BATAM-

Kepala Badan Kepegawaian Kota Batam, Firmansyah, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengambilan sumpah PNS ini dilaksanakan agar calon pegawai yang telah diangkat dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, serta setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta Pemerintah dan bekerja dengan bersih, jujur juga penuh dengan tanggungjawab. “Pegawai yang diangkat menjadi PNS adalah yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk diangkat, antara lain telah mengikuti Diklat Prajabatan dan memiliki penilaian DP3 yang baik” jelasnya.

Acara dilanjutkan dengan penadatangan Berita Acara Penyerahan Sumpah PNS oleh perwakilan PNS sekaligus penyerahan Surat Keputusan Walikota Batam secara simbolis oleh Asisten Administrasi Umum kepada perwakilan PNS.

Dalam amanatnya Asisten Administrasi Umum menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang baru diambil sumpahnya dan sekaligus menerima SK PNS. Asisten juga berpesan kepada seluruh pegawai untuk mengamalkan dengan sungguh-sungguh sumpah yang telah mereka ucapkan pada hari ini serta mempertanggungjawabkannya. Kemudian asisten juga mengingatkan kepada PNS bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam di butuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi. “Profesional itu antara lain harus memiliki sikap dan kepribadian, mampu mentransformasikan ilmunya kepada bidang pekerjaannya, bersedia melaksanakan tugas dimanapun dan kapanpun, fokus dan bersikap setia kepada bangsa, negara dan pemimpinnya. Sedang Etos kerja yang tinggi adalah memiliki disiplin, semangat dan bertanggungjawab pada pekerjaan yang dipercayakan kepadanya” pesannya.

Asisten mengharapkan para pegawai yang baru saja diambil sumpahnya untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik lewat profesionalisme dan dan etos kerja terhadap bidang- bidang kerja yang mereka geluti. Selain itu terkait kedisiplinan pegawai , Asisten menghimbau kepada seluruh pegawai untuk mengamalkan peraturan terbaru pengganti PP 30 tahun 1980 yaitu PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.(crew_humas/hw)

BATAM-

Kemudian rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh komisi-komisi DPRD dengan SKPD yang disampaikan dalam pembahasan KUA,PPA dan RAPBD. Dan terjadinya kemungkinan peningkatan dan penurunan penerimaan setelah ditetapkannya APBD Kota Batam tahun anggaran 2011, dimana penyesuaiannya akan dilakukan dengan perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2011 dengan memperhatikan visi dan misi wako terpilih periode 2011-2016.

Peningkatan PAD Kota Batam pada tahun anggaran 2011 terutama disebabkan adanya pendapatan dari pajak BPHTB yang pada tahun sebelumnya merupakan pendapatan pajak pusat yang dikelompokkan dalam dana bagi hasil pajak, namun pada tahun anggaran 2011 sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan pajak BPHTB sudah menjadi pajak daerah dan diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah.

Selain itu, terjadi peningkatan PAD juga berkat adanya dukungan masyarakat dan motivasi dari DPRD Kota Batam melalui kegiatan intensitifikasi dan ekstensifikasi PAD Kota Batam. Sementara itu, terjadinya penurunan pada pendapatan retribusi daerah disebabkan adanya beberapa retribusi daerah yang ditiadakan sesuai dengan diberlakukannya ketentuan UU No 28 tahun 2009.

Dahlan mengatakan bahwa target pendapatan dana perimbangan 733.499.000.000 dimana turun 13,48%. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pendatapan BPHTB yang pada tahun anggaran 2011 tidak lagi merupakan pajak pusat, tapi merupakan pajak daerah sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 dan adanya penurunan target pendapatan dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi.

Agenda sidang selanjutnya adalah laporan akhir pansus pembahasan Ranperda Kota Batam tentang pencegahan, penanggulangan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya di Kota Batam. Dan pansus menetapkan bahwa akan dibentuk sebuah panti rehabilitasi korban nafza.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan berharap Perda tersebut dapat mengoptimalkan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Akhirnya Perda tersebut disetujui untuk ditetapkan. Agenda terakhir dalam kesempatan tersebut adalah pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Kota Batam tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dan seluruh fraksi menyetujui Ranperda tersebut berlanjut ke pansus agar nantinya disetujui sebagai perda Kota Batam.(crew_humas/nn)

BATAM-

Rapat Pleno Pencabutan Nomor Urut Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota pada Pilwako 2011. Dalam surat keputusan itu pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota yang terdaftar yakni Arifin Nasir-Irwansyah, Amir Hakim Siregar-Syamsul Bahrum, Nada Faza Soraya-Nuryanto, Ria Saptarika-Zainal Abidin dan Ahmad Dahlan-Rudi. Ketua KPU Batam, Hendriyanto mengatakan, setelah pencabutan nomor urut barulah pendukung bisa mensosialisasikan pasangan dengan menggunakan nomor urut.

“Nomor urut teradpat di dalam amplop tertutup. Masing-masing pasangan akan mengaduk amplop ini sebelum memilih satu dari seluruh amplop ini. KPU melaksanakan Pemilu ini dengan transparan, jika ada temuan di lapangan tolong dilaporkan. Dukungan kepada KPU, menjadi tolak ukur keberhasilan Pemilu,” kata Hendriyanto.

Selanjutnya, masing-masing pasangan mengaduk amplop dan memilih satu dari amplop yang telah disiapkan tersebut. Pasangan pertama yang maju untuk memilih amplop adalah pasangan Arifin Nasir-Irwansyah, kedua pasangan Amir Hakim Siregar-Syamsul Bahrum, pasangan Nada Faza Soraya-Nuryanto, pasangan Ria Saptarika-Zainal Abidin dan terakhir adalah pasangan Ahmad Dahlan dan Rudi yang maju untuk memilih amplop yang berisi nomor urut. Amplop dalam keadaan tertutup dan bercap KPU tersebut dibuka secara bersama oleh masing-masing pasangan.

Dipandu oleh Ketua KPU, amplop tersebut dibuka masing-masing yang ditandai dengan hitungan mundur.

Setelah amplop terbuka masing-masing calon memperlihatkan nomor urutnya dan disambut teriakan oleh para pendukung pasangan. Arifin Nasir-Irwansyah mendapat nomor urut 4, pasangan Amir Hakim Siregar-Syamsul Bahrum mendapat nomor urut 5, pasangan Nada Faza Soraya-Nuryanto mendapat nomor urut 3, pasangan Ria Saptarika-Zainal Abidin memperoleh nomor urut 2 dan pasangan Ahmad Dahlan dan Rudi mendapat nomor urut 1. Usai pencabutan nomor urut, masing-masing pendukung diberi waktu untuk menyampaikan yel-yelnya, yang diawali dari pendukung nomor urut 1.

Rapat pleno terbuka itu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai 2011. Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai ini dipandu oleh Zeindra Yanuardi, Anggota KPU Batam. Deklarasi tersebut berisi poin diantaranya, masing-masing calon menjunjung sportifitas siap menang siap kalah dalam Pemilu 2011. Selanjutnya masing-masing calon akan mendukung sepenuhnya pasangan calon terpilih dalam Pemilu 2011. Usai pembacaan Deklarasi Pemilu Damai itu, masing-masing calon menandatanganideklarasi yang disaksikan oleh Kapolrestas Barelang, Kombes Pol Eka Yudha Satriawan dan Panwaslu Kota Batam.

“Sebelum kami mencetak surat suara, kami mohon kesediaan dari masing-masing pasangan calon untuk datang ke kantor KPU, jika terdapat kesalahan pengetikan pada nama dan gelar,” ungkap Hendriyanto.

Setelah tahapan Pencabutan Nomor Urut, selanjutnya adalah Kampanye terbatas yang akan berlangsung mulai tanggal 16 November hingga 16 Desember mendatang. Kemudian pada tanggal 17 Desember sampai dengan 1 Januari masing-masing pasangan melakukan kampanye rapat terbuka. Dan pada tanggal 2 sampai 4 Januari 2011 merupakan minggu tenang sebelum pelaksanaan Pemilu pada tanggal 5 Januari.(crew_humas/dv)

BATAM -

Kepala Badan Kesbangpol Linmas, Zulhendri mengatakan, materi pelatihan diberikan oleh nara sumber yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Polresta Barelang dan dari Kesbangpol Linmas. Dari Kesbangpol Linmas, materi yang diberikan berupa permasalahan linmas serta peningkatan kapasitas Linmas, tugas dan fungsi Linmas di TPS. Tujuan diberikannya pelatihan ini, untuk memberikan pembekalan sehingga ada peningkatan kualitas kepada para anggota Linmas yang bertugas pada saat Pemilu nanti. Pasalnya, dari petugas Linmas yang bertugas saat ini, sebagian merupakan petugas Linmas yang baru.

“Kenapa mereka perlu kita berikan pembekalan, karena tingkat mobilitas petugas Linmas ini cukup tinggi. Dari 9 orang anggota KPPS, 2 orang diantaranya adalah petugas Linmas,” jelas Zulhendri.

Pelatihan ini menurutnya akan diikuti oleh 3.576 orang anggota Linmas dari 12 kecamatan. Kecamatan Batam Kota, merupakan kecamatan ke enam yang melaksanakan pelatihan tersebut. Lima kecamatan lainnya yang telah melaksanakan pelatihan itu yakni Kecamatan Sekupang, Batu Aji, Sagulung, Sei Beduk dan Batu Ampar. Diharapkan melalui pelatihan ini para Anggota Linmas dapat mengetahui tugas dan fungsinya pada pelaksanaan Pemilukada pada 5 Januari 2011 mendatang.

(crew_humas/dv)

BATAM -

Ketika menerima rombongan tamu dari Bagian Humas Pemko Bekasi, Yusfa didampingi oleh tiga orang Kasubag yang ada di Bagian Humas Setdako Batam. Tiga Kasubag itu yakni, Kasubag Dokumentasi, Tri Eka Jauhari, Kasubag Pemberitaan, Ratna Sari Tarigan dan Kasubag Publikasi, Yudi Admajianto. Selain ingin mengetahui struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Bagian Humas Setdako Batam, rombongan yang dipimpin oleh Kabag Humas Pemko Bekasi, Endang Suharyadi ini juga ingin mengetahui tentang sistem penyebarluasan informasi yang berada di Bagian Humas Setdako Batam.

Banyak hal yang ingin dipelajari oleh Bagian Humas Pemko Bekasi ke Bagian Humas Setdako Batam. Seperti tentang mekanisme kemitraan antara Bagian Humas Setdako Batam dengan insan pers di Kota Batam. Kemudian mengenai agenda tahunan yang dimiliki oleh Bagian Humas Setdako Batam serta mengenai penerapan kode etik jurnalistik terhadap insan pers yang ada di Kota Batam. Mengingat telah dibelakukannya Undan-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) per 1 Mei 2010 lalu, Bagian Humas Pemko Bekasi juga menanyakan tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta komisi informasi yang telah dibentuk. Selanjutnya mengenai sistem pembagian tugas staf Bagian Humas dalam melakukan peliputan kegiatan di lingkungan Pemko Batam.

Seluruh pertanyaan yang disampaikan tersebut dijawab oleh Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri. Mengenai mekanisme penyebarluasan informasi pada Bagian Humas Setdako Batam, Yusfa mengatakan, informasi yang berada di lingkungan Pemko Batam disebarluaskan melalui website Bagian Humas Setdako Batam, yang dapat diakses melalui www.humasbatam.com. Setiap bulannya, Bagian Humas Pemko Batam juga menerbitkan Media Batam.

Informasi yang dirilis melalui website maupun yang diterbitkan melalui Media Batam meliputi kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Batam. Untuk mempublikan seluruh kegiatan di lingkungan Pemko Batam, setiap hari Bagian Humas selalu menginformasikan agenda kegiatan kepada rekan-rekan media yang posting di Pemko Batam.

“Setiap kegiatan yang ada di lingkungan Pemko Batam, selain mengajak para rekan-rekan media, tim liputan dari Humas juga kita turunkan. Kita telah membagi tim peliputan ke dalam tiga tim liputan. Tim satu, untuk meliputi kegiatan Wali Kota, tim dua untuk meliput kegiatan Wakil Wali Kota dan Tim kegiatan untuk meliput kegiatan SKPD lainnya termasuk kegiatan Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Kota Batam. Untuk masing-masing tim terdiri dari petugas fotografer, kameramen dan reporter,” papar Yusfa.

Tentunya kegiatan yang telah diliput tersebut didokumentasikan oleh anggota tim yang bertugas pada hari itu. Seperti foto kegiatan diarsipkan dalam hard disk komputer yang diurut berdasarkan tanggal, bulan dan tahun kegiatan. Selanjutnya di back up dengan burning DVD. Setiap kegiatan pimpinan yang telah diliput juga disampaikan kepada pimpinan melalui soft copy. Mengenai implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik, Yusfa mengatakan bahwa Pemko Batam melalui Badan Komunikasi dan Informasi telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam sudah terbentuk dengan dikeluarkannya SK Walikota Nomor KPTS.

112/HK/IV/2010, di mana Kepala Badan Kominfo ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemko Batam dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Bagian Humas Setdako Batam. Selanjutnya, Komisi Informasi untuk Kota Batam hingga saat ini Belum  ada, namun Komisi Informasi Provinsi sudah terbentuk.

Dalam kesempatan itu, Yusfa menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bagian Humas Pemko Bekasi yang telah memilih Bagian Humas Setdako Batam sebagai tempat untuk melakukan kegiatan study banding. Ia berharap informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi Bagian Humas Pemko Bekasi. Sementara itu, Endang menyampaikan ucapan terimakasihnya karena telah diterima dengan baik oleh jajaran Humas Setdako Batam. Mengakhiri kunjungan siang itu, Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri memberikan cenderamata kepada Kabag Humas Pemko Bekasi.(crew_humas/dv)

BATAM -

Kebijakan APBD memuat komponen-komponen pelayanan yang akan diberikan dan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kebijakan umum dirumuskan berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri dalam negeri setiap tahun. Pedoman tersebut memuat antara lain, pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dngan kebijakan pemerintah, Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD untuk tahun bersangkutan serta Teknis penyusunan APBD dan hal-hal khusus lainnya. Sedangkan Rancangan PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda- agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD.

Kemudian sidang dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Walikota Batam Ahmad Dahlan, Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika, Ketua DPRD Kota Batam, Surta Sardi, Ruslan Kasbulatov, Zainal Abidin, dan Ketua Badan Anggaran Aris Hardi Halim. Pada Kesempatan sidang paripurna tersebut Wali Kota juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Batam.

Jasa telekomunikasi merupakan salah satu bidang yang saat ini juga pertumbuhannya cukup baik, terbukti dengan banyaknya operator telekomunikasi yang mengembangkan layanan usahanya di Kota Batam. Pertumbuhan sektor jasa telekomunikasi ini tentu berdampak positif bagi perkembangan Batam sebagai kawasan perdagangan bebasa dan pelabuhan bebas, karena infrastruktur dan sistem Teknologi Informasi (IT) akan membuka akses ke pasar global.

Karenanya agar pembangunan tetap memberikan kenyamanan dan keamanan serta tidak mengganggu estetika kota, maka Pemerintah Kota memandang perlu adanya peningkatan peranandaerah dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi di Kota Batam. “Pemerintah Kota memandang perlu untuk menyusun regulasi mengenai retribusi terhadap pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Batam yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi semua pihak yang terkait”, jelas Wali Kota.

Sidang Paripurna selain dihadiri oleh 33 anggota dewan, Juga dihadiri oleh unsur muspida, Asisten Pemerintah Kota Batam dan Kepala SKPD Pemerintah Kota Batam. (crew_humas/hw)

BATAM -

“Sesuai ketentuannya, PNS yang mengikuti Diklatpim ini memang 40 orang dalam satu kelas,” kata Firmansyah.

Adapun yang menjadi tenaga pengajar pada Diklatpim IV berasal dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI sebanyak 9 orang, Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kepri dan pejabat struktural di lingkungan Pemko Batam berjumlah 14 orang. PNS merupakan unsur sumber Aparatur Negara yang mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah dan pembangunan. Untuk itu diperlukan PNS yang mempunyai kompetensi, sikap dan prilaku penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral serta bermental baik. Lebih lanjut Maaz mengatakan bahwa banyak yang harus dibenahi untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Misalnya meningkatkan sertifikasi, motivasi dan tentunya penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan.

“Tujuan diselenggarakannya Diklatpim IV ini untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan agar dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon IV secara profesional. Tentunya harus dilandasi dengan kepribadian dan etika PNS,” kata Maaz.

Kepada seluruh tenaga pengajar, Maaz menyampaikan ucapan terimakasihnya karena telah bersedia memberikan materi pada pelaksanaan Diklatpim IV tersebut. Sementara kepada para peserta ia mengharapkan untuk tidak mengikuti Diklatpim ini sebagai formalitas saja atau sekedar memenuhi syarat jabatan saja. Namun Diklat ini harus diikuti dengan penuh keseriusan dan semangat sehingga dapat memberikan dampak positif demi peningkatan kualitas kinerja di jajaran Pemko Batam.

“Semoga peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan seksama. Selamat mengikuti Diklatpim IV dan kepada seluruh peserta,” pungkasnya.(crew_humas/dv)

BATAM

Dilokasi penertiban sejumlah warga yang didampingi pengacara menyambut tim terpadu untuk melakukan pembicaraan dengan Tim terpadu.

Manurung sebagai perwakilan warga mengemukakan  warga sampai saat ini menunggu  uang sagu dari Pemerintah. Namun karena tidak adanya uang sagu hati, warga bersedia pindah dengan syarat meminta waktu selama dua hari dari tanggal 26 sampai tanggal 28 untuk dapat membongkar rumahnya sendiri.

Selain meminta waktu selama dua hari untuk membongkar sendiri rumahnya, warga juga meminta ganti  rugi kepada kontraktor. pembangunan Lapangan Sepakbola> Pasalnya  Karena  penimbunan lahan tersebut  tanpa membuat parit sehingga menyebabkan banjir dan mengakibatkan kerugian harta benda pada lima kepala keluarga.

Setelah dilakukan pembicaraan antara warga,  Tim terpadu dan pihak Kontraktor,  disepakati dua poin yaitu tim memberikan waktu dua hari (26-28 oktober)kepada warga yang masih dilokasi untuk membongkar sendiri. Kedua, bagi warga yang mengalami kerugian akibat banjir akan diganti oleh pihak kontraktor

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Zulhelmi yang memimpin Tim Terpadu menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan penertiban  lahan untuk  sarana pemerintah yang dilakukan Tim Terpadu. Kegiatan penertiban ini untuk menyiapkan lahan pembangunan Lapangan Sepak bola yang diusulkan Masyarakat melalui Musrenbang.

Diakatakan  Zulhelmi kegiatan penertiban untuk  membangun fasilitas pemerintah tidak ada ganti rugi. Prosedur pebertiban sudah dilakukan Tim terpadu baik pemberitahun, musyawarah, Surat Peringatan  (SP) 1-3 sampai Surat Perintah Pembongkaran telah kita saampaikan kepada Masyarakat. Namun dari 43 KK yang menghuni Gang Ampera ini ada 13 rumah (KK) yang tidak mau dan masih bertahan sampai hari ini.

Beberapa solusi telah ditawarkan oleh Pemko Batam kepada warga yang ditertibkan, diantaranya dapat pindah ke rusun yang disediakan tanpa dipungut biaya sewa selama tiga bulan, sedangkan biaya air dan listrik akan di tanggung Kantor Pemuda dan Olahraga selama tiga bulan.

Artinya biaya sewa rusun, air dan listrik gratis selama tiga bulan, selain itu kami menyediakan sarana angkutan barang gratis bagi yang ingin pindah hari ini” jelas Zulhelmi.

Sementara itu Ketua RW 15 Gang Ampera, Manan mengatakan sebenarnya warga telah  diajak bermusyawarah sejak awal rencana pembagunan lapangan sepak bola ini. Bahkan sejak di keluarkan Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3, hingga  Surat Perintah pembongkaran warga tetap tidak mengindahkan dan bertahan sampai hari ini untuk meminta uang sagu hati.

“Rumah saya juga terkena penggusuran dan saya saat ini sudah pindah karena saya tau tidak ada penggantian karena akan di jadikan fasilitas umum oleh Pemerintah “ kata Manan.

Terkait tenggang waktu dua hari bagi warga untuk membongkar sendiri, Zulhelmi memaklumi dan menghargai keinginan masyarakat membongkar sendiri.  “setelah dua hari Tim Terpadu akan kembali melakukan monitoring dan berharap warga telah membongkar sendiri sesuai kesepakatan yang dibuat tertulis”  tutup Zulhelmi.

Pada penertiban kali ini Tim terpadu menurunkan tiga ratus personil yang terdiri dari Kepolisisan,TNI, Satpol PP, Ditpam, Dinas Kebersihan, PLN dan Pemadam Kebakaran. (humas_crew/yd)

BATAM -

Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Walikota Batam itu disampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam hal peningkatan pendapatan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Diantaranya,  meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat untuk meningkatkan penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi dan Dana Perimbangan, meningkatkan Koordinasi dan memantapkan kesepakatan yang telah dibuat antara Pemko Batam dengan Otorita Batam untuk sharing penerimaan di Bidang Pelabuhan , air dan pertanahan, Optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan pelayanan dan peningkatan kerjasama dengan semua pihak.

Selain dari itu juga dilakukan serangkaian kegiatan dari tahun 2006 sampai 2010 baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain, Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), intensifikasi dan ekstensifikasi PPh 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri, Penataan Spanduk dan pengadaan panggung tempat pemasangan spanduk serta pembinaan terhadap wajib pajak reklame Kota Batam, Peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah bidang penagihan, pendapatan dan penetapan, Peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan izin penyelenggaraan reklame, Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak dan Koordinasi dan evaluasi Penerimaan Daerah.

Disampaikan pula dalam pidato pertanggungjawaban Walikota antara lain Pendapatan Kota Batam sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 ditargetkan sebesar  Rp 3,945,953,234,282.64,- dan terealisasi sebesar Rp 3,841,153,350,226.97,-. Sedang Pendapatan Asli Daerah ditargetkan  Rp 653,996,025,483.30,- dengan realisasi sebesar Rp 620,533,618,612.60,-.

Setelah Walikota Batam menyampaikan LKPj dan dilanjutkan dengan penyerahan LKPj secara simbolis oleh Walikota Batm Kepada Ketua DPRD Kota Batam, Surya Sardi. Selanjutnya sidang paripurna dilanjutkan dengan agenda pembentukan panitia khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2010
Dari kesepakatan hasil musyawarah pimpinan fraksi dan DPRD dibentuk panitia khusus (Pansus) LKPJ, dan terpilihlah A. A. Sani dari sebagai ketua, sementara Wakil ketua Ruslan Ali Wasim dari dan Sekretaris  Pansus dipercayakan kepada Udin P. Sihaloho.

Sesuai dengan draf keputusan DPRD no 32/KPTS/170/X/2010 tugas dari panitia khusus ini adalah melakukan pembahasan keterangan LKPJ terhadap APBD, mengadakan pembahasan, mencari masukan kepada pihak terkait, menghimpun input dan menganalisa data, melaporkan hasilnya kepada DPRD melalui rapat pimpinan, 30 hari sejak penetapannya sebagai pansus. Sedangkan rapim sendiri akan dijadwalkan kemudian, dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan

Hadir dalam kesempatan tersebut, Muspida Kota Batam, Ketua Otorita Batam/ Kepala BPK Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam, Para Assisten, Inspektorat Kota Batam, Kepala Dinas/Instansi, akademisi, pemuka masyarakat,  alim ulama,  pimpinan ormas, orsospol, LSM. (crew_humas/hw)

BATAM-

Tiga orang Camat yang dilantik pada Selasa sore itu yakni, Rudolph Napitupulu yang kini menjabat sebagai Camat Lubuk Baja, Umiyati yang menjabat sebagai Camat Bengkong dan Asril Arief menduduki jabatan barunya sebagai Camat Batam Kota menggantikan Junaidi Baran yang menjadi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Sementara Kabag Perekonomian yang sebelumnya dijabat oleh Rudolph napitupulu digantikan oleh Dece Awidaria. Kabag Umum yang sebelumnya diduduki oleh Firmansyah dijabat oleh Dasrul Azwir yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tata Kota. Dijajaran Eselon IV diantaranya yang dilantik menjadi Eselon III yakni Rudi Panjaitan yang menduduki jabatan sebagai Kabid Sarana dan Obyek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Jabatan lamanya sebagai Kasubag Dokumentasi di Bagian Humas Pemko Batam diduduki oleh Tri Eka Jauhari.

Dalam sambutannya Ahmad Dahlan mengharapkan para pejabat yang dilantik dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan. Pelantikan ini merupakan rotasi/perputaran dan gerbongnya dimulai dari kosongnya jabatan Kepala BKD dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam. “Pelantikan tersebut dilaksanakan hari terakhir di Bulan Sya’ban, karena Magrib nanti telah Ramadan, semoga mendapatkan ridho Allah SWT,” harap Dahlan.

Pelantikan dilakukan karena roda organisasi harus berputar dan roda pemerintah harus terus bergulir agar Pemerintah Kota Batam dapat berjalan dengan selaras dan seimbang. Dahlan menambahkan, pejabat yang dilantik harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang baru dengan baik. Sebagai contoh Eselon IV yang dilantik, dimana sebelumnya tidak memiliki bawahan, dan setelah eselon IV memiliki bawahan maka segala tindak tanduk sebagai pimpinan menjadi perhatian bawahan. Untuk itu Wako berpesan agar dapat menjaga tindak tanduk sebagai seorang pimpinan  karena akan menjadi panutan bagi bawahan.

“Secara formal pejabat yang dilantik memiliki karir untuk naik terus ke depan, pada jabatan yang lebih tinggi sesuai levelnya. Karenanya harus memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan peranannya di lingkungan Pemko Batam, untuk bangun Batam dengan kebersamaannya,” tutup Dahlan.(crew_humas/nn)

fotolainnya**