 miliar. Melalui data yang diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini terdapat selisih atau efisiensi sebesar Rp21,363 miliar atau 16,75 persen dengan menggunakan sistim lelang elektronik tersebut. Pada tahun 2010 ini jumlah penyedia yang terdaftar sebanyak 442 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya berjumlah 284.

“Dari data yang tercatat pada LKPP terdapat 47 intansi yang telah menerapkan sistem lelang secara elektronik. Yakni lembaga DPR, satu Institut, tujuh kabupaten, tiga kementrian, 13 kota, satu Politeknik, Polri, 17 provinsi dan tiga universitas,” katanya.

Diantaranya proyek yang dilelang melalui LPSE pada tahun 2010 yakni, pengadaan kendaraan dinas ambulance, pengadaan kendaraan dinas roda dua, pengadaan kendaraan dinas 2700 CC, pengadaan kendaraan dinas 1500 CC, rehabilitasi pelantar di Pulau Air Saga, pembangunan batu miring di Pulau Mubut, Pulau Sembur, Pulau Nguan dan Pulau Air Saga. Pengadaan kendaraan dinas mini bus 1300 CC, pembangunan RKB dan pembangunan Sekolah Baru.

(crew_humas/dv)

Reformasi Birokrasi Untuk Perbaiki Kinerja Wujudkan ‘Good Governance’

Administrator — Thu, 03 Jun 2010 06:50:45 +0000

BATAM – Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan menuntut dikembangkannya model dan kreasi penerapan budaya kerja bagi jajaran aparatur negara, sehingga bisa mengubah pola pikir (mind set) mereka, dan pada gilirannya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi tersebut Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdako Batam mengadakan Workshop Pengembangan Budaya Kerja Aparatur, Kamis (3/6) di lantai 4 kantor Walikota Batam.
Asisten Administrasi Umum Maaz Ismail dalam sambutannya dan sekaligus membuka workshop tersebut mengatakan bahwa mengubah mind set dan culture set (budaya kerja) adalah penting, karena lembaga birokrasi adalah suat bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur. Dimana struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan. Sedangkan kultur mengandung nilai-nilai dari sistem dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya. Maaz berharap setelah workshop tersebut para peserta dapat mendedikasikan dirinya untuk mendinamisir pengembangan budaya kerja di instansi masing-masing.

Sementara Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana, Amzakar selaku panitia mengatakan bahwa tujuan dari workshop tersebut adalah memperbaiki sikap dan perilaku birokrasi dalam mewujudkan clean government dan good governance. Dimana clean goverment dan good governance tidak akan berhasil tanpa disertai dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Workshop diikuti oleh kurang lebih 50 orang yang terdiri dari kepala dinas, badan, kantor, bagian dan camat se-Kota Batam.

Amzakar menambahkan para peserta workshop tersebut langsung diminta membuat rencana kerja sesuai dengan materi yang telah diberikan. Workshop itu sendiri merupakan kerjasama Pemerintah Kota Batam dan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatu Dra. Dini Saraswati, MAP dalam kesempatan tersebut sebagai pembicara dengan materi pengembangan budaya kerja aparatur negara.
Alur kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI menurut Dini mulai dari reformasi birokrasi sehingga tercapai good governance dan clean goverment dengan pengembangan budaya kerja aparatur negara melalui penerapan prinsip transparansi, kepastian hukum, partisipasi dan akuntabilitas dengan terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Dini mengatakan sasaran workshop adalah meningkatkan kinerja aparatur negara pada akhirnya dapat memperbaiki citra aparatur negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Selain sikap dan cara kerja berdasarkan nilai-nilai, budaya kerja dapat dibangun melalui perubahan pola pikir, diataranya pertama, dari sikap penguasa menjadi sikap pelayan kepada masyarakat. Kedua dari berpikir mempunyai wewenang menjadi berpikir mempunyai peranan. Ketiga dari berpikir telah menghasilkan kinerja output menjadi apa kinerja outcome (manfaat) dari kinerja output yang telah dicapai. Keempat dari berpikir hanya berkaitan di dalam organisasi menjadi sekaligus di dalam dan di luar organisasi. Dan terakhir dari berpikir telah memegang jabatan menjadi apakah amanah sebagai pemegang jabatan telah dilaksanakan”, tutup Dini.

(*humas_crew/nn)

Batam Jadi Pilot Project Pelaksanaan SKCK Secara Oline

Administrator — Fri, 19 Mar 2010 06:59:47 +0000

BATAM- Ke depan masyarakat Batam akan memperoleh kemudahan untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolsian (SKCK) di Poltabes Barelang. Rencananya, pada April mendatang pengurusan SKCK dilakukan secara online sehingga masyarakat tidak perlu membawa berkas-berkas. Jika pengurusan SKCK telah dilakukan secara online, maka masyarakat tidak perlu lagi melampirkan pas foto, kartu keluarga serta kartu pencari kerja. Penerapan sistem online ini bekerjasama antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Poltabes Barelang.

Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika mengungkapkan, SKCK online ini sangat bermamfaat bagi masyarakat. Karena selain memangkas birokrasi juga menghemat waktu pengurusan. Rencana kerjsama SKCK online ini, menurutnya telah dijajaki sejak Kapoltabes Barelang di jabat oleh Kombes Slamet Riyanto. Dan pengurusan SKCK Online ini dapat dimulai pada minggu pertama bulan April 2010.

Disamping itu, pengurusan SKCK Online pada dasarnya merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ingin dilakukan oleh Pemko Batam. Hal ini tentu saja sejalan dengan gencarnya keinginan Mabes Polri untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pengurusan SKCK secara online di Kota Batam akan menjadi Pilot Project karena belum pernah dilakukan didaerah lain. Harapannya, jika program ini dapat berjalan, maka Batam akan menjadi Based Practice bagi daerah lain, untuk efektivitas dan efisiensi pengurusan SKCK.

“Dengan dilaksanakannya pengurusan SKCK online ini maka dapat dilaksanakan suatu sistem pelayanan masyarakat yang maksimal, menciptakan proses yang efektif dan efisien serta meningkatkan citra Pemerintah Batam dan Kepolisian,” ungkap Ria.

Adapun alur Pengurusan yang disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengurusan SKCK ini pengurusan surat pengantar dari Kelurahan. Selanjutnya dilakukan proses entri data permohonan SKCK pada aplikasi SIAK. Kemudian di Poltabes baru dilakukan pemeriksaan data hasil entri data dan untuk selanjutnya dicetak. Namun masukan yang diperoleh dari Kapoltabes Barelang, Kombes Pol Leonidas Braksan, alur pengurusan SKCK tidak perlu merepotkan masyarakat lagi dengan sejumlah persyaratan administrasi di Poltabes. Menurutnya, cukup hanya membawa pengantar dari kecamatan yang berisi kode data, maka nantinya di Poltabes hanya tinggal melakukan singkronisasi saja dari data online yang ada, melakukan proses sidik jari, pengambilan foto, dan pencetakan SKCK.

Untuk perangkat yang dibutuhkan, Ria mengatakan pihak Pemko Batam menyatakan kesiapannya untuk penyediaan peralatan sidik jari, alat foto, CPU, serta sistem yang diperlukan untuk pengurusan SKCK Online. Sedangkan pihak Poltabes Barelang menyatakan kesediaannya untuk menyiapkan ruangan serta SDM yang akan dilatih sebelumnya. Kapoltabes Barelang menyampaikan bahwasannya jajaran Poltabes menyambut baik rencana ini, untuk selanjutnya dapat didiskusikan sejauh mana proses yang harus dilakukan, ketersediaan peralatan dan ruang, serta mekanisme yang akan dilalui warga yang akan mengurus SKCK. Sehubungan dengan akan dibangunnya gedung Crisis Center, maka telah disepakati ruang pengurusan SKCK Online akan berada di gedung Crisis Center. Kapoltabes Barelang menegaskan bahwasannya hingga saat ini pengurusan SKCK tidak hanya dilakukan di Poltabes Barelang, tapi masyarakat juga dapat melakukan pengurusan di Polsek yang merupakan ujung pelayanan Polri.

(crew_humas/dv)

Pemko Padukan Usulan Kegiatan Tahun 2011 Melalui Musrenbang Tingkat Kota Batam

Administrator — Thu, 18 Mar 2010 10:53:34 +0000

BATAM- Setelah melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan dan rapat forum SKPD, Kamis (18/3) digelar Musrebang Tingkat Kota Batam di Hotel Vista. Kepala Badan Perencanaan Kota Batam, Wan Darussalam menyampaikan hasil forum Musrenbang tingkat kelurahan hingga forum SKPD untuk belanja modal (belanja langsung) tahun 2011 yang diusulkan berjumlah 1.846 kegiatan dengan anggaran Rp2.073 triliun. Asumsi dari APBD Kota Batam tahun 2010 Rp1,3 triliun dengan belanja modal Rp760 miliar. Dengan demikian terdapat perbandingan yang sangat tinggi antara balanja modal tahun 2010 dengan belanja modal tahun 2011.

Diselenggarakannya Musrenbang tingkat Kota Batam ini guna mengsingkronkan hasil pembahasan ditingkat forum SKPD dengan kegiatan reses untuk dijadikan pedoman rencana pembangunan dan rencana APBD 2011. Melalui Musrenbang Tingkat Kota Batam diharapkan dapat diperoleh masukan untuk menyempurnakan rencana kerja daerah yang akan dipadukan dengan usulan kegiatan.Peserta yang turut serta dalam Musrenbang yang berakhir pada Sabtu mendatang diiukuti oleh 400 orang yang berasal dari unsur Muspida, unsur pimpinan dan Anggota DPRD Batam, tokoh masyarakat, pihak Provinsi Kepri dan pegawai di jajaran Pemko Batam.

“Melalui kegiatan ini dewan juga akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Diharapkan dari pokok pikiran ini dapat diperoleh kriteria-kriteria awal,” katanya.

Sekretaris Bappeda Provinsi Kepri, Jerino Sudarno mengatakan agar dalam meningkatkan pembangunan daerah dapat disinergikan dengan visi dan misi kota. Ada lima prioritas pembangunan Provinsi Kepri, yakni pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatkan infrastruktur darat, laut dan udara, peningkatan perekonomian melalui investasi serta peningkatan infrastruktur dasar dengan memehuni fasilitas listrik dan air. Jerino yang mewakili Kepala Bappeda, Suhajar menuturkan bahwa dalam lima tahun ini pembangunan Kepri mengalami banyak peningkatan dan banyak yang telah dicapai. Terutama dibidang pendidikan, infrastruktur dan angka partisipasi sekolah terus meningkat. Melalui Musrenbang Tingkat Kota Batam ini ia mengharapkan belanja modal dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2010, belanja modal untuk Pemko Batam yang dianggarkan sebesar Rp42,7 miliar yang membiayai berbagai program di 11 SKPD. Untuk sarana pendidikan Rp16,6 miliar, infrastruktur pedesaan Rp13,7 miliar, untuk transportasi laut, udara dan jalan Rp1,9 miliar dan bantuan desa Rp784 miliar se Kepri. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Batam, Zainuddin yang mewakili Ketua DPRD Batam, Surya Sardi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Batam. Melalui Musrenbang Tingkat Kota Bata mini selain menjadi ajang silahturahmi juga menjadi wadah bertukar informasi, bertukar pendalat dan bermusyawarah untuk menghasilkan rumusan yang penting guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2011.

“Disini kita menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan hingga kecamatan yang diakomodir untuk dirumuskan,” ujarnya.

Melalui Musrenbang Tingkat Kota Batam, DPRD Batam menyampaikan tujuh poin yang merupakan pokok pikiran yang menjadi arah dan acuan bagi RKPD Kota Batam tahun 2011. Diantaranya pokok-pokok pikiran yang disampaikan yakni, agar dapat menyerap kegiatan dari hasil reses maupun evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Batam. Pembangunan harus mengutamakan pelayanan dasar yang penanganannya harus dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Khususnya yang terkait bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat termasuk penyediaan air bersih, jalan dan listrik. Pemko Batam juga harus membuat kebijakan untuk mengatasi pengangguran di Pemko Batam melalui kegiatan padat karya. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi dalam pelayanan public. Serta memperhatikan sektor industri, pariwisata dan Kantibmas di Kota Batam dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu Gubernur.

Menyambung apa yang disampaikan Zainuddin, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengungkatkan bahwa untuk mencapai kesepakatan dan komitmen pembangunan Kota Batam harus berpedoman pada RPJMD 2006-2011. Hampir lima tahun memimpin, menurutnya sudah banyak pembangunan yang telah dicapai. Namun ia tidak menampik masih adanya kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar, sosial dan umum. Memuhi kebutuhan tersebut, menurutnya APBD bukan satu-satunya solusi. Untuk itu perlu dukungan dari pihak swasta, termasuk masyarakat dalam hal pemeliharaan. Adapun RKPD tahun 2011 mengacu pada peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur termasuk utilitas perkotaan. Kemudian peningkatan SDM yang bermuatan Imtaq, optimalisasi pasar pemerintah, belanja modal dan PK5. Melakukan pengembangan dibidang kepariwisataan, peningkatan investasi dan penanaman modal serta peningkatan kapasitas daerah.

“Juga optimasasi pemamfaatan teknologi informasi. Pengendalian pembinaan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dahlan juga menghimbau agar pelaksanaan Pilgub di Batam berjalan aman. Kepada PNS di linkungan Pemko Batam, ia mengingatkan untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik. Karena apabila terlibat politik, maka ia akan member sanksi. Mengingat banyaknya usulan kegiatan tahun 2011 mendatang, menurutnya itu baru sebatas usulan dan akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang Tingkat Kota tersebut. Musrenbang ini menurutnya merupakan langkah awal dan kembali akan dibahas pada Musrenbang tingkat Provinsi. Namun ia mengingatkan bahwa pembangunan saat ini berbeda dengan dulu yang menggunakan system top down.

(crew_humas/dv)

Terapkan Aturan Kependudukan, Disduk Gelar Sosialisasi

Administrator — Wed, 17 Mar 2010 08:41:08 +0000

*April Adminduk Mulai Berlaku

BATAM- 1 April 2010, Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam. Untuk ketentuan mengenai denda yang diatur dalam Perda itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mulai menerapkannya pada 1 September 2010. Mengingat Perdaduk ini merupakan revisi Perdaduk Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam daerah Kota Batam, maka Disduk telah melakukan sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2009 tersebut. Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri mengatakan sosialisasi Perda ini telah dimulai pada tahun 2009 lalu di tingkat Kecamatan. Disduk juga mengundang lurah dan perangkat RT/RW untuk menghadiri sosialisasi itu.

Di lingkungan Pemko Batam sendiri, Disduk juga mengeluarkan surat edaran dan meminta agar pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui pemberlakuan Perda ini.

“Mengenai teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berpedoman pada ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Batam,” kata Yusfa.

Bentuk sosialisasi lainnya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan yakni dengan memasang poster di pelabuhan, bandara, kantor kecamatan dan kelurahan. Mengingat dalam Perda ini mengatur tentang retribusi dibidang pelayanan pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Asing (WNA), Disduk telah melakukan sosialisasi yang melibatkan pihak Konjen Singapura.

Untuk diketahui, WNA yang tinggal di Batam dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan biaya retribusi Rp1,5 juta dan biaya pengurusan Kartu Keluarga Rp1 juta. Sementara untuk perpanjangan KTP, WNA dikenakan retribusi Rp1 juta. ”Bagi WNI untuk pengurusan KTP baru Rp35 ribu, perpanjangan Rp20 ribu. Sedangkan untuk pengurusan KK baru Rp15 ribu dan pergantian kartu keluarga dikenakan retribusi Rp10 ribu,” ujar Yusfa merinci.

Pendatang Diberi Kartu Kunjungan

Bagi setiap pendatang yang masuk ke Batam akan diberi kartu kunjungan oleh Disduk di pelabuhan. Kartu kunjungan ini sama sekali tidak dikenakan biaya retribusi kependudukan. Katanya, bagi WNA yang berada di Batam harus mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan dikenakan retribusi sebesar Rp500 ribu. Sementara bagi WNI yang masuk ke Batam harus segera mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan dikenakan retribusi sebesar Rp10 ribu.

”Jika pada saat Disduk melakukan razia administrasi kependudukan ternyata didapati tidak memiliki dokumen kependudukan maka denda akan diberlakukan,” tegasnya.

Dengan diberlakukannya Kartu Kunjungan, maka ketentuan mengenai kebijakan uang jaminan tidak berlaku lagi dan uang jaminan akan dikembalikan kepada masyarakat. Pemko Batam memberi waktu enam bulan kepada pendatang yang telah menyerahkan uang jaminan ke Disduk. Pengambilan uang jaminan itu dengan menunjukkan bukti kwitansi uang jaminan yang dikeluarkan oleh Disduk. Untuk pengambilan uang jaminan ini, Pemko membentuk tim yang ditetapkan melalui SK Walikota.

”Hingga Desember 2009, jumlah uang jaminan yang terkumpul Rp439.812 juta. Apabila dalam waktu yang ditentukan uang jaminan tidak diambil, uang jaminan tersebut akan masuk kas daerah Kota Batam,” pungkasnya.

(crew_humas/dv)

Ria : Dana PNPM Mandiri Bisa juga Untuk Bantuan Modal Bagi Masyarakat Menengah ke Bawah

Administrator — Wed, 17 Mar 2010 07:16:40 +0000

BATAM- Tahun 2010, Kota Batam kembali memperoleh dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kota Batam. Jumlah dana PNPM Mandiri yang diterima pada tahun ini mengalami peningkatan yakni Rp7,6 miliar untuk 64 kelurahan. Sedangkan pada tahun tahun 2009 dana PNPM Mandiri yang diperoleh Kota Batam sekitar Rp5,2 miliar. Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana PNPM Mandiri tersebut. Hal itu disampaikan Ria pada acara peletakan Batu Pertama sejumlah proyek infrastruktur di Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Selasa (16/3).

Pembangunan drainase di Kavling Nusa Jaya Kelurahan Duriangkang, Sei Beduk ini merupakan proyek infrastruktur yang didanai dari dana PNPM Mandiri tahun 2009. Koordinator PNPM Mandiri Kota Batam Suwisnu mengatakan Kegiatan peletakan Batu pertama ini untuk memulai kegiatan pembangunan sarana fisik melalui PNPM Mandiri di Kota Batam. “PNPM Mandiri memiliki azaz Tridaya yaitu pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang semuanya di kelola oleh masyarakat,” ujar wisnu.

Untuk Kelurahan Durinagkang ini sesuai hasil rangking yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, lebih banyak kegiatan bersifat lingkungan melalui pembagunan infrastruktur. Pada kesempatan itu Ria mengatakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan.

“Masyarakat yang merencanakan, mengerjakan dan mengawasi pekerjaan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong,” kata Ria.

Ria juga yakin kulitas pekerjaan ini tidak kalah dengan kontraktor karena dikerjakan dengan kebersamaan dan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun. Ia berpesan agar masyarakat tetap kompak dalam mengelola program ini. Dan Ria juga yakin bahwa penyimpangan dana pada kegiatan ini sangat kecil karena tidak berorientasi pada keuntungan. Menurutnya pembangunan melalui dana PNPM Mandiri ini harus difokuskan ke kelurahan yang masih tertinggal. Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dana PNPM Mandiri menurutnya juga bisa dialokasikan untuk bantuan modal kepada masyarakat menengah ke bawah.

Di Kelurahan Duriagkang Kecamatan Sungai Beduk ada empat kegiatan pembangunan melalui PNPM Mandiri yang akan dilakukan. Yaitu pembangunan jembatan di RW 08 Kavling Nusa Jaya, pembangunan parit lingkungan 120 meter di RW 03 Perumahan Pancur Biru II, pembangunan batu miring sepanjang 100 meter di RW 04 Piayu Asri dan pembangunan jembatan di RW 7 Permata Asri.

Hadir dalam peletakan batu pertama tersebut Kepala Dinas PMP-KUKM, Pebrialin, Camat Sei Beduk, Mardanis, Lurah Duriagkang, Azhari dan tokoh masyarakat di Kelurahan Duriangkang.

(crew_humas/yd)

Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Melalui LPPD Tahunan

Administrator — Fri, 19 Feb 2010 05:22:53 +0000

Pemko Batam Sosialisasikan Teknis Penyusunan LPPD

BATAM – Walikota Batam yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam, H. Syamsul Bahrum, Ph.D, menghadiri bimbingan teknis evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Kamis (18/2) di Panorama Regency sekaligus membuka secara resmi pelatihan bagi para SKPD dilingkungan Pemko Batam. Dalam sambutannya Syamsul mengatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan salah satu instrumen dalam hal evaluasi terhadap otonomi daerah. Syamsul berharap dengan pelatihan tersebut SKPD dapat melakukan pengisian format LPPD secara tepat dan terukur, ungkapnya.
“Yang semuanya tidak terlepas dari peran serta dari SKPD yang ada. Disamping itu juga, Kepala SKPD diharapkan memonitor staf-staf yang ditugaskan untuk menyusun LPPD. Tentunya tidak mungkin kepala SKPD melakukan penyusunan LPPD itu sendiri. Untuk itu kepala SKPD hendaknya membawa stafnya yang ditugaskan membuat LPPD di SKPD-nya dalam pelatihan ini,” tegas Syamsul.
Sementara, Drs. Heriman HK., Kepala Bagian Tata Pemerintahan mengatakan tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk mempersiapkan diri dalam penyusunan LKPJ dan LPPD Walikota tahun 2009. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat, menyebutkan bahwa laporan-laporan LKPJ Walikota disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini berarti LPPD harus sudah disampaikan kepada Pemerintah dan LKPJ kepada DPRD dalam Sidang Paripurna paling lambat 31 Maret 2010.

Kurang lebih 150 peserta yang mengikuti pelatihan merupakan perwakilan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Pelatihan digelar selama dua hari, dengan pembicara Drs Heryanto W Soeharso, M.Si, Kasubbid Wilayah 3 Dirjen Ekonomi Daerah dan sekaligus Tim untuk evaluasi hasil kinerja Kota Batam, Agus Saragih, S.Sos wakil BPKP Pusat dan Pedah Stephanus dari Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

Heriman berharap setiap SKPD dapat memperbaiki dan menggali penyebab kenapa nilai yang diraih tidak bisa maksimal dan nantinya mampu mengukur atau mengevaluasi instrumen-instrumen yang masih kurang untuk dilakukan perbaikan.

Heryanto mengawali presentasinya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD. “Dimana tidak terlepas dari kerangka dasar yakni APBD Kota Batam karena semua laporan-laporan yang dibuat kerangka dasarnya adalah kesepakatan terutama yang berkaitan dengan pengalokasian, pembiayaan yang dibebankan atau diberikan kepada setiap SKPD,” jelas Heryanto. Dikatakan Heryanto, beban anggaran itu merupakan verifikasi langsung terhadap masyarakat sehingga program-program yang selama ini sudah dilaksanakan dan dijalankan seharusnya segera dibuatkan laporan-laporannya. “Apapun itu kegiatannya, baik itu kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan rutin yang ada di lingkungan kantor maupun kegiatan lainnya,” katanya. Dua pembicara lainnya menambahkan cara pengisian LPPD, dan diperdalam pada hari berikutnya.

(humas_crew/nn)*

Wawako Ikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan NARKOBA

Administrator — Thu, 07 Jan 2010 06:01:46 +0000

BATAM - Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dimana kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu dipelihara secara terus menerus, termasuk derajad kesehatannya, Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika mengikuti rapat koordinasi pencegahan narkoba di Kota Batam, Rabu (6/1) di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Basiri Harun selaku ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam.

Ria Saptarika dalam sambutannya mengatakan langkah preventif dapat dilakukan dengan mengaktifkan tindakan atau kegiatan tandingan yang positif diantaranya Pramuka, Pecinta Alam, Komunitas Olahraga. Ria berharap pertemuan kali ini hendaknya dapat berlanjut kepertemuan berikutnya sehingga dapat menghasilkan langkah kongkret dalam pencegahan narkoba.

Mengawali rapat Basiri mengatakan bahwa salah satu tugas dari Komisi 1 adalah pencerahan narkoba, miras, judi dan prostitusi. Selama ini telah ada kerjasama antara BNN dan Angkatan Laut dalam melakukan razia di perairan laut dalam memberantas narkoba. Karena tak dapat dipungkiri dengan semakin majunya suatu daerah akan diikuti penyakit masyarakat yang salah satunya peredaran narkoba. Penyakit masyarakat tersebut tidak dapat dihapus serta merta, yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi penyakit masyarakat tersebut. Sehingga saat ini sangat diperlukan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka mengurangi peredaran narkoba.

Kapoltabes Barelang Leonidas Braksan dalam paparanya mengatakan selama satu tahun ini telah terdapat 51 kasus narkoba dimana kedapatan 161 tersangka dengan perincian 57 orang narkotika, 43 orang pengedar dan 14 orang pengguna. Posisi Batam yang sangat riskan dengan jalur pantai yang sangat lebar menurut Leonidas merupakan salah satu peluang untuk masuknya narkoba. Karenanya perlunya koordinasi vertikal antara Poltabes, Angkatan Laut dan Polisi Air dalam mengamankan akses masuk ke Batam. Dan karena kondisi Batam yang tanpa Sumber Daya Alam, hanya mengandalkan sektor jasa yaitu pariwisata dan investasi, maka langkah yang diambil pihak Poltabes Barelang dalam menindak pelaku peredaran narkoba tanpa harus merusak citra pariwisata, dengan melakukan razia diluar tempat hiburan dan jika terpaksa melakukan razia tersebut di tempat hiburan dengan operasi Silent.

Kepala Kesbangpolinmas Zulhendri mengatakan Pemerintah Kota Batam telah memberikan fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kegiatan tersebut dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa penyuluhan kepada masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan diantaranya anak sekolah, orang tua yang memiliki anak usia dini, tokoh masyarakat dan kepada objek langsung yaitu anak jalanan, tempat prostitusi. Kedepannya Zulhendri akan melakukan pemilihan duta anti narkoba, sehingga dapat menunjukan kepada dunia luar bahwa walaupun berada di wilayah narkoba duta anti narkoba dapat berprestasi tanpa mengkonsumsi narkoba.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Batam Tatang Sutarna mengatakan bahwa dalam rakor tersebut harus ada langkah kongkret penanganan narkoba. Dan sanksi yang diberikan oleh para penegak hukum harus jelas dan tegas. Langkah preventif harus benar-benar dilakukan agar perkembangan narkoba tidak pesat. Karena kalo lemah dalam preventif akan berkembang ke penindakan atau wilayah hukum. Tatang menambahkan saat ini telah ada UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana mengatur juga peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dan Badan Narkotika Nasional atau BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian ( LPNK ) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai intansi vertikal.

Basiri menutup rapat tersebut dengan kesimpulan bahwa Komisi 1 akan melakukan perumusan menyangkut pembahasan yang dilakukan tersebut dan kemudian akan dilakukan koordinasi dengan lintas komisi sehingga nantinya dapat menghasilkan rumusan langkah yang harus diambil. Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Batam, Kepala Pengadilan Negeri Batam, Ketua MUI Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, perwakilan Danlanal Batam, Kakandepag Kota Batam.

(humas_crew/nn)*

Percepat Perizinan Investasi Wako Tandatangani MoU PTSP

Administrator — Tue, 29 Dec 2009 05:42:03 +0000

JAKARTA- Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BP Kawasan) Batam, Mustofa Widjaya, melaksanakan penanda tanganan nota kesepahaman tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Penandatangan nota kesepahaman itu dilakukan di hadapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, Rabu (23/12). Nota kesepahaman yang ditanda tangani di Departemen Dalam Negeri tersebut bertujuan memadukan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dalam rangka memberikan kemudahan kepada investor untuk memperoleh layanan perizinan dan non perizinan.

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi, penyediaan sarana dan prasarana, sistem pelayanan, sumber daya manusia, pendanaan dan pendukung lainnya melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di KPBPB Batam. Dalam sambutannya Kepala BKPM, Gita Wirjawan menyampaikan optimismenya bahwa melalui pengintegrasian pelayanan melalui PTSP akan memotong rentang waktu pemberian perizinan menjadi lebih cepat. Proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen dilakukan pada satu tempat. Dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah, maka calon investor tidak perlu lagi ke pusat untuk mengurus perizinan.

Batam ditetapkan sebagai pilot project untuk menjadi pionir dalam pelaksanaan PTSP khususnya SPIPISE karena kesiapan fasilitasnya dan telah memiliki Unit Pelayanan Terpadu. Disamping itu Penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 juga menjadi pertimbangan lainnya. SPIPISE Batam akan diuji cobakan pada 15 Januari 2010 mendatang dan rencanannya akan menyatukan lebih dari 70 proses perizinan dan non perizinan yang terkait investasi secara terpadu melalui sistem elektronik.

Pelaksanaan SPIPISE Batam juga merupakan salah satu program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II dan BKPM. Mendagri Gamawan Fauzi berkomitmen untuk dapat menerapkan SPIPISE pada daerah lainnya terutama yang potensial untuk investasi. Saya siap menjadi mediator penghubung dengan kabupaten\kota dan BKPM yang menyiapkan infrastrukturnya lanjut Mendagri.

Secara kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman modal di Batam dikepalai oleh Wakil Kepala BP Kawasan. Sedangkan Wakil Kepala PTSP dijabat oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam. Penyelenggaraan PTSP dimaksud akan dilaksankan di Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) Batam. Turut hadir menyertai rombongan Pemko Batam Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, Kepala Bappeda , Wan Darussalam, Kepala Dinas Perindag, Ahmad Hijazi.

(crew_humas/yh)

Banggar DPRD Kota Batam Sampaikan Laporan Akhir Untuk Ranperda APBD Batam

Administrator — Mon, 21 Dec 2009 14:49:56 +0000

BATAM - Walikota Batam Ahmad Dahlan menghadiri rapat paripurna ke-26 masa sidang III tahun sidang 2009, Senin (21/12) di gedung DPRD Kota Batam. Agenda rapat tersebut adalah laporan akhir Badan Anggaran DPRD atas hasil pembahasan ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun anggaran 2010. Rapat langsung dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Surya Sardi, ST.

Dalam kesempatan tersebut Rudi, ST. MM selaku Ketua Banggar DPRD Kota Batam memberikan laporan hasil pembahasan. RAPBD 2010 perlu dibahas dan disetujui DPRD untuk jangka waktu satu tahun untuk penerimaan dan manfaatnya dari kegiatan serta program pembangunan bagi masyarakat. Menurut Rudi pembahasan APBD 2010 menggunakan sistem anggaran berimbang dengan rincian pendapatan Rp. 1.032.794.892.500, belanja Rp. 1.275.569.322.263,56 dan defisit sekitar Rp. 242.774.429.763,56. Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan Rp 201.200.000.000 dan pengeluaran Rp. 2.923.800.000 dimana pembiayaan Netto Rp. 198.276.200.000 sedangkan sisa Kurang Rp.44.498.229.763,56.

Dalam ranperda 2010 anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan tidak terakomodir padahal program PU dan Diknas merupakan kegiatan fisik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka diperlukannya tambahan pada dua SKPD tersebut. Rudi merekomendasikan upaya-upaya rasionalisasi pada ATK belanja langsung, rasionalisasi honorarium panitia pelaksana kegiatan, perjalanan dinas dirasionalisasi maksimal enam kali dalam satu tahun. Dan pengadaan pakaian untuk seluruh SKPD ditiadakan.

Perkiraan hasil dari rasionalisasi tersebut 5 milyar diantaranya berasal dari rasionalisasi honorarium PNS, Belanja langsung, pakaian dinas, pakaian khusus, belanja perjalanan dinas, belanja pengadaan alat kantor, dan belanja pengadaan komputer. Penambahan sisi belanja untuk Dinas PU dalam mengakomodir seluruh pembangunan fisik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur. Penambahan belanja juga terjadi pada Dinas Pendidikan, sebagai sarana dan prasarana pendidikan yang berupa unit sekolah baru dan ruang kelas baru.

Disisi lain, ada peningkatan pada sektor penerimaan pembiayaan, jika semula penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 221,2 milyar naik menjadi Rp. 265,9 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 44,715 miliar.

Menurut Rudi, defisit sebesar 4,31 persen dari total pendapatan melalui pembiayaan dari penerimaan pinjaman daerah,yang mengacu pada Permenkeu nomor 138/PMK.07/2009 yang menyatakan bahwa batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan sebesar 4,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2010. Dan batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud adalah defisit yang dibiayai dari pinjaman daerah.

Struktur Final APBD Kota Batam tahun 2010 yang memakai sistem anggaran berimbang yaitu, pendapatan Rp. 1.052.794.892.500, belanja Rp. 1.315.786.743.883,21 sedangkan defisit Rp 262.991.851.383,21 dimana pembiayaan yang terdiri dari penerimaan Rp.265.915.651.383,21 dan pengeluaran Rp. 2.923.800.000 dimana pembiayaan netto Rp.262.991.851.383,21. Adapun sisa kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp. 0.

Turut hadir Muspida Kota Batam, Ketua Otorita Batam atau yang mewakili, Anggota Dewan, Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman, Kepala Dinas/ Badan atau Bagian Kota Batam, seluruh camat se-Kota Batam, tokoh masyarakat, LSM dan insan pers baik media cetak maupun elektronik.