Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dibenahi terkait ketenagakerjaan Asing di Kota Batam, antara lain menyangkut izin pertama Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Aing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenagakerja Asing (IMTA). Izin tersebut selama ini diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Penempatan Tenaga Kerja melalui Unit Pelayanan Investasi Terpadu (UPIT) di gedung Sumatera Promotion Centre. Sementara itu Pemerintah Kota Batam tidak pernah menerima tembusannya sehingga sulit untuk melakukan pengawasan TKA tersebut.

“Uraian tugas pekerjaan untuk jabatan TKA juga belum disampaikan dalam pemberian dan perpanjangan IMTA. Sehingga tidak diketahui secara pasti batasan pekerjaan yang boleh dilakukan TKA. Masalah pemahaman adat istiadat dan budaya Indonesia juga perlu disosialisasikan kepada para TKA untuk memudahkan komunikasi dan berinteraksi dengan Tenaga Kerja Indonesia,” ungkap Dahlan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pertemuan itu.

Wako juga menyampaikan harapannya kepada Menteri Tenaga kerja tentang perlunya peningkatan alokasi dana pembinaan tenaga kerja khususnya yang bersumber dari Dana Pembinaan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK). Selama ini dana yang dipungut sebesar US $100 per orang setiap bulannya kepada TKA langsung disetorkan ke Pemerintah Pusat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Lebih lanjut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskanda mengatakan akan membentuk tim khusus guna membicarakan persoalan ketenaga kerjaan. Berkaitan dengan kurangnya tenaga pengawas tenaga kerja, menteri berjanji akan memberikan pelatihan khusus.

(crew_humas/yh)

BATAM

Persoalan ini juga telah dibahas ditingkat Muspida Provinsi Kepri dan mereka sepakat untuk mengamankan Batam. Pemko Batam, kini juga tengah menyusun laporan lengkap ke Menteri Tenaga Kerja. Laporan ini sekaligus mengusulkan langkah-langkah aturan ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya dan Batam khususnya. Menurutnya perlu ada perbaikan-perbaikan baik dalam hal keijakan pusat maupun lokal. Pelu diingat, ujar Wako, bahwa untuk aturan tenaga kerja asing belum dilimpahkan ke daerah melainkan masih berada di pusat.
“Apakah ada pemecatan, dalam hal ini pemerintah tidak ada intervensi. Kecuali terjadi pelanggaran aturan. Jika tidak melakukan pemecatan adalah hal yang tepat. Untuk masalah gaji yang diterima, sudah diatas UMK bahkan sudah mendapat upah sek

Mengetahui adanya kesepakatan nilai KHL antara pihak pengusaha dengan pekerja, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan memberi apresiasi. Kesepakatan ini menurut Walikota merupakan prestasi yang dicapai oleh pengusaha dan pekerja. Lebih lanjut mengenai nilai UMK, Walikota berkomentar bahwa pembahasan harus dilakukan sesuai mekanisme. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti mengatakan masih ada dua kali pertemuan pembahasan UMK. Untuk pertemuan yang akan datang, Rudi mengatakan pembahasan sudah masuk dalam pembahasan nilai UMK.

Dalam rapat pembahasan UMK sebelumnya pada Rabu (11/11), pekerja mengajukan biaya Kebutuhan Hidup layak (KHL) Rp1.303.529, sedangkan pengusaha Rp1.225.529. KHL merupakan landasan penetapan UMK. Ajuan KHL pekerja dan pengusaha berbeda karena menggunakan indikator yang berbeda untuk tiga komponen UMK, perumahan, transportasi dan air. Dalam komponen perumahan, pengusaha memasukan nilai Rp150.000, dengan landasan, satu kamar diisi dua pekerja. Sedang pekerja mengajukan Rp250.000 dengan alasan satu kamar dihuni seorang pekerja.

Ketika memperhitungkan biaya transportasi, pengusaha menghitung ongkos transportasi berdasarkan tarif bus pekerja yang disediakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Rp4.800 pulang-pergi, setiap hari. Sedangkan pekerja menghitung berdasarkan tarif angkutan Metro Trans, Rp6.500 pulang-pergi, setiap hari. Pada perhitungan biaya air, pengusaha hanya menghitung dari biaya untuk 2 kubik air. Sedang biaya pemeliharaan tidak masuk KHL.

(crew_humas/dv)

BATAM

(*humas_crew/nn)

BATAM - Untuk ke empat kalinya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggelar kegiatan Bursa Kerja 2009. Kadisnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, untuk Bursa Kerja tahun ini, lowongan yang tersedia sebanyak 5.073 dari 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Kerja. Dari 5.073 lowongan yang tersedia, 3.154 diantaranya untuk wanita dan 1.919 lowongan untuk pria. Perusahaan yang ikut serta dalam Bursa Kerja ini, dua diantaranya perusahaan asal Kabupaten Bintan.

“Saat ini jumlah perusahaan di Batam 3.897 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 264.743 orang dan 4.900 diantaranya tenaga kerja asing. Sementara jumlah pencari kerja di Batam sebanyak 18.445 dan 4.491 sudah ditempatkan. Banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, namun tidak semuanya memenuhi klasifikasi dan kualifikasi,” ungkap Rudi dalam laporannya sesaat sebelum Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan membuka Bursa Kerja 2009.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan dalam sambutannya mengatakan kegiatan Bursa Kerja digelar setiap tahun, namun peluang yang ada tidak pernah terpenuhi. Indikatornya adalah, bahwa tenaga kerja Batam tidak memenuhi kualifikasi baik dibidang manufacturing maupun ship yard. Batam, katanya, didesain untuk tenaga ahli dan profesional. Batam dibangun berbasis teknologi dan mengandalkan SDM yang handal.

Batam tidak seperti daerah lain yang memiliki Sumber Daya Alam (SDM) untuk dikelola. Untuk itu ketika datang ke Batam harus memiliki ketrampilan. Jika tanpa ketrampilan maka jumlah pengangguran di Kota Batam akan bertambah dan akibatnya kriminalitas meningkat.

“Jumlah penduduk Batam saat ini sudah mencapai 900 ribu lebih. Setiap tahunnya, penduduk Batam bertambah 100 ribu, sementara Batam membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill. Untuk mengantisipasi ini, kita mengambil kebijakan untuk memperbanyak pembangunan SMK dan mengurangi pembangunan SMA,” jelasnya.

Pembukaan kegiatan Bursa Kerja tahun 2009 ini ditandai dengan pemukulan gong. Kemudian, Wako didampingi Kadisnaker meninjau stan perusahaan yang menerima lowongan pekerjaan. Diantaranya PT Unisem Batam, PT NSP Technology Batam, PT Ghim li Indonesia dan PT McDermott. Antusias warga Batam untuk mengikuti kegiatan Bursa Kerja ini terlihat dari ramainya pencari kerja yang datang. Meski cuaca siang itu sedikit panas, namun dengan penuh semangat mereka melihat persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai ketrampilan yang mereka miliki.

(*crew_humas/dv)

BATAM- Memberikan peluang kerja kepada masyarakat Batam, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam menggelar bursa kerja. Kegiatan rutin yang digelar setiap tahun ini akan diselenggarakan selama tiga hari terhitung Selasa (13/10) hingga Kamis (15/10) di Politeknik Batam Centre. Saat ini jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Disnaker berjumlah 18.230 orang dengan jumlah peluang kerja yang tersedia untuk 4.270 orang. Untuk mengatasi kesenjangan, maka Pemko Batam memberi peluang kerja dengan membuka bursa kerja. Melalui bursa kerja, jumlah tenaga kerja yang bisa terserap sebanyak 4.933. Saat ini jumlah tenaga kerja formal di Kota Batam berjumlah 273.000 orang yan tersebar di 2.700 perusahaan di Batam.  
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti menuturkan jumlah perusahaan yang telah mendaftar dalam bursa kerja ini sebanyak 35 perusahaan. Dari 4.933 tenaga kerja yang diserap, 1.820 tenaga kerja laki-laki dan 3.113 orang tenaga kerja perempuan.

“Sementara konter yang kita sediakan hanya 30. Bagi perusahaan yang sedikit menerima lowongan maka konternya akan kita bagi dua,” ujar Rudi, Jumat (9/10).

Dari 35 perusahaan yang sudah mendaftar, menurutnya McDermott Indonesia salah satu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang paling banyak, 1.159 orang. Kualifikasi yang dibutuhkan diantaranya, welder (las) dan kontruktion elektrikal. Katanya, perusahaan yang ikut serta dalam kegiatan ini tidak hanya dari Batam tetapi juga ada yang berasal dari Lobam. Menurutnya, memang jumlah tenaga kerja yang terserap cukup besar, namun tetap berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika untuk operator perusahaan, tenaga kerja yang dibutuhkan yakni lulusan SMA.

“Perusahaan menginginkan tenaga kerja yang memiliki skill. Selain itu harus memenuhi persyaratan sertifikasi,” katanya.

Untuk tenaga kerja operator, batasan usia dari 18 hingga 23 tahun. Selain perusahaan yang nergerak dibidang elektornik, ada juga perusahaan PJTKI yang membuka lowongan kerja dalam kegiatan bursa kerja itu. Namun, perusahaan PJTKI ini tidak merekrut tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga melainkan perusahaan eletronik yang terdapat di Johor.

“Yang dibutuhkan sekitar 1000 orang untuk dua perusahaan yang direkrut melalui PJTKI,” katanya singkat.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs. Yusfa Hendri, M.Si, menambahkan persyaratan lain yang diatur Disnaker adalah, bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku adalah KTP Provinsi Kepri. Berbeda dengan bursa kerja tahun lalu yang memberlakukan KTP nasional untuk mencari lowongan melalui bursa kerja. Data yang dimiliki Disnaker, jumlah pengangguran di Kota Batam saat ini sebanyak tujuh ribu orang. Jika tenaga kerja yang melamar memenuhi kualifikasi yang ditentukan perusahaan, ia yakin jumlah pengangguran di Batam akan berkurang, ungkap Yusfa.

Berdasarkan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jumlah penduduk di Kota Batam 922.371 jjiwa. Dengan rincian perempuan berjumlah 450.505 jiwa atau 48,84 persen dan laki-laki berjumlah 471.866 jiwa atau 51,16 persen.

(*crew_humas/dv)

BATAM

Survey, katanya akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang merupakan gabungan dari unsur pemerintahan, serikat pekerja dan unsure pengusaha. Jika mengacu pada aturan, UMK dibahas 40 hari sebelum ditetapkan. “Apabila UMK tahun 2010 dibahas pada tanggal 16 Oktober tidak akan terlambat.

Pada tahun 2009, pembahasan UMK kita mulai tanggal 15 Oktober,” katanya Jumat (9/10). Untuk pembahasan UMK tahun 2010 ini, dijadwalkan pembahasan sebanyak empat kali. Sementara pembahasan UMK pada tahun 2009 pembahasan berlangsung hingga tujuh kali. Rudi berharap pembahasan UMK tahun 2010 dapat berlangsung cepat sehingga minimal 40 hari dapat ditetapkan UMK Kota Batam.

Jika terjadi deadlock, maka Pemko akan membetuk tim dan mengusulkan angka kepada Walikota. “Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator karena yang mengusulkan angka adalah serikat pekerja dan pengusaha. Dalam pembahasan itu akan ada negosiasi-negosiasi dari nilai UMK yang mereka usulkan,” jelas Rudi didampingi Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri.
Dari survey yang dilakukan Dewan Pengupahan pada Bulan September lalu, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Batam sebesar Rp1,257,183. Untuk UMK  menurut Rudi memang harus mengacu pada KHL atau mendekati angka KHL.

Untuk diketahui, UMK tahun 2009 di Kota Batam sebesar Rp1.045.000 per bulan. Besaran UMK ini berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Kepri setelah mempertimbangkan tiga angka yang diusulkan oleh masing-masing pihak.

Terkait outsourcing, Rudi menjelaskan bahwa Disnaker segera akan membentuk tim untuk melakukan verifikasi . Pihaknya, akan membuat prioritas mana perusahaan outsourcing di Batam yang bermasalah. Rudi menyebut antara perusahaan yang terdapat di kawasan Muka Kuning dan Kawasan Tanjung Uncang berbeda. Untuk perusahaan di Tanjung Uncang system kerjanya menggunakan system borongan.

Sehingga pihak perusahaan merekrut tenaga kerja sesuai jumlah yang diperlukan dan hubungan kerja berakhir jika pekerjaan selesai. Sementara system kerja di Muka Kuning ada perusahaan yang langsung merekrut dan ada juga yang melakukan perekrutan melalui pihak ketiga.

“Outsourcing bukan persoalan di Batam saja, tapi hampir diseluruh Indonesia. Untuk perusahaan di Tanjung Uncang, sebagai pemborong kerja, mereka harus mengantongi  Surat Izin Jasa Kontruksi (SIJK),” katanya mengakhiri.

(*crew_humas/dv)