BATAM-

“Akhir tahun selesai bangunan sekolah ini Pak,” lapor Muslim kepada Wako yang meninjau pagi itu.

Usai meninjau pembangunan SDN 009 tersebut, Wako meninjau ke lokasi Pemakaman Umum Sambau yang terletak di Kecamatan Nongsa. Pada tahun ini Pemko Batam melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam membangun gapura di lokasi pemakaman. Tahun 2010 gapura pemakaman yang dibangun yakni Gapura Taman Pemakaman Umum Sambau dan Gapura Pemakaman Sei Temiang. Untuk pembangunan gapura pemakaman Sambau dana yang dianggarkan sebesar Rp191 juta. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, M Sahir melaporkan kepada Wako bahwa pembangunan gapura pemakaman itu akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap kedua yakni dilanjutkan dengan pembangunan pagar di sekeliling lokasi makam. Di sana juga akan dibangun rumah singgah. Di Sei Temiang dana yang dianggarkan untuk pembangunan gapura pemakaman Rp130 juta. Di area pemakaman tersebut dibangun dua gapura yakni gapura untuk makam Islam dan Kristen.

Setelah meninjau area pembangunan gapura Pemakaman Umum Sambau, Wako pun meninjau pembangunan drainase di Bengkong persisnya di depan Rumah Makan Salero Basamo. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Yumasnur menjelaskan bahwa proyek drainase tersebut sudah rampung dikerjakan. Berikutnya Yumasnur mengajak Wako meninjau ke pembangunan jalan dua jalur dari Sarmen hingga simpang empat lampu merah Bengkong. Jalan dua jalur yang dibangun itu menurutnya sepanjang satu kilo. Direncanakan pada tahun 2011 akan dibangun jembatan pada lokasi jalan yang dibangun tersebut.

Peninjauan dilanjutkan Wako ke lokasi peningkatan jalan di Bengkong Permai yang kini dalam proses pengaspalan. Dipastikan pada akhir tahun 2010 mendatang masyarakat Bengkong Permai sudah memiliki jalan aspal. Peningkatan jalan di kawasan Bengkong lainnya yakni di Bengkong Harapan. Peningkatan jalan Bengkong Permai dan Bengkong Harapan menurutnya satu paket dengan anggaran sekitar Rp3 miliar. Selanjutnya peningkatan jalan Bengkong Sadai dan Bengkong Palapa yang juga dibangun menggunakan APBD Kota Batam dengan anggaran Rp4 miliar. Peningkatan jalan di Bengkong Sadai dan Bengkong Palapa ini dikerjakan oleh PT Mitra.

Berikutnya Wako meninjau salah satu lokai pembangunan tugu kampung tua yang juga terletak di Bengkong. Tugu kampung tua yang ditinjau Wako yakni Tugu Kampung Tua Bengkong Sadai. Pada kesempatan itu Wako memberikan masukan kepada Kepala Dinas Tata Kota, Gintoyono mengenai tulisan arab melayu yang ditulis pada tugu tersebut. Dimana pada tugu kampung tua tersebut tertulis Tugu Kampung Tua Sadai dengan tulisan latin dan arab. Proyek infrastruktur lainnya yang ditinjau Wako yakni pembangunan pedestrian yang dibangun dengan diberi kanopi yang terletak di sekitar Rumah Susun Muka Kuning. Pedestrian tersebut dibangun dengan anggaran Rp2,3 miliar dengan tujuan untuk memberi kenyamanan bagi pekerja yang akan berangkat kerja.

“Panjangnya sekitar 1,7 kilo. Pedestrian ini kita bangun mulai dari depan Rusun sampai ke areal industri Panbil. Diperkirakan akhir tahun ini rampung,” katanya kepada Wako.

Wako juga berkesempatan meninjau lokasi jalan sekitar Nagoya yang dioverlay oleh Dinas Pekerjaan Umum. Adapun ruas jalan yang akan diperbaiki yakni jalan Simpang Indosat-Studio 21-MC Donals-Apartemen Harmony-Simpang Baloi-Lippo Bank-Underpast. Panjang jalan yang di overlay sekitar 10 kilo karena overlay dilakukan dua jalur, kiri dan kanan, masing-masing jalur 5 kilo. Kini kondisi ruas jalan mulai dari Simpang Apartemen Harmony hingga Top 100 Penuin sudah terlihat mulus. Begitu juga ruas jalan dari Simpang Lippo Bank menuju Underpast.

Terakhir Wako meninjau pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batuaji. Rumah sakit Tipe C ini rampung dikerjakan pada akhir tahun 2010. Wako mengatakan rumah sakit yang dibangun diatas lahan seluas 3,88 hektar dan luas bangunan 12.490 m2 tersebut dibangun untuk menjawab persolan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang akhir-akhir sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu RSUD yang dibangun Pemerintah Kota Batam tersebut juga akan menjawab kekurangan fasilitas pendukung di RSUD yang sekarang seperti ruangan intensive care unit (ICU), neonatal intensive care unit (NICU) dan ruangan scanning.

RSUD Batuaji dengan anggaran Rp84,5 miliar ini memiliki tiga blok. Blok A merupakan gedung administrasi dengan ketinggian dua lantai. Blok B gedung rawat inap dengan ketinggian empat lantai. Sementara Blok C diperuntukkan untuk ruang UGD dengan ketinggian dua lantai. Mengetahui beberapa proyek infrastruktur tahun anggaran 2010 rampung dikerjakan pada akhir Desember mendatang, menurutnya sangat baik. Pembangunan infrstruktur ini untuk menjawab kebutuhan penduduk akan infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, drainase dan jalan. Tidak dipungkirinya masih ada jalan yang berlubang, dan Pemko Batam berupaya untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu.

“Rumah sakit rampung dikerjakan akhir tahun ini. Jalan di sekitar Nagoya sudah selesai di overlay, tugu kampung tua, sekolah di Batam Kota. Semoga ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat Batam. Dan kita akan terus tingkatkan pembangunan infrastruktur Batam,” katanya.

(crew_humas/dv)

BATAM-

Ria meminta kepada seluruh warga untuk bahu membahu menyelesaikan pembangunan pendopo tersebut, agar dapat segera digunakan. Dan nantinya masyarakat sendiri yang dapat merasakan fasilitas yang mereka bangun sendiri. Acara diakhiri dengan pemberian bantuan untuk pembangunan pendopo tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan silaturohmi dengan warga sekitar. Turut hadir Lurah Sei Langkai, masyarakat Griya Batu Aji Asri tahap I sampai tahap V.(crew_humas/nn)

BATAM-

“Majelis taklim seperti cendawan yang tumbuh dimusim hujan. Perlu adanya bimbingan agar dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tuntunan Islam,” ucap Ny. Mariana.

Drs. KH. Muchlisin Dawam selaku penceramah, dalam tausiahnya mengatakan bahwa sesungguhnya majelis taklim bukanlah untuk ummat islam saja, akan tetapi keberadaanya seharusnya merupakan rahmatan lil alamin, mengayomi dan merahmati seluruh alam. Semua aktivitas manusia di dunia ini haruslah seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, agar seiring sejalan, sehingga nantinya kebahagiaan dapat diperoleh.

Muchlisin menghimbau kepada ibu-ibu majelis taklim agar kedepannya juga dapat membentuk pengajian untuk anak remaja. Acara pelantikan pengurus Permata Kelurahan Tiban Indah siang itu ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik.(crew_humas/nn)

BATAM-

Untuk infrastruktur lainnya seperti listrik dan air di perumahan itu menurutnya sudah terpenuhi. Pada momen Goro pagi itu, Wako juga mengajak masyrakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan tempat tiggalnya. Meski masyarakat di perumahan tersebut merupakan kelompok masyarakat menengah ke atas yang sebagian besar bekerja disektor formal, namun menurutnya warga sekitar masih peduli akan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

“Penduduk Batam saat ini berkembang dengan luar biasa. Pertumbuhan ekonomi semakin bagus dan tentunya ini berdampak dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat di Kota Batam. Untuk itu mari bersama-sama kita membangun Batam untuk mencapai kehidupan yang lebih baiknya ke depan,” ujar Wako dalam sambutannya.

Acara Goro pagi itu diawali dengan senam pagi bersama dan dilanjutkan dengan Goro di lingkungan perumahan Villa Pesona Asri. Sebagai tanda dimulainya aktifitas Goro pagi itu, Wako berkenan memotong rumput di lokasi perumahan. Menyemarakkan kegiatan Goro tersebut, panitia juga menyediakan hadiah door prize bagi warga sekitar yang telah mnegikuti senam pagi. Wako juga menyediakan sejumlah uang sebagai hadiah utama selain hadiah sembako yang telah disediakan oleh panitia.

Usai menghadiri kegiatan Goro di Perumahan Villa Pesona Asri, Wako pun menghadiri kegiatan senam pagi yang digelar di Perumahan Citra Pandawa tepatnya di RW 03. Herry Afrizal, tokoh masyarakat setempat menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Wako yang telah bersedia hadir pada acara senam pagi. Ajang tersebut juga merupakan momen untuk bersilahturahmi langsung antara masyarakat setempat dengan Wako. Sementara itu Wako yang melihat antusias masyarakat mengikuti senam pagi itu memberikan apresiasi yang tinggi. Meskipun ditengah-tengah kesibukannya, warga masih menyempatkan diri untuk berkumpul bersama sambil bersilahturahmi.

“Mari jadikan ajang ini sebagai ajang bagi kita untuk bersilahturahmi dan memupuk tali persaudaraan antar sesama. Jadikan Kota Batam yang kita cintai sebagai kota yang aman dan mari ciptakan suasana kondusif di lingkungan kita,” kata Wako pada kesempatan itu. Pada acara senam pagi itu, panitia juga telah menyediakan hadiah door prize dengan hadiah utama berupa dua unit sepeda gunung.

(crew_humas/dv)

]]> http://www.humasbatam.com/2010/10/17/wako-developer-bertanggungjawab-terhadap-infrastruktur-di-kawasan-perumahan/feed/ 0 http://www.humasbatam.com/2010/06/22/muspida-temui-dirjen-migas-untuk-pastikan-tidak-ada-kenaikan-listrik-selama-2010/ http://www.humasbatam.com/2010/06/22/muspida-temui-dirjen-migas-untuk-pastikan-tidak-ada-kenaikan-listrik-selama-2010/#comments Tue, 22 Jun 2010 08:23:13 +0000 Administrator http://www.humasbatam.com/?p=12489 BATAM- Mengantisipasi kenaikan tarif listrik di Kota Batam, unsur Muspida Kota Batam dalam waktu dekat akan menemui Dirjen Migas, Evita Herawati Legowo. Pertemuan tersebut untuk meminta komitmen Dirjen Migas yang telah berjanji untuk tidak menaikkan tarif listrik Batam pada tahun 2010 ini. Pasalnya, per 1 Juli mendatang secara nasional pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Janji tersebut disampaikan Dirjen Migas secara lisan kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Azis ketika menyampaikan persoalan listrik di Kota Batam. Kepada Harry, secara lisan Dirjen Migas mengatakan tahun 2010 ada keamanan terhadap gas dan kelistrikan di Batam. Kadisperindag Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan, sebelumnya untuk mengantisipasi kenaikan tarif listrik ini, Pemko bersama unsur Muspida telah mengirimkan surat ke Dirjen Listrik. Dalam hal tersebut, Dirjen listrik berkoordinasi dengan Dirjen Migas. Bahkan Pemko Batam meminta kepada Ketua Banggar DPR RI agar Batam mendapat PSO. Namun ini tidak disetujui, dengan alasan seluruh daerah tentunya akan meminta PSO.

“Justru Batam akan jadi percontohan untuk tarif, karena pemerintah saat ini akan menarik subsidi. Sementara yang menjadi kendala Batam adalah pada bahan primer. Tarif ditentukan pemerintah sementara harga gas ditetapkan swasta,” ujar Hijazi usai rapat Muspida yang membahas mengenai kelistrikan di Kota Batam, Pasir Darat dan persoalan kayu di Kota Batam di Lanal Batam, Selasa (22/6).

Jika tarif listrik di Kota Batam naik maka akan berdampak negatif terutama bagi pelaku usaha dan industri di Kota Batam. Harapannya, tarif listrik di Kota Batam betul-betul bisa tarif keekonomian. Dengan adanya komitmen Dirjen Migas yang mengatakan tarif listrik Batam tahun 2010 akan tetap pada tarif lama, Hijazi menghimbau agar masyarakat tidak resah  karena tidak akan ada kenaikan tarif listrik. Sementara itu untuk penambangan pasir di Kota Batam, Muspida telah menyepakati bahwa penambangan pasir di Kota Batam akan dilarang. Bahkan untuk melakukan penertiban, telah dibentuk tim. Sebelum melakukan pelarangan terlebih dahulu akan diambil langkah-langkah seperti sosialisasi yang akan dilaksanakan pada Juli mendatang, mediasi serta mendatangkan suply pasir ke Batam. Hijazi yang didampingi Dendi Purnomo, Kepala Bapedal Kota Batam, mengatakan bahwa butuh waktu dua bulan untuk melakukan persiapan.

“Muspida sepakat bahwa dari segala aspek manapun kegiatan penambangan pasir itu dilarang. Mulai  dari aturan UU lingkungan hingga Perda Tata Ruang. Namun demikian kita tetap akan mencari jalan keluar atau alternatif lain untuk mendatangkan pasir ke Batam,” paparnya.

Ditambahkan Dendi, untuk persiapan pelarangan penambangan pasir darat ini akan dimulai dengan sosialisasi untuk penegakan hukumnya. Surat pembentukan tim penertiban yang teridiri dari Unsur Muspida ini menurutnya telah ditandatangani Wako pada 18 Juni 2010 lalu. Untuk kebutuhan pasir di Kota Batam yang dihasilkan dari penambangan pasir ilegal tersebut sebanyak 800 kubik per hari. Tentunya dengan ditutupnya penambangan pasir ini akan berdampak pada kenaikan harga pasir di Batam. Kenapa mahal, karena pasir yang didatangkan tersebut membayar retribusi, membayar jaminan dan biaya transportasi. Sementara penambangan pasir di Kota Batam kenapa harganya murah karena tidak dikenakan retribusi, tidak membayar jaminan. Harga perkiraan pasir jika disuply dari luar mencapai Rp400 ribu satu lori sementara jika pasir dari Batam Rp280 ribu satu lori.

“Ini baru perhitungan harga perkiraan pasir dari Karimun. Jika pasir didatangkan dari Lingga dan Natuna maka harga bisa terkoreksi,” paparnya.

Pemerintah menurutnya tidak akan menunjuk pengusaha yang akan menyuply pasir ke Batam. Suply pasir ini bisa dilakukan oleh orang per orangan sepanjang orang tersebut memiliki link untuk mendatangkan pasir ke Batam. Pemerintah hanya mengatur pelabuhan untuk pemasukan pasir tersebut. Dari lima pelabuhan yang diusulkan disepakati tiga pelabuhan yakni Batu Besar, Jembatan Dua dan Pelabuhan Sri Mas di Batu Ampar. Dari identifikasi yang dilakukan terdapat 73 lokasi yang digali. Selanjutnya yang akan dilakukan sosialisasi yakni terhadap 63 pelaku penggalian pasir darat tersebut. Bicara mengenai kebutuhan pasir di Batam secara keseluruhan mencapai 2.000 kubik setiap harinya. Dipastikan usai lebaran mendatang aktivitas penambangan pasir ini ditutup.

Terkait mengenai penimbunan kayu, Muspida telah menyepakati bahwa kayu yang ditimbun harus benar-benar sebagai tempat penimbunannya saja. Artinya tidak disatukan antara tempat penimbunan dengan tempat pengolahan kayu tersebut. Artinya harus disesuaikan dengan peruntukkannya. Untuk penimbunan kayu olahan ini menurut Hijazi akan diproses secara bertahap. Tentunya akan disesuaikan dengan tata ruang untuk itu pelaku usaha penimbunan kayu ini perlu mendapat pembinaan. Saat ini jumlah pengolahan kayu di Kota Batam terdapat di 34 titik. Karena untuk melakukan pengolahan kayu tersebut perlu mendapat izin dari dinas terkait.

Rapat Muspida tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Agussahiman yang mewakili Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, Kapoltabes Barelang, Kombes Eka Yudha, Ketua Pengadilan Negeri Batam, Ridwan Mansyur, Kolonel Laut (P) Iwan Isnurwanto, Danlanal Batam serta jajaran Muspida lainnya dan Direksi PT PLN Batam.

(crew_humas/dv)

BATAM – Sebanyak 20 orang pengurus Indonesian National Shipowener’s Association (INSA) Batam masa bhakti 2010-1013 mengikuti pelantikan pengurus Dewan Pengurus Cabang INSA Batam di Cendana Ballroom Hotel Novotel Batam Sabtu (15/5). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan dari rapat pemilihan dewan pengurus cabang INSA pada tanggal 10 April 2010 yang memutuskan kepengurusan cabang yang baru.
Pelantikan ketua DPC INSA Batam tersebut, dihadiri pula Walikota Batam, Ahmad Dahlan , Ketua Dewan Pengurus Pusat INSA Jhonson W. Sucipto, Ketua Kadin Batam Hj. Nada Faza Soraya, Danlanal Batam Iwan Isnurwanto, perwakilan dari BP Batam, dan jajaran Muspida Kota Batam. Ketua Dewan Pengurus Cabang INSA terpilih Zulkifli Ali dalam sabutannya menyampaikan bahwa Kota Batam sebagai Free Trade Zone memberi banyak peluang kepada para pengusaha pelayaran sehingga DPC INSA Batam kedepannya harus dapat memberikan kontribusinya kepada Batam khususnya.

INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) adalah asosiasi perusahaan pelayaran di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah berdasarkan SK Menteri Maritim No. DP 10/7/9 tanggal 6 September 1967 yang dikukuhkan dengan SK Menteri Perhubungan No. KP.8/AL.308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989. INSA didirikan pada tanggal 6 September 1967. INSA memiliki VISI sebagai infrastruktur pembangunan, perekonomian, alat pemersatu kesatuan dan persatuan bangsa & negara, dan MISI adalah turut memperdayakan pelayaran niaga nasional. serta fungsi adalah mempersatukan. melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota dan mengarahkan kemampuan usaha untuk mencapai tujuan bersama, menjadi tuan di negeri sendiri. Melalui perjuangan yang panjang sejak didirikan, INSA telah dipercaya untuk meningkatkan pelayaran nasional baik di Indonesia dan atau pada perdagangan antar negara.

Ketua Dewan Pengurus Pusat INSA Jhonson W. Sucipto dalam sambutannya menyampaikan bahwa INSA memiliki 2 DPD dan 52 DPC serta Perwakilan Luar Negeri di berbagai pelabuhan di Indonesia untuk mengkoordinasi anggota yang kantor pusatnya berada di luar Jakarta dan kantor cabangnya diluar wilayah Jakarta. Dan Batam merupakan nomor 3 terbesar setelah Jakarta dan Surabaya. INSA sendiri beraggotakan 1100 perusahaan pelayaran dengan 9200 unit armada pelayaran di seluruh Perairan Indonesia. Sehingga diharapkan dikota Batam kedepannya juga akan dibentuk forum komunikasi antara DPC seperti yang baru saja di bentuk di Jakarta. Terakhir Jhonson berpesan kepada dewan pengurus cabang yang baru dilantik “Buatlah momentum kepercayaan sebagai pengurus baru wajib membina rasa saling membutuhkan dan saling menghormati, jadilah mediator yang baik, memediasikan baik sesama anggotanya, kepada stakeholder maupun kepada pemerintah,” jelasnya.

Jhonson menyampaikan transhipment atau alih kapal adalah proses pengiriman atau shipment yang menggunakan beberapa alat pengangkutan yang berbeda. Hal inilah yang merupakan visi batam yang belum tercapai dan harus diupayakan karena dapat mengurangi kebergantungan pada pihak asing. Untuk mengatasinya dibutuhkan pelabuhan yang memadai, fasilitas dan juga regulasi untuk dapat menerapkan alih kapal di Batam.

Walikota Batam Ahmad Dahlan dalam sambutannya mengatakan “Transhipment sebagai PR permerintah tidak saja Batam, tetapi juga Pemerintah Indonesia. Batam belum dapat optimal dalam fungsi alih kapal karena belum memiliki Port Container atau pelabuhan kontainer yang permanen,” terangnya.

Dijelaskan bahwa fungsi alih kapal di Batam belum dapat dilakukan dengan maksimal karena masalah keterbatasan lahan untuk usaha Shipyard di Batam dan tidak adanya investor yang mau menanamkan modalnya untuk mendanai pengadaan pelabuhan kontainer tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa di Batam terdapat tiga pelabuhan cargo Sekupang, Batuampar dan Kabil, sedangkan lahan untuk Shipyard di Batam telah teralokasikan seluruhnya.

Kepada Dewan Pengurus Cabang INSA yang baru saja dilantik, walikota berpesan agar lebih mengoptimalkan pelayanannya untuk membangun bidang pelayaran di Kota Batam kedepannya. Dan pemerintah berjanji akan terus membangun infrastruktur bidang pelayaran.

(*humas_crew/hw)

]]> http://www.humasbatam.com/2010/05/17/eksistensi-insa-untuk-kembangkan-potensi-kemaritiman-di-batam/feed/ 0 http://www.humasbatam.com/2010/05/17/pembangunan-rusun-terkendala-lahan/ http://www.humasbatam.com/2010/05/17/pembangunan-rusun-terkendala-lahan/#comments Mon, 17 May 2010 03:14:48 +0000 Administrator http://www.humasbatam.com/?p=12119 *Tahun 2010, Bangun Enam Twin Block

BATAM- Pembangunan Rumah Susun (Rusun) di Kota Batam terkendala lahan. Dari 12 twin block yang disanggupi oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Kementrian Perumahan Rakyat dan Transmigrasi (Kepmenpera) untuk dibangun pada tahun 2010 ini, hanya bisa dibangun enam twin block. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Tata Kota, Gintoyono yang mengatakan bahwa Departemen PU pada tahun 2010 menawarkan 9 twin block dan Kepmenpera menawarkan pembangunan tiga twin blok. Karena terkendala lahan, tahun 2010 ini Pemko membangun enam twin block Rusun masing-masing empat twin blok dari Departemen PU dan dua twin block dari Kepmenpera. Untuk mendapatkan dukungan lahan, pihaknya telah menyurati Otorita Batam (OB). Ke enam twin block Rusun ini rencananya akan dibangun di kawasan Tanjung Uncang.

“Satu twin bolck lahan yang dibutuhkan antara 3-4 hektar. Untuk kebutuhan pembangunan Rusun ini, kita telah menyurati OB sekitar sebulan yang lalu,” ungkap Gintoyono di DPRD Batam.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan bahwa Batam membutuhkan 360 twin block Rusun. Dari 360 Rusun yang dibutuhkan, menurutnya baru 60 twin block yang terbangun. Yang menjadi kendala menurutnya adalah tidak ada lahan untuk pembangunan Rusun tersebut. Untuk hal itu, Pemko akan menjemput bola ke OB dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan. Pemko membutuhkan lahan untuk pembangunan Rusun karena Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Rusun.

Pada tahun 2009 lalu, dianggarkan untuk pembangunan 4 twin block Rusun di Sekupang dan menurut Gintoyono sudah dihuni. Katanya, sebanyak empat twin block Rusun di Mukakuning dan Tanjunguncang yang masih dalam proses pengaliran listrik. Diperkirakan September mendatang sudah siap dihuni. Untuk pembangunan Rusun ini, Pemko memusatkan di daerah industri, seperti Tanjung Uncang dan kawasan Muka Kuning. Namun, untuk kawasan Muka Kuning, banyak yang membutuhkan Rusun namun terkendala lahan dalam pembangunannya. Selain di dua kawasan itu, kawasan Batu Ampar juga perlu dibangun Rusun.

“Yang lebih fatal adalah lahan di kawasan Dam Baloi. Disa ada sekitar 2.000 Kepala Keluarga. Diperlukan 28 twin block dengan lahan seluas 10 hektar. Rusun ini untuk menanggulangi rumah bermasalah yang ada di Kota Batam. Kita menggusur mereka tanpa memindahkan mereka dari tempat tinggal semula. Karena rata-rata mereka memiliki pekerjaan tidak jauh dari tempat tinggal mereka,” pungkasnya.

(crew_humas/dv)

*Tahun 2010, Bangun Enam Twin Block

BATAM- Pembangunan Rumah Susun (Rusun) di Kota Batam terkendala lahan. Dari 12 twin block yang disanggupi oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Kementrian Perumahan Rakyat dan Transmigrasi (Kepmenpera) untuk dibangun pada tahun 2010 ini, hanya bisa dibangun enam twin block. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Tata Kota, Gintoyono yang mengatakan bahwa Departemen PU pada tahun 2010 menawarkan 9 twin block dan Kepmenpera menawarkan pembangunan tiga twin blok. Karena terkendala lahan, tahun 2010 ini Pemko membangun enam twin block Rusun masing-masing empat twin blok dari Departemen PU dan dua twin block dari Kepmenpera. Untuk mendapatkan dukungan lahan, pihaknya telah menyurati Otorita Batam (OB). Ke enam twin block Rusun ini rencananya akan dibangun di kawasan Tanjung Uncang.

“Satu twin bolck lahan yang dibutuhkan antara 3-4 hektar. Untuk kebutuhan pembangunan Rusun ini, kita telah menyurati OB sekitar sebulan yang lalu,” ungkap Gintoyono di DPRD Batam.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan bahwa Batam membutuhkan 360 twin block Rusun. Dari 360 Rusun yang dibutuhkan, menurutnya baru 60 twin block yang terbangun. Yang menjadi kendala menurutnya adalah tidak ada lahan untuk pembangunan Rusun tersebut. Untuk hal itu, Pemko akan menjemput bola ke OB dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan. Pemko membutuhkan lahan untuk pembangunan Rusun karena Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Rusun.

Pada tahun 2009 lalu, dianggarkan untuk pembangunan 4 twin block Rusun di Sekupang dan menurut Gintoyono sudah dihuni. Katanya, sebanyak empat twin block Rusun di Mukakuning dan Tanjunguncang yang masih dalam proses pengaliran listrik. Diperkirakan September mendatang sudah siap dihuni. Untuk pembangunan Rusun ini, Pemko memusatkan di daerah industri, seperti Tanjung Uncang dan kawasan Muka Kuning. Namun, untuk kawasan Muka Kuning, banyak yang membutuhkan Rusun namun terkendala lahan dalam pembangunannya. Selain di dua kawasan itu, kawasan Batu Ampar juga perlu dibangun Rusun.

“Yang lebih fatal adalah lahan di kawasan Dam Baloi. Disa ada sekitar 2.000 Kepala Keluarga. Diperlukan 28 twin block dengan lahan seluas 10 hektar. Rusun ini untuk menanggulangi rumah bermasalah yang ada di Kota Batam. Kita menggusur mereka tanpa memindahkan mereka dari tempat tinggal semula. Karena rata-rata mereka memiliki pekerjaan tidak jauh dari tempat tinggal mereka,” pungkasnya.

(crew_humas/dv)

]]> http://www.humasbatam.com/2010/05/17/pembangunan-rusun-terkendala-lahan/feed/ 0 http://www.humasbatam.com/2010/05/07/wako-sampaikan-persoalan-kelistrikan-ke-dirjen-migas/ http://www.humasbatam.com/2010/05/07/wako-sampaikan-persoalan-kelistrikan-ke-dirjen-migas/#comments Fri, 07 May 2010 04:15:10 +0000 Administrator http://www.humasbatam.com/?p=11996 JAKARTA – Wali Kota (Wako) Batam, Ahmad Dahlan bersama dengan Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustofa Widjaja, Ketua DPRD Batam, Surya Sardi dan Asisten Ekonomi Pembangunan Setdako Batam, Syamsul Bahrum dan Direksi PT PLN Batam, Kamis (6/5) melakukan pertemuan dengan Dirjen Migas Kementrian ESDM, Elvita H Legowo. Pada pertemuan yang di gelar di Kantor Kementrian ESDM Plaza Centris Jalan HR. Rasuna Said Jakarta, Wako menyampaikan tentang Batam yang menjadi andalan bangsa Indonesia dibidang industri. Batam sebagai kota industri, tentu harus didukung dengan infrastruktur salah satunya listrik. Listrik salah satu faktor utama untuk mendukung pengembangan industri di Kota Batam.Wako mengatakan, salah satu persoalan penyediaan tenaga listrik di Batam adalah suplai gas. Dimana harga gas dibeli PLN harganya fluktuatif. Sementara tarif listrik di Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Batam sendiri ditetapkan oleh pemerintah.

Menanggapi apa yang disampaikan Wako, Dirjen migas berjanji akan mebicarakan usulan Walikota tersebut untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dirjen Listrik. “Kita juga mengusulkan agar dibentuk Pokja khusus yang secara fokus membicarakan persoalan listrik di Batam,” kata Dahlan usai pertemuan itu.

Walikota juga berharap pelanggan listrik Batam juga mendapat perlakuan yg sama dengan pelanggan PLN lainnya di Indonesia. Selama ini Pemerintah memberikan subsidi kepada pelanggan PLN namun hal ini tidak berlaku di Batam. Belum lama ini PT PLN Batam menemui Wako dan menyampaikan bahwa PGN menaikkan harga gas. Dengan kenaikan harga gas tersebut, tentu berdampak pada kenaikan tarif listrik di Batam. Dilatarbelakangi pertemuan antara Wako dan direksi PT PLN  Batam lah, maka disepakti untuk bertemu Dirjen ESDM untuk membicarakan persoalan kelistrikan di Batam.

(crew_humas/yh)

BATAM – Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan bersama dengan Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika meresmikan sejumlah proyek fisik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada Kamis (4/3). Peresmian proyek fisik tahun anggaran 2009 ini dipusatkan di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Dahlan. Wako juga menandatangani 14 prasasti yang terdiri dari prasasti bangunan sekolah, kantor kelurahan dan Gedung LAM. Proyek fisik tahun 2009 yang diresmikan tersebut lebih kurang berjumlah 178 proyek. Diantaranya proyek fisik yang akan diresmikan ini yakni proyek yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah Kota Batam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam dan Dinas Tata Kota. Di Sekretariat Daerah sejumlah proyek yang akan diresmikan yakni tiga unit kantor lurah, masing-masing kantor kelurahan Baloi Permai, kantor kelurahan Bukit Tempayan dan kantor kelurahan Sei Langkai. Di DPRD Batam, proyek fisik tahun 2009 yang akan diresmikan yakni Mushalla DPRD Batam dan garasi pimpinan DPRD Batam.

Ketua Pelaksana, Maaz Ismail yang juga Asisten Administrasi Umum (Adum) melaporkan bahwa proyek yang diresmikan diantaranya terdapat Dinas Perhubungan berupa proyek rehabilitasi total pelabuhan rakyat Sekupang dan pelabuhan rakyat Belakang Padang. Untuk pelabuhan rakyat Sekupang panjang pelantar 78 meter dengan anggaran sebesar Rp1,140 miliar. Kini kondisi pelantar Sekupang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Masyarakat yang pulang pergi Belakang Padang-Batam kini tidak perlu khawatir lagi pelantar ambruk. Tidak hanya pelantar Sekupang yang direhabilitasi, pelantar di Belakang Padang juga direhabilitasi.

Pelantar yang dibangun sepanjang 200 meter ini telah rampung dikerjakan dan sudah bisa dilewati oleh masyarakat Belakang Padang yang ingin bepergian ke Batam. Sama dengan pelantar di Sekupang, pelantar ini dilengkapi dengan loket penjualan tiket. Sedangkan untuk pelantar yang ada di Belakang Padang dilengkapi dengan fasilitas parkir dan Mushalla. Nilai proyek pembangunan pelantar di Belakang Padang sebesar Rp1,682 miliar. Kemudian pembangunan shelter tiga unit, salah satunya di depan SPBU Jodoh dan sepulu pangkalan percontohan yang diantaranya dibangun di Sekupang.

Di Dinas Pendidikan Pemko Batam, proyek yang akan diresmikan sebanyak tujuh unit. Terdiri dari SMP tiga unit, SD dua unit dan asrama siswa dua unit. Adapun unit sekolah yang dibangun yakni SDN 006 di Tanjung Uncang terdiri dari enam kelas. SMPN 36 di Kampung Becek yang terdiri dari enam kelas sedangkan secara keseluruhan terdapat 21 ruangan di sekolah itu. Dari enam kelas yang ada, baru empat kelas dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 145 orang. Kemudian SMPN 37 terletak di Tembesi dan SMPN 38 terletak di Tanjung Uncang dengan jumlah kelas enam lokal dan murid sebanyak 118 orang. Selain USB, pada tahun anggaran 2009 Disdik juga membangun asrama siswa di Pulau Buluh dan SMK 1 Batu Aji.

Di Dinas PU, proyek yang akan diresmikan pembangunan jalan Taman Kota di Baloi, beberapa unit jembatan dan pemasangan 5.500 titik lampu penerangan jalan umum. Proyek lain yang akan diresmikan hari ini adalah Lembaga Adat Melayu (LAM) yang terletak di Batam Centre. Di tingkat kecamatan, proyek fisik yang diresmikan sepuluh unit gedung serbaguna, dua balai pertemuan, satu sanggar seni di Kelurahan Sambau, pembangunan pelintas air.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang memadai bagi masyarakat Batam, Pemko Batam melalui Dinas Kesehatan juga telah membangun beberapa fasilitas seperti dua unit Puskesmas Pembantu yang dibangun di pemukiman padat penduduk dan jauh dari akses sarana kesehatan dasar dan lanjutan, sepuluh unit Posyandu, dan satu unit Polindes di Pulau Seraya Kelurahan Batu Legong.

Wako dalam sambutannya mengungkapkan peresmian proyek yang dikerjakan Pemko Batam baru dilaksanakan dua tahun terakhir. Dipusatkannya peresmian proyek disatu tempat bertujuan untuk menghemat anggaran. Karena itu lah dipilih Gedung LAM sebagai tempat peresmian proyek fisik tahun 2009. Dengan diresmikannya Gedung LAM, diharapkan ke depan gedung ini dapat menampung segala kebudayaan yang ada di Kota Batam. Untuk teknis pengelolaan gedung LAM ini sendiri, menurutnya akan dibahas lebih lanjut antara Pemko dan LAM Kota Batam. Gedung LAM ini sendiri merupakan gedung yang  peresmiannya tertunda.

Gedung yang telah dikerjakan sejak tahun 2002 ini dikerjakan selama tujuh tahap dengan anggaran sebesar Rp17,892 miliar dari anggaran semula mencapai Rp23 miliar. Dahlan mengatakan sebelum menyerahkan pengelolaannya kepada LAM Kota Batam, terlebih dahulu akan dilakukan kajian hukumnya.

“Ada UU yang mengaturnya mengenai pengelolaan aset milik Negara. Kita akan pelajari apakah dibenarkan pengelolaan dilakukan oleh LAM atau tidak. Untuk itu kita akan konsultasi dengan Mendagri,” paparnya.

Senada dengan Wako, Wawako mengatakan bahwa secara penamaan peruntukannya memang LAM. Untuk pengelolaannya akan dibahas lebih lanjut antara Pemko dan LAM. Nantinya di gedung tersebut akan dibuat museum melayu sehingga bisa menjadi salah satu tempat yang dapat dikunjungi. Peresmian sejumlah proyek tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II, III, camat, lurah dan tokoh masyarakat. Peresmian gedung LAM tersebut juga disaksikan oleh Ketua LAM Kota Batam, Imran AZ.

(crew_humas/dv)

BATAM

Perlunya direvisi UU terdahulu karena aturan tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang sehingga perlu penyempurnaan. Dalam sambutannya, Mulyadi mengatakan RUU ini terdiri dari 20 Bab dan 54 pasal. Dalam RUU tersebut diatur juga peruntukan Rusun bagi orang asing.

Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika yang menerima rombongan ini menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada anggota DPR RI yang telah menjadikan Batam sebagai kota untuk mendapatkan masukan-masukan guna penyempurnaan RUU Rusun. Batam, pada tahun 2009 dan tahun 2010 telah menerima penghargaan Adiupaya Puritama dari Menpera. Ria menjelaskan setiap tahun yang menjadi persoalan di Batam adalah pembahasan UMK dan komponen perumahan yang menjadi permasalahan. Tentunya dengan keberadaan Rusun ini bisa mendorong kesejahteraan upah dan bisa memperbaiki nilai UMK di Kota Batam.

“Wilayah Batam tidak seperti provinsi lain yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk terus bertambah dan daerahnya tidak bisa dimekarkan karena sebagian besar lautan. Untuk itu konsep pembangunan vertikal di Kota Batam perlu dikembangkan,” kata Ria memaparkan kondisi Batam.
Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RUU, Syamsul Bahrum, Asisten Ekonomi Pembangunan mengatakan bahwa Rusun memang sangat diperlukan. Pada tahun 2005 saja terdapat 27 ribu Rumah Liar (Ruli) yang berada di lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya. Dari RPJM Wako dan Wawako, Batam membutuhkan 357 twin blok sampai dengan 400 twin blok. Sementara yang sudah ada saat ini baru 48 twin blok yang tersebar di Tanjung Piayu, Batam Centre, Muka Kuning, Tanjung Uncang dan Batu Ampar. Masukan lain yang disampaikan dari pihak Pemko yakni agar dalam RUU tariff Rusun bukan tarif untuk rumah sederhana melainkan tarif rumah kecil sehingga biayanya bisa lebih murah.

Ria sendiri memberikan masukan bahwa setiap pembangunan rumah, developer perlu menyediakan fasum 6 persen dari luas lahan dan 3 persen diantaranya untuk pemerintah. Jika membandingkan Rusun yang ada di Indonesia dan Singapura, maka Rusun di Indonesia tidak memiliki fasilitas umum. Misalnya sekolah Taman Kanak-kanak (TK) tidak terdapat di Rusun padahal ini sangat diperlukan. Begitu juga dengan sarana kesehatan, hal ini menurutnya sangat penting sekali sebagai bahan masukan. Dari kalangan Akademisi, Lagat Siadari dari Universitas Batam (Uniba) mempertanyakan tentang pasal 15 ayat 3 yang mengatur tentang Badan Hukum bagi orang asing. Menurutnya, dalam memberikan subsidi dan insentif kepada orang asing untuk memiliki Rusun maka harus berhati-hati.

Hal yang dikemukakan oleh Ketua REI, Mulia Permadi, bahwa pengembang lebih memilih untuk membangun Rusunami sementara pembangunan Rusunawa dilakukan oleh pemerintah. Ia beranggapan bahwa pembangunan Rusunami tidak berkembang positif karena masih bergantung pada mekanisme pasar, mengingat cosh yang dikeluarkan untuk pembangunan Rusunami lebih besar yang menyebabkan harga jualnya menjadi mahal.

Menanggapi saran dan masukan yang disampaikan oleh seluruh stake holder, Mulyadi bersama dengan delapan anggota dewan lainnya menyambut positif. Menurutnya, masukan ini akan dibahas di komisi dan akan disampaikan kepada Badan Legislasi sebelum diparipurnakan. Dalam pertemuan siang itu juga hadir Anggota DPRD Batam dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam.

(crew_humas/dv)