Batalnya pembangunan tugu pada empat lokasi kampung tua itu karena ada beberapa kendala. Adapun empat kampung tua yang batal dibangun tugu yakni Kampung Tua Sei Binti di Kecamatan Sagulung, Kampung Tua di Sei Tering, Kecamatan Batu Ampar, Kampung Tua Ketapang di Tembesi dan Kampung Tua Sungai Kasam yang terletak di kawasan Telaga Punggur.
Batalnya, pembangunan tugu Kampung Tua di Sungai Kasam, karena di lokasi tersebut akan dibangun PLTU Tanjung Kasam. Dan masyarakat setempat yang menetap di Kampung Tua itu akan direlokasi. Begitu juga dengan Kampung Tua Ketapang yang terletak di Tembesi, batal dibangun karena di lokasi itu akan dibangun DAM Tembesi. Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri mengatakan, empat titik Kampung Tua itu akan dibangun tugu jika lokasi relokasi masyarakat sudah jelas.

“Untuk pekerjaan pembangunan tugu kampung tua di 32 titik itu sudah mulai dikerjakan karena lelang sudah dilakukan,” kata Yusfa.

Diantaranya titik tugu kampung tua yang dibangun pada tahun 2010 ini yakni, Tugu Kampung Tua Kampung Jabi, Kampung Tua Setenga, Kampung Tua Teluk Lengung, Kampung Tua Teluk Air, Kampung Tua Tanjung Uma, Kampung Tua Sei Tering, Kampung Tua Tanjung Sengkuang, Kampung Tua Bengkong Laut, Kampung Tua Bengkong Sadai, Kampung Tua Tanjung Buntung, Kampung Tua Tanjung Riau, Kampung Tua Patam Lestari, Kampung Tua Sei Lekop, Kampung Tua Sei Binti, Kampung Tua Tiawangkang, Kampung Tua Batu Besar, Kampung Tua Kampung melayu, Kampung Tua Dapur 12, Kampung Tua Nongsa Pantai, Kampung Tua Belian, Kampung Tua Telaga Punggur, Kampung Tua Tembesi, Kampung Tua Kampung Bagan dan Kampung Tua Cunting.

“Seperti tugu kampung tua di Kampung Tua Dapur 12 sudah dalam tahap pengerjaan. Tugu ini merupakan identitas bahwa daerah tersebut merupakan kampung tua,” pungkasnya.(crew_humas/dv)

BATAM – Sumberdaya hayati dalam suatu kesatuan besar dari daratan dan lautan dari beragam karakteristik spesies, komunitas, dinamika dan kondisi lingkungan. Dimana satu dengan lainnya saling tergantung dan keterkaitan yang kuat antara sumber daya hayati dan ekosistem pada skala region. Oleh karena itu diperlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan konservasi yang lebih luas, komprehensif dan terintegrasi dengan pendekatan wilayah ekologi ketimbang wilayah politis.

Hal yang diperhatikan kesejahteraan manusia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan tetap menghormati kedaulatan serta jurisdiksi masing-masing negara.

Wakil Walikota Batam, Bapak Ir H Ria Saptarika menghadiri pertemuan tiga negara dalam acara Sulu – Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) keempat yang diadakan di Batam tepatnya di Batam View Beach Resort  Nongsa (28 s/d 30 Juli 2009).

Dalam sambutannya Ria mengatakan, walaupun Batam bukanlah  area dari Sulu – Sulawesi Marine Ecoregion namun acara ini sangat memberi kontribusi yang baik bagi Kota Batam. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam mengefektifkan menagemen pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan kelautan  untuk keselamatan komunitas pesisir kita dalam tiga negara, indonesia , malaysia dan philipina.

Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) merupakan suatu kawasan yang berlokasi di pusat segitiga karang (the coral triangle), kawasan ini di huni oleh megabiodiversity antara lain 400 spesies alga laut, 16 spesies lamun, 5 dari 7 spesies penyu di dunia, 22 spesies mamalia laut dan semua potensi hayati yang bernilai ekonomi tinggi. Sekitar 45 juta jiwa manusia hidup di kawasan ini.

Ria mengatakan, bahwa salah satu tempat penting untuk pengembangan keputusan yang signifikan yang dapat diambil dari beberapa sektor, antara tingkat nasional dan maupun internasional. Salah satunya adalah dengan diadakannya pertemuan ke empat tiga negara dalam acara SSME, pertemuan tingkat tinggi dalam acara kerjasama regional marine untuk kelestarian alam antara tiga negara : Indonesia , Malaysia dan Filipina dalam rangka kegiatan SSME.

Sejak tahun 2004, Batam salah satu daerah di Indonesia yang berkembang dalam bidang terumbu karang dan rehabilitasi (Core Map), sebuah program Nasional di bawah kementerian Kelautan dan perikanan. program ini bertujuan untuk meningkatkan respon institusi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir untuk mendukung kerjasama pemeliharaan persediaan laut dan melindungi area laut. Kegiatan – Kegiatan seperti bantuan teknis, pelatihan, hukum dan masukan untuk mencapai sebuah pergeseran paradigma dari sentralisasi ke lokal pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait telah disediakan . Pemberdayaan masyarakat pesisir dan institusi di daerah pesisir untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesadaran publik dan pendidikan untuk menutup kesenjangan pengetahuan tentang manfaat konservasi dan penggunaan berkelanjutan dari ekosistem terumbu karang. pada akhirnya, program ini diharapkan pada hasil dari perubahan perilaku masyarakat yang merusak laut dan pesisir untuk pemanfaatan dan pengelolaan yang produktif .

Menurut Ria, upaya untuk menangani dan menestarikan sumberdaya wilayah pesisir dan kelautan, sampai saat ini telah menghadapi banyak masalah dan perubahan, khususnya yang berkaitan dengan ilegal, tidak dilaporkan dan praktek penangkapan ikan yg tak diatur, zat beracun, dan praktek pengeboman ikan, dan pertambangan pasir yang memilki pengaruh yang sangat besar terhadap kemunduran dari sumberdaya wilayah pesisir dan kelautan dan ekosistem.

Ria berharap, dengan adanya pertemuan keempat antara komite tiga negara ini dapat menjawab pertanyaan yang sering di pertanyakan bagaimana upaya pemeliharaan laut dapat memberikan kontribusi pengurangan kemiskinan, bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pesisir, dan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. <nn-wr>

Foto Lainnya:

(*humas_crew/ttn&nn)

18 Desember 1829, Hari Jadi Kota Batam

BATAM – Panitia khusus Ranperda Hari Jadi Kota Batam mengakhiri tugas panjangnya dengan digelarnya Rapat Paripurna DPRD Kota Batam hari ini (23/07) di ruang utama DPRD Kota Batam. Seluruh Fraksi di DPRD Kota Batam seperti Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP plus, Fraksi PDS, Fraksi Partai Aliansi Nasional menyepakati, menyetujui dan menerima ranperda Hari Jadi Kota Batam dengan Tanggal 18 Desember 1829 sebagai hari bersejarah dalam Hari Jadi Kota Batama tersebut.
Hampir semua Fraksi DPRD Batam tersebut memberikan catatan khusus sehingga berbagai masukan dari berbagai elemen yang juga berjasa dalam pengembangan Kota Batam dapat tertera dalam lembaran daerah tentang Hari jadi Kota batam itu nantinya. Seperti permintaan untuk membuat buku resmi yang berisi sejarah Kota Batam dan makam Raja Isa dipindahkan disuatu tempat dan dibuat sebuah monument sehingga dapat digunakan sebagai tempat wisata.
Selain itu juga, muncul permintaan dalam Rapat Paripurna tersebut setiap peringatan hari jadi, dilakukan rapat paripurna yang mendengarkan pidato dari Ketua DPRD Kota Batam dan Walikota Batam terkait peringatan tersebut dan setiap instansi swasta maupun pemerintah diwajibkan mengenakan busana Melayu untuk menghormati hari jadi Batam.

Tanggal 18 Desember 1829 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Batam terkait sejarah keberadaan Kota Batam yang diawali dengan penugasan Temenggung Isa yang mendapat mandat dari Kerajaan Riau-Lingga yang mengawali aktifitas penugasannya di Nongsa.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan, yang terlihat sumringah setelah seluruh fraksi menyetujui Perda Hari jadi Kota Batam tersebut menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD Kota Batam yang telah mengesahkan hari jadi Batam serta Pansus yang telah bekerja estafet untuk menyelesaikan tugas mulia tersebut, ungkapnya.

Tak lupa, Dahlan juga memberikan apresiasi yang besar kepada mantan Walikota batam Nyat Kadir, Aswandi Syahri, Rida K Liamsi dan Imran AZ yang telah memberikan kontributornya pada penelusuran sejarah Kota Batam sampai adanya kesepakatan hari jadi Batam. Dahlan meminta dukungan seluruh masyarakat Batam dalam rangka pembangunan Batam ke depan. Semoga Batam semakin maju dan berkembang menjadi kota metropolitan serta menjadi tujuan wisata dan bisnis yang semakin maju, ungkapnya optimis..

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Suharto Rasidi, Ketua OB, Mustofa Wijaya, para Mantan Walikota Batam, seperti Nyat Kadir dan Manan Sasmita, Wakapoltabes Barelang, Anggota DPRD Kota Batam, perwakilan Muspida Batam, Pimpinan SKPD Kota Batam yang tampil khusus dengan busana melayu lengkap, Camat se-Kota Batam, Tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan media cetak dan elektronik se-Kota Batam.

(humas_crew/ttn&nn)

BATAM

Untuk mengakomodir berbagai aspek seperti aspek historis maupun aspek administratif yang setia mengawal perjalanan wilayah bekas kekuasaan Hang Tuah ini senantiasa berkutat menyeimbangkan laju pembangunan regionalnya dengan perkembangan negara transito Singapura.

Pelaksanaan seminar “Hari Jadi Kota Batam” yang ditaja oleh Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam  merupakan sebuah itikad perspektif  dalam mengakomodir berbagai aspek sehingga ditentukanlah salah satu hari bersejarah sebagai hari jadi Kota Batam dengan mengadopsi semua masukan-masukan berbagai pihak.

Secara administratif, produk hukum yang telah mengatur eksistensi dan penyelenggaraan pemerintahan di Batam seperti Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, dimana pada tahun tersebut kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonom, yakni  Kota Batam. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah dan pemerintahan kabupaten/kota, serta cikal bakal yang mengawali proses peneyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Batam.

Disamping berbagai produk hukum terkait tersebutlah kemudian yang diseminarkan menjadi dasar hukum pembentukan hari jadi Kota Batam yang dilaksanakan selama satu hari pada hari ini Rabu (17/6) bertempat di lantai 4 kantor Walikota Batam.

Kepala  Bagian Organisasi Setdako Batam, Amsakar Achmad, M.Si, selaku ketua panitia saat memberikan laporan menjelaskan berdasarkan Keputusan Walikota Batam Kpts. 206/HK/2009 tentang seminar hari jadi Kota Batam yang diselenggarakan kali ini sebagai tindak lanjut dan penajaman dua kali seminar terdahulu yang  sudah terlaksana dan telah menghasilkan beberapa opsi hanya saja belum ada kesepakatan terkait tanggal yang akan diajukan kepada tim pansus DPRD Kota Batam, katanya.

Dalam seminar tersebut juga telah dihadirkan Aswandi Syahri, sejarawan  dan budayawan yang menggeluti sejarah Batam dan Lingga untuk membahas serta mencari keterkaitan sejarah Kota Batam dan bahkan melacak manuskrip Kota Batam.

Dalam sambutannya, Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan sejarah ditentukan oleh penguasa. Saat menulis sejarah ceritakan seperti apa adanya. “Ungkaplah sejarah Batam secara obyektif, jangan sampai dimasa yang akan datang ditemukan data-data lain yang berbeda dengan apa yang telah disepakati”, harapnya dihadapan sekitar 200 orang peserta seminar tersebut.

Dalam seminar tersebut Aswandi sebagai pembicara utama, panelis seminar Nyat Kadir mantan walikota Batam, Rida K Liamsi seorang peneliti yang kajiannya terkait sejarah Batam, H Imran Nazir, Ketua Lembaga Adat Melayu. Bertindak sebagai moderator adalah Hendri Anak Rahman., praktisi media yang saat ini dipercaya sebagai ketua KPU Batam.

Ketua DPRD Kota Batam dalam hal ini diwakili Dr. Chablulah Wibisono mengatakan DPRD  Kota Batam sepenuhnya mendukung pemerintah Kota Batam untuk menetapkan hari jadi Batam dengan mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama Ranperda Hari jadi Kota Batam dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Batam, harapnya.

Aswandi Syahri mengemukakan temuan-temuan beliau terkait sejarah Batam. Sejarah Raja Isa yang bermukim di Nongsa dan pernah diberi kuasa tanggal 19 Desember 1829. Sejarah Raja Ali Kelana sekitar tanggal 26 Juli 1896. Ditemukan pula detail sisa cerobong asap Batam Brick Wortsdi Batu Haji. Manuskrip sejarah Batam yang didapatkan dari Badan Arsip Nasional. Buku bukti sejarah itu ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Melayu Kuno, bahasa Belanda dan bahasa Arab.

Rida K Liamsi mengemukakan Kota Batam menurut sejarah sebelumnya merupakan sebuah tempat persinggahan armada pelayaran antara Johor dan Bintan. Kota secara fisik merupakan kumpulan berbagai daerah yang terakumulasi dan menyelenggarakan pemerintahan. Penetapan hari lahir menurut Rida harus berdasarkan makna sejarah, semangat sejarah, kekuatan sejarah, nasionalisme dan penguasaan nilai-nilai.

Nyat Kadir menyoroti penentuan hari jadi suatu daerah dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan administratif berdasarkan undang-undang dan pendekatan secara historis. Sejarahnya Hang Nadim menghadang Portugis di Riau (gerbang Riau merupakan Batam saat ini). 1881 telah ada kumpulan manusia yang tertata dalam kota.

Imran Nazir mengatakan awal terbentuknya Kepri dalam hal ini Batam kususnya berdasarkan Kepres No 65 tahun 1970 tentang pelaksanaan proyek pembangunan Kota Batam. Imran menekankan penetapan hari jadi harus dengan pertimbangan yang matang didukung data historis dan manuskrip yang lengkap.

Hendri selaku moderator memberikan kesimpulan dari pernyataan para panelis bahwa penentuan hari jadi kota Batam diambil dari pendekatan historis dan hal yang diketengahkan para panelis tidak memperlihatkan kejelasan tanggal kejadian.

Ketua pansus Hari Jadi Kota Batam,  Irwansyah mengatakan penetapan hari jadi membutuhkan kajian akademis berupa bahan, serta hasil dari opsi  dua seminar terdahulu. Intinya pansus menunggu kesepakatan pihak Pemko Batam, ujarnya.

Hadir dalam seminar tersebut Muspida Kota Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam, Perwakilan DPRD Kota Batam, Anggota Pansus Hari Jadi Kota Batam, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi Pembangunan,  Pimpinan SKPD, Pimpinan Media Cetak, Seluruh Camat Kota Batam, Rektor Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan sejumlah wartawan.

(*hmscrew)

]]> http://www.humasbatam.com/2009/06/17/penentuan-hari-jadi-kota-batam-diseminarkan/feed/ 1 http://www.humasbatam.com/2009/04/21/reekspor-limbah-ferrosand-kawal-dan-pastikan-sampai-ke-negara-asalnya/ http://www.humasbatam.com/2009/04/21/reekspor-limbah-ferrosand-kawal-dan-pastikan-sampai-ke-negara-asalnya/#comments Tue, 21 Apr 2009 12:27:09 +0000 Administrator http://www.humasbatam.com/?p=6837 BATAM – Sebanyak 3800 MT ferrosand yang diimpor oleh PT. Jace Octavia Mandiri (PT. JOM) dari Negara asalnya Korea Selatan saat ini masih menunggu proses pelaksanaan re-ekspor sesuai dengan surat perintah re-ekspor Nomor; B-1600/Dep.V-2/LH/03/2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI tertanggal 6 Maret 2009.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap barang dalam dokumen impor dinyatakan bahwa ferrosand merupakan ‘copper slag’ yang sesuai dengan lampiran 1 tabel 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. PP nomor 85 tahun 1999 yang menegaskan bahwa dilarang mengimpor limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Deputy  Menteri Lingkungan Hidup, Ilyas Arsyad tersebut ditegaskan kepada pihak yang mengimpor ferrosand tersebut supaya melakukan Re-ekspor ke Negara asalnya karena berpotensi akan mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Dampak Limbah Ferrosand Terhadap Lingkungan Sekitarnya

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam telah meneruskan surat perintah re-ekspor limbah ferrosand tersebut kepada PT Jace Octavia Mandiri sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ada dalam Pemerintah Daerah dan bersifat koordinatif dengan instansi lainnya.

Terkait dengan pemberitaan akhir-akhir ini yang mengatakan adanya dampak yang ditimbulkan limbah B3 tersebut terhadap kesehatan warga disekitarnya, perlu ada uji laboratorium secara spesifik untuk melihat signifikansi dampak limbah tersebut dengan penduduk yang bermukim disekitar wilayah penumpukan limbah tersebut.

Dinas kesehatan Kota Batam telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar penumpukan limbah tersebut dengan hasil diagnosa sebagai berikut :
1.    Pada tanggal 27 Februari 2009 telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dinkes terhadap 30 kepala keluarga dan jumlah penduduk sekitar 125 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 10 orang (terdiri dari 6 orang dewasa dan 4 orang anak-anak) yang menderita gatal-gatal dengan diagnose kerja infeksi kulit (pioderma) dan dermatitis non-spesifik.

2.    Dan pada tanggal 13 April 2009, hasil pemeriksaan Dokter spesialis kulit di RSUD Batam, sebanyak 27 orang penduduk sekitar didiagnosa kerja dengan hasil pemeriksaan seperti ; infeksi Kulit (Pioderma dan Scabies) dan dermatitis Non spesifik yang lebih disebabkan oleh faktor Hiegene dan sanitasi personal serta lingkungan yang kurang bersih.

3.    Pada tanggal 11 April 2009, dilakukan pemeriksaan kualitas air untuk dimasak dengan radius 120 meter dari timbunan ferrosand yang memberikan hasil diagnosa : tingkat kekeruhan dan warna tidak sesuai dengan standar baku air bersih  dengan pH dibawah standar 7,5 – 9 persen.

4.    Pada hari yang sama telah diperiksa juga kualitas air untuk mandi dengan radius 100 meter. Dengan kesimpulan ; kekeruhan dan warna tidak sesuai dengan standar serta kandungan zat besi (fe) diatas standar baku Air Bersih.

Dari hasil diagnosa sanitasi dan medis tersebut diatas maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.    Penduduk yang bermukim disekitar penimbunan limbah ferrosand tersebut telah menderita penyakit kulit akibat infeksi pada umumnya, dan menderita Dermatitis (alergi kulit) Non spesifik yang lebih disebabkan oleh faktor hiegene dan sanitasi perorangan dan lingkungannya yang kurang bersih.
2.    Kualitas air bersih baik untuk dimasak maupun untuk mandi yang bersumber dari sumur gali, hasilnya tidak memenuhi standar sebagai air bersih sesuai Permenkes Nomor : 416/Menkes/Per/1990.
3.    Dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk penduduk setempat dan bermukim disekitar lokasi penimbunan tersebut terhadap dampak jangka panjang yang disebabkan oleh limbah Ferrosand tersebut yang dilaksanakan oleh Bapedalda dengan Puslibangkes.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs Yusfa Hendri, M.Si., menambahkan arahan Walikota Batam apabila re-ekspor limbah B3 tersebut akan dilaksanakan, hendaknya pihak-pihak terkait dapat melaksanakan perannya untuk memastikan limbah tersebut benar-benar sampai di negara asalnya untuk menghindari kerusakan lingkungan nantinya, katanya menutup keterangan.

(*ttn)

BATAM - Kota Batam dalam aspek layanan prima kembali mendapat penghargaan dengan sertifikat ISO 9001:2008 yang diterima Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam hari ini (8/4) bertempat di halaman kantor Imigrasi Batam Centre.  Penghargaan tersebut merupakan hadiah istimewa bagi institusi layanan publik di Batam tersebut ditengah gencarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan bentuk layanan prima dan professional terutama dengan diluncurkannya Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Dalam laporannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Dirman Sukardi menjelaskan tentang pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008, yang memberikan pelayanan paspor secara terukur, transparan dan tepat waktu. Di akhir laporannya, pimpinan Imigrasi Batam tersebut juga menghimbau seluruh jajarannya sebagai pihak birokrasi mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, katanya.

Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekjen Departemen Hukum dan HAM, Abdul Gani menyampaikan bahwa pelayanan Paspor mempermudah mobilitas masyarakat Indonesia serta secara eksternal hubungan masyarakat lintas negara sehingga mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap kesiapan dan profesionalitas institusi penyedia dokumen keimigrasian di Indonesia umunya dan Batam khususnya, ungkapnya dalam sambutannya.

Pejabat Eselon I di jajaran Departemen Hukum dan HAM RI tersebut juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan komitmen dan kerja kerasnya, pengakuan dari lembaga independen berskala internasional ini dapat diraih. ” Tentu upaya mempertahankan akan menjadi lebih susah daripada mendapatkannya, untuk itu saya berharap sertifikasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dimasa yang akan datang, katanya lagi.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs. Yusfa Hendri, M.Si, menyampaikan, Walikota Batam Ahmad Dahlan yang langsung menghadiri acara tersebut, sangat menyambut baik prestasi yang diraih Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam tersebut, sebagai salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan FTZ di Batam yang sudah memasuki tahap operasionalisasi sejak awal bulan April kemarin, katanya disela-sela acara tersebut.

Sebagaimana penilaian terhadap sertifikasi ISO 9001:2008,  institusi pemegang lisensi sertifikasi dilakukan oleh PT TUV Rheinland Internasional yang bermarkas di Jerman telah memberikan penghargaan serupa kepada Kantor Imigrasi Surabaya dan Kalimantan Barat dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, M. Sani, Ketua DPRD Provinsi kepri, Muspida Provinsi Kepri, Walikota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Unsur Muspida Kota Batam, Inspektur Hukum dan HAM, dan Ketua Otorita Batam.

(*ttn & nn)

JAKARTA – Walikota Batam, Ahmad Dahlan beserta unsur pimpinan DPRD Kota Batam, Aris Hardi Halim, Rabu (18/3) kemarin langsung menemui Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Fahmi Mochtar untuk melaporkan berbagai permasalahan penyediaan energi kelistrikan di Batam serta berbagai usulan yang diharapkan dapat dijadikan menjadi solusi permasalahan yang dihadapi PT PLN Batam akhir-akhir ini.
Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Fahmi Mochtar mengatakan, PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam tidak bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah (APBN) karena statusnya swasta murni. Sama halnya dengan kawasan industri Batamindo dan Panbil yang sama-sama memiliki izin PIUKU.

Hal ini diungkapkan Fachmi Mochtar saat bertemu dengan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan berserta rombongan di Jakarta, kemarin. Fahmi Muchtar juga mengatakan, subsidi untuk PLN Pusat pada tahun 2010 bakal dihilangkan.

”Selain tidak dapat subsidi, Fahmi Muchtar juga meminta PLN Batam mengganti namanya untuk menghilangkan kesan milik pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardy Halim , kemarin (18/3).

Meski PLN Batam tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, namun Aris mengatakan, kisruh listrik yang terjadi di Batam sudah ada solusinya. ”Alhamdulillah kami dapatkan solusi dari hasil pertemuan tersebut, Insya Allah tidak terjadi krisis listrik di Batam,” kata Aris.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat lewat Departemen Keuangan (Depkeu) telah mencairkan dana subsidi energi senilai Rp88,4 triliun pada tahun 2008 lalu, dan menganggarkan dana yang sama sebanyak Rp45,9 triliun bagi rakyat. Untuk Batam, pemerintah pusat menyediakan Rp146 miliar bagi subsidi bidang energi tersebut.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs. Yusfa Hendri, M.Si, menyampaikan bahwa terkait permasalahan yang dihadapi PT PLN Batam dengan beberapa komunitas pengusaha hotel, maal dan restoran di Batam yang terkait dengan cash flow perusahaan kelistrikan tersebut, pihak Dirut PT Perusahaan Listrik Negara akan membawa usulan Walikota Batam dalam rapat RUPS PLN Batam sehingga permasalahan ketenagalistrikan yang terjadi saat ini dan sekaligus mengantisipasi potensi permasalahan yang akan datang sehingga kondusifits investasi di Batam dapat tetap terjaga, terang Yusfa.

(*ttn)

]]> http://www.humasbatam.com/2009/03/19/wako-batam-langsung-temui-dirut-pln-pusat/feed/ 7 http://www.humasbatam.com/2009/02/25/2-tahun-batam-miliki-21-sekolah-negeri/ http://www.humasbatam.com/2009/02/25/2-tahun-batam-miliki-21-sekolah-negeri/#comments Wed, 25 Feb 2009 08:12:13 +0000 Administrator http://www.humasbatam.com/2009/02/25/2-tahun-batam-miliki-21-sekolah-negeri/ BATAM- Sejak 2006 sampai 2008, Pemerintah Kota Batam telah mendirikan sedikitnya 21 unit sekolah negeri, yang terdiri dari 4 TK Pembina, 5 SD Negeri, 10 SMP dan 2 SMA.

Berdasarkan data Diknas, pembangunan sekolah negeri itu menelan biaya sedikitnya Rp 21,5 miliar lebih. Sumber keuangan yang dipakai lebih banyak dana APBD Kota Batam.

Lokasi sekolah yang dibangun dalam rentang waktu 2 tahun itu, lebih banyak didirikan pada kawasan pemukiman padat penduduk. Ukuran luas lahan sekolah yang didirikan tersebut cukup bervariatif, berkisar antara 1.500 M2 sampai 15 ribu meter.

Adapun nama dan alamat sekolah negeri yang didirikan tersebut yaitu;

I. Taman Kanak Negeri(TK)

1. TK Pembina II Batam Kota
2. TK Pembina III Bengkong Sadai
3. TK Pembina IV Batu Aji
4. TK Pembina V Sagulung Baru

II. SD Negeri

1. SD Negeri 005 Taman Lestari Batu Aji
2. SD Negeri 011 Taman Sari Hijau Sekupang
3. SD Negeri 012 Tanjung Buntung Bengkong
4. SD Negeri 013 Perum Griya Batu Aji Asri
5. SD Negeri 008 Komplek Bida Asri Batam Kota

III. SMP Negeri

1. SMP Negeri 25 Batam, Perum Tiban Indah
2. SMP Negeri 26 Batam, Perum Rindang Gardeng
3. SMP Negeri 27 Batam, Sagulung Nato-Dapur 12
4. SMP Negeri 28 Batam, Perum Taman Raya
5. SMP Negeri 29 Batam, Tanjung Sengkuang
6. SMP Negeri 30 Batam, Bengkong Sadai
7. SMP Negeri 31 Batam, Anggrek Sari
8. SMP Negeri 32 Batam, Air Lingka
9. SMP Negeri 33 Batam, Pulau Terong
10. SMP Negeri 35 Batam, Perum Griya Batu Aji Asri

IV SMA Negeri

1. SMA Negeri 12 Batam, Kp.Melayu Batu Aji Asri
2. SMA Negeri 14 Batam, Jl. Tamalatea Tg Sengkuang

Sekolah berstatus negeri ini, Kamis (25 /2) secara keseluruhan akan diresmikan Walikota Batam. Acara peresmian sekolah tersebut juga disejajarkan dengan peresmian beberapa proyek fisik Dinas Kesehatan yaitu beberapa PUskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan lainnya (*)

Kota Batam sebagai salah satu tujuan potensial dan akses yang cukup mudah serta prosedur dan mekanisme masuknya barang yang sulit terkontrol dengan daya dukung peralatan yang belum memadai menjadikan praktek-praktek ekspor barang-barang ilegal termasuk limbah B3 menjadi sangat memungkinkan di pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura ini.

Pemko Batam senantiasa melakukan koordinasi horizontal dan vertikal dengan seluruh instansi terkait termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Provinsi serta Bea Cukai maupun Direktorat Polisi Perairan Polda Kepri.

Terkait masalah yang muncul belakangan ini, Bapedal Kota Batam juga telah mengirimkan sampel limbah ini untuk diteliti lebih jauh sekaligus memastikan kandungan limbah tersebut.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan menegaskan, apapun keputusan Menteri KLH, saya dukung. termasuk re-ekspor limbah yang masuk Batam,” katanya saat wawancara di I Hotel Nagoya, selasa (24/2) kemarin.

Untuk warga yang bermukim disekitar penumpukan limbah tersebut dapat dilakukan cek kesehatan oleh Dinas Kesehatan yang diduga sakit seperti gatal-gatal karena limbah ini,” tegas Dahlan.

Soal penumpukan pasir besi di sekitar rumah warga, seperti dikeluhkan warga di sekitar pabrik batako dekat penimbunan pasir hitam milik PT Jace Oktavia Mandiri di Sagulung, Dahlan telah menugaskan Bapedal Kota Batam untuk melakukan cross-check di lapangan.

Dari laporan masyarakat, sebelumnya, kasus penemuan limbah terjadi antara lain Pabrik Batako di Sagulung, ratusan ton limbah kapal tanker MV Macedon berbendera Panama di Laut Karimun, dan pembongkaran pasir besi di Pelabuhan Batuampar.

(*ttn)

BATAM - Berbagai informasi melalui media cetak, layanan interaktif media elektronik maupun pesan singkat kepada Walikota dan Wakil Walikota Batam terkait pembuangan limbah yang diduga mengandung B3 menunjukkan kekuatiran masyarakat yang bermukim disekitar proses industrialisasi di Batam akan bahaya yang akan mengancam apabila hal tersebut tidak diantisipasi sejak dini.

Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika menekankan, Bapedalda sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam mengantisipasi dampak lingkungan akibat aktifitas diatas tanah permukaan (landscape) di Kota Batam agar pro-aktif dalam menangani limbah, termasuk yang baru-baru ini ditemukan di daerah pemukiman padat penduduk di kecamatan Sagulung.

Terkait laporan warga di Sagulung tersebut, Bapedal melaporkan bahwa contoh limbah yang ditemukan di Sagulung, sudah dicek tim kementerian lingkungan hidup (KLH) untuk selanjutnya diteliti di laboratorium limbah lingkungan. ”Jika hasil laboratorium menguatkan dugaan unsur-unsur limbah B3 terkandung dalam limbah tersebut, maka harus di reekspor ke daerah asalnya,” tegasnya.

Memang butuh waktu untuk menghasilkan penelitian laboratorium tersebut, sehingga Pemko Batam bersama Otorita Batam  sudah bersepakat untuk bersama-sama membangun laboratorium limbah lingkungan di Batam yang bertujuan untuk mempercepat hasil tes laboratorium dapat dipublikasikan kepada masyarakat Batam sehingga kesan yang selama ini seolah kasus limbah ini terhenti saat diteliti di laboratorium dapat diminimalisir.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs Yusfa Hendri, M.Si, dalam acara peresmian proyek fisik bidang pemerintahan beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa Batam sudah layak memiliki laboratorium limbah lingkungan sendiri mengingat banyaknya masalah limbah di Batam serta potensi tumpahan limbah diperairan Batam yang sangat rawan sehingga hal perlu diantisipasi dengan penelitian secara rutin terkait dengan kandungan bahan-bahan kimia berbahaya di dalam air maupun udara sehingga tidak membahayakan bagi masyarakat setempat, katanya serius.

Sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan, saat ini anggota Komisi I DPRD Kota Batam sedang giat-giatnya menangani kasus PT Jace Octavia Mandiri (PT JOM) yang mengimpor limbah jenis cooper sludge dari Korea beberapa waktu lalu. Komisi I bakal membentuk tim khusus (Timsus) untuk menyelidiki kasus tersebut serta memfasilitasi permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki anggota legislatif kita tersebut.

Kepala Bapedalda Kota Batam Dendi N Purnomo mengatakan, limbah yang diimpor oleh PT JOM tersebut belum tentu mengandung bahan B3. ”Belum ada hasil tes laboratorium. Jadi masih dugaan saja,” katanya.

Meski kasus ini masih dalam tahap penyidikan, namu kapal Xin Guang 7 yang mengangkut limbah tersebut sudah dilepaskan oleh BC. Menanggapi hal ini, Dendi mengatakan, BC dan Bapedalda tidak menahan kapal dengan alasan untuk mengurangi keresahan masyarakat. ”Walau kapal dibebaskan, penyidikan tetap berlanjut,” katanya.

Selain itu, kata Dendi, limbah yang saat ini ditampung di gudang milik PT Jeni Putra di Sagulung masih dalam pengawasan Bapedalda. Selain dilarang untuk digunakan, limbah tersebut juga tidak boleh dipindahtangankan atau diperjual belikan ke pihak lain. Dendi juga meminta, PT JOM segera mengemas limbah tersebut ke dalam jumbo pack agar tidak tersebar ke sekitar tempat penampungan.

(*titan)